Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

  • account_circle Retanto
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com)Raperda perlindungan keluarga Jabar menjadi langkah strategis DPRD Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga di tengah arus digital. DPRD juga menargetkan perlindungan anak dari berbagai risiko sosial.

Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah, menegaskan Komisi V menggagas Raperda perlindungan keluarga Jabar sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Komisi V akan mengajukan usulan ini dalam Perubahan Propemperda 2026.

Siti menyebut DPRD melihat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kebijakan yang adaptif. Karena itu, DPRD mendorong regulasi yang mampu menjawab tantangan sosial secara konkret.

Sinkronisasi Regulasi Daerah

Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat telah memiliki aturan serupa. Kondisi ini mendorong DPRD Jabar menyusun kebijakan tingkat provinsi. Tujuannya agar arah regulasi lebih terpadu.

Komisi V menerima audiensi dari berbagai organisasi masyarakat. Mereka membahas dampak sosial dan pengaruh digital terhadap keluarga. Forum ini juga memperkuat dorongan percepatan pembahasan regulasi.

Komisi V mengundang Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Langkah ini melibatkan berbagai sektor dalam pembahasan.

Fokus Pencegahan dan Literasi Digital

Peserta forum menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Mereka juga mendorong peningkatan literasi digital. Tujuannya agar keluarga mampu menghadapi perubahan teknologi.

Forum mencatat tren peningkatan kasus kesehatan dan sosial dalam beberapa tahun terakhir. DPRD menggunakan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Partisipasi Publik

DPRD Jawa Barat membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Raperda perlindungan keluarga Jabar. Pelibatan berbagai pihak menjadi kunci. DPRD menargetkan regulasi ini efektif dan aplikatif.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK: Nyatakan Uji Materi Soal Autentikasi Ijazah Capres Tidak Dapat Diterima

    MK: Nyatakan Uji Materi Soal Autentikasi Ijazah Capres Tidak Dapat Diterima

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 247
    • 0Komentar

    JAKARTA,duasatunews.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi mengenai kewajiban autentikasi faktual ijazah calon presiden dan calon wakil presiden. MK menyampaikan putusan itu dalam sidang pleno di Jakarta, Senin. Ketua MK Suhartoyo menyebut permohonan Nomor 216/PUU-XXIII/2025 tidak memenuhi syarat formil. Mahkamah menilai peneliti Bonatua Silalahi menyusun permohonan secara tidak jelas atau obscuur. Pemohon Mengabaikan Sistematika […]

  • LHKPN Diduga Tak Lengkap, GMPH: KPK Harus Bongkar Harta Anggota DPRD DKI

    LHKPN Diduga Tak Lengkap, GMPH: KPK Harus Bongkar Harta Anggota DPRD DKI

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Arin fahrul Sanjaya
    • visibility 567
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com 5 Agustus 2025 — LHKPN DPRD DKI kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memeriksa harta kekayaan anggota DPRD DKI Jakarta berinisial (DP). Mereka menduga yang bersangkutan tidak melaporkan seluruh aset dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, GMPH menemukan indikasi ketidaksesuaian antara […]

  • outlook utang Indonesia negatif

    Outlook Utang Indonesia Negatif, Fitch Pertahankan Rating BBB

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 234
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings mengubah outlook peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026). Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level BBB. Level ini masih masuk kategori investment grade atau layak investasi. Fitch menilai ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini berpotensi menekan kepercayaan […]

  • jet Pakistan ditembak jatuh di Afghanistan

    Jet Pakistan Ditembak Jatuh di Afghanistan, Pilot Ditahan

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 179
    • 0Komentar

    JALALABAD, (duasatunews.com) — Jet Pakistan ditembak jatuh di Afghanistan ketika pasukan keamanan setempat menghadang sebuah pesawat militer Pakistan yang memasuki wilayah udara Provinsi Nangarhar. Insiden ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan antara Afghanistan dan Pakistan. Pasukan Afghanistan menembak jet militer Pakistan yang melintas di wilayah udara Provinsi Nangarhar. Aparat keamanan segera mengamankan lokasi kejadian […]

  • modernisasi Polri tanpa reformasi struktural

    REFORMASI KOSMETIK

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Saydul La Opua
    • visibility 423
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | Reformasi kosmetik polri menjadi isu penting dalam pembahasan modernisasi kepolisian di Indonesia. Reformasi kosmetik polri ini merujuk pada perubahan yang menonjolkan citra, teknologi, dan slogan institusi, namun belum menyentuh persoalan mendasar seperti budaya kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas internal kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, publik terus mendengar jargon modernisasi kepolisian. Kampanye seperti Polri […]

  • Jembatan Armco Tapanuli Tengah rampung dibangun TNI di Desa Masundung

    Jembatan Armco Tapanuli Tengah Rampung, TNI Pulihkan Akses Warga Pascabencana

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 250
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Jembatan Armco Tapanuli Tengah memulihkan akses warga Desa Masundung, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bencana alam merusak jalur utama penghubung wilayah tersebut. Putusnya akses sebelumnya menghambat mobilitas harian, distribusi logistik, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Isu ini mendesak karena jalur tersebut menjadi satu-satunya penghubung antarpermukiman. Ketika jembatan rusak, warga harus menempuh […]

expand_less