Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

DPRD Jabar Dorong Raperda Perlindungan Keluarga, Fokus Ketahanan di Era Digital

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
  • visibility 363
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) — Raperda perlindungan keluarga Jabar menjadi langkah strategis DPRD Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan keluarga di tengah arus digital. DPRD juga menargetkan perlindungan anak dari berbagai risiko sosial.

Wakil Ketua Komisi V, Siti Muntamah, menegaskan Komisi V menggagas Raperda perlindungan keluarga Jabar sebagai respons atas aspirasi masyarakat. Komisi V akan mengajukan usulan ini dalam Perubahan Propemperda 2026.

Siti menyebut DPRD melihat kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kebijakan yang adaptif. Karena itu, DPRD mendorong regulasi yang mampu menjawab tantangan sosial secara konkret.

Sinkronisasi Regulasi Daerah

Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat telah memiliki aturan serupa. Kondisi ini mendorong DPRD Jabar menyusun kebijakan tingkat provinsi. Tujuannya agar arah regulasi lebih terpadu.

Komisi V menerima audiensi dari berbagai organisasi masyarakat. Mereka membahas dampak sosial dan pengaruh digital terhadap keluarga. Forum ini juga memperkuat dorongan percepatan pembahasan regulasi.

Komisi V mengundang Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Langkah ini melibatkan berbagai sektor dalam pembahasan.

Fokus Pencegahan dan Literasi Digital

Peserta forum menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak dini. Mereka juga mendorong peningkatan literasi digital. Tujuannya agar keluarga mampu menghadapi perubahan teknologi.

Forum mencatat tren peningkatan kasus kesehatan dan sosial dalam beberapa tahun terakhir. DPRD menggunakan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Partisipasi Publik

DPRD Jawa Barat membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Raperda perlindungan keluarga Jabar. Pelibatan berbagai pihak menjadi kunci. DPRD menargetkan regulasi ini efektif dan aplikatif.

  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • aksi JMHI terkait tambang emas ilegal Bolmut di Mabes Polri

    JMHI Bongkar Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal di Bolmut: Copot dan Periksa Kapolsek Pinogaluman-Kapolres Bolmut

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 336
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Senin (8/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri segera memanggil dan memeriksa Kapolsek Pinogaluman serta Kapolres Bolaang Mongondow Utara terkait dugaan maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal. Selain itu, JMHI mendesak […]

  • Tantangan Komunikasi Publik di Tengah Tren Positif Kendaraan Listrik

    Tantangan Komunikasi Publik di Tengah Tren Positif Kendaraan Listrik

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 650
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan penjualan. Namun, seiring meningkatnya minat masyarakat, muncul persoalan yang berdampak langsung pada publik. Komunikasi industri dan kebijakan belum sepenuhnya menggambarkan realitas penggunaan kendaraan listrik di lapangan. Kendaraan Listrik Masuk Fase Konsumen Arus Utama Saat ini, kendaraan listrik tidak lagi menyasar segmen terbatas. Pemerintah mendorong adopsi […]

  • Cadangan Beras Bulog Tembus 3 Juta Ton

    Cadangan Beras Bulog Tembus 3 Juta Ton

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 906
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pemerintah mengelola cadangan beras nasional yang kini melampaui 3 juta ton dan mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian tersebut saat memimpin pengarahan dalam retret kabinet dan taklimat awal tahun di Hambalang. Rekor Stok Beras Nasional Presiden Prabowo menyebut cadangan beras saat ini melampaui capaian swasembada pangan […]

  • BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

    BNPB Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Bandang di Sitaro, Sulawesi Utara

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 1.000
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Banjir Bandang Sitaro melanda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, pada Senin dini hari (5/1/2026) akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai, menewaskan sedikitnya 16 orang, menyebabkan tiga warga hilang, dan memaksa ratusan lainnya mengungsi. Status tanggap darurat berlaku 5–18 Januari 2026, sesuai Keputusan Bupati Sitaro Nomor 1 Tahun 2026. […]

  • rapat terbatas Presiden Prabowo di Kertanegara

    Rapat Terbatas Presiden Prabowo Digelar di Kertanegara

    • calendar_month Jumat, 27 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 515
    • 0Komentar

    Rapat terbatas Presiden Prabowo langsung menjadi agenda utama setelah Kepala Negara kembali ke Tanah Air dari kunjungan luar negeri.   JAKARTA, (duasatunews.com) — Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta pada Jumat pagi setelah menyelesaikan lawatan resmi ke Amerika Serikat, Inggris, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Setibanya di Tanah Air, Presiden langsung melanjutkan agenda pemerintahan tanpa […]

  • Ilustrasi bea cukai haji 2025 saat petugas memeriksa barang bawaan jemaah dengan aturan pembebasan bea masuk dan pelaporan lisan.

    Bea Cukai Haji 2025: Aturan Baru Barang Bawaan Jemaah

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 351
    • 1Komentar

    Aturan Baru Bea Cukai Jemaah Haji 2025 Jakarta,(duasatunews.com)//Pemerintah memperbarui aturan bea cukai untuk mempermudah jemaah haji saat kembali ke Indonesia. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan ini melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025. Aturan ini membantu mempercepat pemeriksaan di bandara sekaligus menjaga pengawasan barang dari luar negeri. Pemerintah Permudah Barang Bawaan Jemaah Pemerintah memberi fasilitas pembebasan bea […]

expand_less