Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Dugaan Skandal Ore Nikel Sitaan Satgas PKH, LP2LP Sultra Minta Bareskrim Periksa TFA dan Usut Dugaan Keterlibatan Ketua Fraksi Partai

Dugaan Skandal Ore Nikel Sitaan Satgas PKH, LP2LP Sultra Minta Bareskrim Periksa TFA dan Usut Dugaan Keterlibatan Ketua Fraksi Partai

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
  • visibility 340
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Kamis 2 Juli 2026 Lingkar Pemuda Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sulawesi Tenggara (LP2LP Sultra) mendesak Bareskrim Polri untuk segera memanggil dan memeriksa TFA selaku pemilik (beneficial owner) PT Tristaco Mineral Makmur (PT TMM). Selain itu, LP2LP Sultra juga meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan seorang ketua fraksi partai di Sulawesi Tenggara yang menurut mereka patut didalami terkait dugaan penjualan ore nikel yang diduga berasal dari barang bukti hasil penyitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Desakan tersebut disampaikan menyusul dugaan adanya aktivitas pemuatan dan pengapalan ore nikel di terminal jetty milik PT TMM yang berlokasi di Kabupaten Konawe Utara. Menurut LP2LP Sultra, ore nikel yang dimuat tersebut diduga merupakan bagian dari material yang sebelumnya telah disita atau diamankan oleh Satgas PKH Halilintar saat melakukan penertiban kawasan hutan.

Muh. Fadil selaku Ketua Umum LP2LP Sultra menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Satgas PKH Halilintar melakukan penertiban kawasan hutan seluas sekitar 73,17 hektare yang mencakup area pertambangan dan jetty PT Tristaco Mineral Makmur.

“Pada saat penertiban kawasan hutan tersebut, kami menduga Satgas PKH juga melakukan penyegelan maupun penyitaan terhadap sejumlah tumpukan ore nikel yang berada di area jetty PT Tristaco. Dugaan itu kami dasarkan pada adanya garis polisi (police line) yang kami temukan pada beberapa titik penyimpanan ore di lokasi tersebut,” ujar Fadil.

LP2LP Sultra mengaku menyoroti adanya dugaan aktivitas pengapalan ore nikel yang berlangsung pada April hingga Mei 2026 dari jetty PT Tristaco. Menurut mereka, aktivitas tersebut perlu diusut karena diduga terjadi pada saat perusahaan-perusahaan yang bekerja sama menggunakan terminal umum milik PT TMM belum melakukan kegiatan produksi.

“Pada April hingga Mei 2026 kami menduga terjadi aktivitas pemuatan dan pengapalan ore nikel dari jetty PT Tristaco. Sementara berdasarkan informasi yang kami peroleh, perusahaan yang bekerja sama dengan PT Tristaco, yakni PT Wisnu dan PT Masempo Dalle, belum melakukan aktivitas penambangan maupun penjualan karena RKAB mereka belum terbit. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai asal-usul ore nikel yang dimuat pada periode tersebut,” kata Fadil.

Lebih lanjut, LP2LP Sultra mengaku memperoleh informasi yang menurut mereka perlu didalami aparat penegak hukum, yakni dugaan bahwa tumpukan ore nikel yang sebelumnya berada di area penyimpanan telah digantikan dengan material overburden (OB).

“Kami menduga ore nikel yang sebelumnya berada di lokasi penyimpanan telah digantikan dengan material overburden. Oleh karena itu, kami meminta Bareskrim Polri melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan apakah ore nikel yang dimuat dan dijual pada periode tersebut berkaitan dengan barang bukti hasil penyitaan Satgas PKH atau tidak. Dugaan ini tentu harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang profesional dan transparan,” tegasnya.

Atas dasar itu, LP2LP Sultra mendesak Bareskrim Polri agar segera memanggil dan memeriksa TFA selaku beneficial owner PT Tristaco Mineral Makmur guna mengklarifikasi dugaan tersebut. Mereka juga meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan seorang ketua fraksi partai di Sulawesi Tenggara yang menurut LP2LP Sultra diduga memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa yang mereka laporkan.

“Kami meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penjualan ore nikel yang diduga merupakan hasil penyitaan Satgas PKH. Kami juga meminta agar seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, maupun memiliki peran dalam persoalan ini dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara terang,” ujar Fadil.

LP2LP Sultra menegaskan bahwa seluruh dugaan yang mereka sampaikan perlu dibuktikan melalui proses hukum. Karena itu, mereka berharap Bareskrim Polri segera melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun asumsi liar di tengah masyarakat.

“Kami berharap Bareskrim Polri segera memberikan kepastian hukum dengan mengusut persoalan ini secara terbuka. Dengan demikian masyarakat memperoleh kejelasan mengenai fakta yang sebenarnya, sekaligus memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu,” tutup Fadil.

Komentar (1)

  • 🪙 Top Up 236,538 $. GET ->> graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-2?hs=3ffef92fe858d9ca49100cfc60922069& 🪙

    qr2352

    25 Juli 2026 9:09 pm

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Salah Sebut Institusi, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf soal Kasus Uang Rp 1 Triliun

    Salah Sebut Institusi, Pandji Pragiwaksono Minta Maaf soal Kasus Uang Rp 1 Triliun

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 805
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kesalahan penyebutan institusi penegak hukum oleh figur publik kembali memicu perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap kasus korupsi besar, kekeliruan informasi dinilai berisiko menyesatkan persepsi masyarakat dan mengaburkan peran lembaga negara. Isu ini muncul setelah potongan video komika Pandji Pragiwaksono beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Pandji menyebut adanya pejabat Kejaksaan […]

  • Situasi Mabes Polri terkait penahanan Bhayangkari Vanessa

    GASKAN Meliput Peristiwa Bhayangkari Vanessa Ditahan di Mabes Polri

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 603
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – GASKAN meliput langsung penahanan Bhayangkari Vanessa di Markas Besar Polri pada Kamis, 12 Februari 2026. Penyidik Mabes Polri menetapkan Vanessa sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik kemudian membawa Vanessa ke ruang tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Langkah tersebut langsung memicu perhatian publik karena Mabes Polri menangani perkara yang diduga […]

  • Kemenperin perkuat industri nasional untuk menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat ekonomi Indonesia

    DPR Dorong Kemenperin Perkuat Industri Nasional untuk Menjaga Stabilitas Rupiah

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melahirkan berbagai inovasi guna memperkuat sektor industri nasional. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kompleks Parlemen, […]

  • GPM Sultra-Jakarta Desak Polri Usut Dugaan Proyek Pengamanan Pantai Kolaka

    GPM Sultra-Jakarta Desak Polri Usut Dugaan Proyek Pengamanan Pantai Kolaka

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Gerakan Pemuda Mahasiswa Sultra-Jakarta (GPM Sultra-Jakarta) menyoroti dugaan penggunaan material yang berasal dari aktivitas penambangan Galian C tanpa izin dalam proyek Pembangunan Pengamanan Pantai Kawasan Tondowolio (Lanjutan), Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2026. Proyek yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu memiliki nilai sekitar Rp18,5 miliar. Pekerjaan tersebut […]

  • Petugas Kementerian Kehutanan mengamankan ratusan batang kayu ilegal di Luwu, Sulawesi Selatan.

    Kemenhut Tangkap Tangan Pengangkutan Ratusan Kayu Ilegal di Luwu Raya

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 770
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — kayu ilegal Sulawesi Selatan kembali mencuat ke permukaan. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggelar operasi tangkap tangan terhadap pengangkutan ratusan batang kayu ilegal di Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Operasi Tangkap Tangan di Luwu dan Luwu Utara Dalam operasi tersebut, petugas Gakkumhut menghentikan dua truk pengangkut kayu. Selanjutnya, petugas memeriksa kelengkapan […]

  • “ASDP Danau Toba perkuat penyeberangan wisata menuju Pulau Samosir saat libur panjang”

    ASDP Perkuat Penyeberangan Danau Toba Saat Libur Panjang, Wisatawan ke Samosir Meningkat

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 366
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat layanan penyeberangan di lintasan Ajibata–Ambarita, Danau Toba, Sumatera Utara, selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 14–17 Mei 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan lintasan Ajibata–Ambarita menjadi jalur penting menuju Pulau Samosir. Jalur tersebut juga memberi pengalaman wisata sejak awal perjalanan. “Lintasan ini […]

expand_less