Breaking News
light_mode
Beranda » News » PT Babarina Putra Sulung Disidik Kejati Sultra, Mahasiswa Sultra-Jakarta Desak Adili Aktor Intelektualnya

PT Babarina Putra Sulung Disidik Kejati Sultra, Mahasiswa Sultra-Jakarta Desak Adili Aktor Intelektualnya

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
  • visibility 357
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

‎Jakarta, (duasatunews.com) — Desakan agar perkara dugaan kejahatan pertambangan yang menyeret PT Babarina Putra Sulung di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, segera dibuka secara menyeluruh menguat. Lembaga Jaringan Aktivis Mahasiswa Hukum Sultra-Jakarta menggelar aksi demonstrasi jilid I di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
‎
‎Dalam aksinya, Pimpinan lembaga JAMH Sultra-Jakarta sekaligus Inisiator Aksi Muhammad Rahim ,mendesak Kejaksaan Agung menginstruksikan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mempercepat proses penyidikan dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tata kelola pertambangan nikel tersebut. Mereka menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tetapi harus diarahkan untuk membongkar pihak yang diduga mengendalikan, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari rangkaian aktivitas pertambangan tersebut.
‎
‎Sorotan mahasiswa Sultra-Jakarta mengemuka setelah penyidik Kejati Sultra mengamankan tumpukan bijih nikel yang diperkirakan mencapai 200.000 metrik ton.
‎
‎Selain temuan ore nikel, penyidik juga mengungkap dugaan pengapalan ore menggunakan dokumen yang tidak sah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Kejati Sultra Sugeng Rianta, hasil penggeledahan menemukan indikasi lebih dari 10 kali pengapalan yang diduga menggunakan dokumen palsu atau tidak sesuai ketentuan.
‎
‎Rangkaian temuan tersebut, menurut mahasiswa, menunjukkan bahwa perkara ini tidak semata persoalan aktivitas pertambangan di lapangan. Jika dugaan penggunaan dokumen tidak sah dan pengapalan berulang terbukti, penyidik perlu menelusuri siapa yang merancang, memerintahkan, membiayai, serta menikmati hasil dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
‎
‎Penggeledahan sebelumnya juga dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk kediaman Direktur Utama PT Babarina Putra Sulung, H. Tasman, rumah jabatan Wakil Bupati Kolaka, Husmaluddin, serta beberapa lokasi lainnya. Penggeledahan dilakukan untuk mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan aktivitas penambangan, pengangkutan, dan dugaan penjualan ore nikel.
‎
‎Kejati mengungkapkan perkara tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp200 miliar. Karena itu, rahim dalam orasinya  meminta aparat penegak hukum menghitung kerugian negara secara transparan dan memastikan seluruh pihak yang memiliki peran dalam perkara diperiksa berdasarkan bukti, tanpa perlakuan istimewa.
‎
‎Rahim, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam perkara pertambangan harus menyentuh aktor utama, bukan berhenti pada pihak yang berada di lapangan,apalagi mengkambing hitamkan seseorang.
‎
‎“Kami mendesak Kejagung RI segera memastikan Kejati Sultra mempercepat pengusutan perkara ini. Jangan sampai proses hukum berjalan lambat atau hanya berhenti pada barang bukti dan pelaku lapangan, sementara pihak yang diduga berada di balik pengendalian aktivitas tersebut tidak tersentuh,” kata Rahim dalam aksi tersebut.
‎
‎Menurut Rahim, semakin banyaknya temuan dalam proses penyidikan justru menuntut kejaksaan bekerja lebih terbuka dan terukur. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam rangkaian penyidikan harus dilakukan secara profesional dengan bertumpu pada alat bukti, bukan pada kedekatan, jabatan, maupun kepentingan politik.
‎
‎“Kalau bukti mengarah kepada adanya peran pihak tertentu, maka periksa dan tetapkan status hukumnya berdasarkan hukum acara pidana. Tidak boleh ada nama besar yang menjadi tameng. Hukum harus bekerja sampai ke pusat kendali perkara,” ujar Rahim.
‎
‎Mahasiswa Sultra-Jakarta juga mendesak Kejati Sultra mempercepat pendalaman terhadap dugaan pengapalan ore dengan dokumen bermasalah, menelusuri aliran dana dan keuntungan, menghitung kerugian negara secara independen, serta mengidentifikasi seluruh pihak yang diduga mempunyai peran dalam kegiatan pertambangan tersebut.
‎
‎Bagi mereka, penyitaan ratusan ribu ton ore bukan akhir dari perkara, melainkan pintu masuk untuk mengurai dugaan jaringan kejahatan pertambangan secara lebih luas. Karena itu, Kejaksaan Agung diminta tidak sekadar mengawasi proses di daerah, tetapi memastikan perkara berjalan sampai pada pertanggungjawaban pidana pihak yang terbukti terlibat.
‎
‎Aksi jilid I di Jakarta tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa akan terus mengawal perkara PT Babarina Putra Sulung. Mereka menyatakan akan kembali melakukan aksi apabila proses hukum dinilai berjalan lamban atau tidak menyentuh pihak-pihak yang berdasarkan alat bukti patut dimintai pertanggungjawaban.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • markas NATO terkait isu AS kecewa NATO Iran

    AS Kecewa NATO Iran: Rubio Soroti Dukungan Sekutu

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 396
    • 0Komentar

    Washington (duasatunews.com) – Isu AS kecewa NATO Iran menjadi perhatian setelah pemerintah Amerika Serikat mengkritik sikap aliansi militer tersebut dalam konflik dengan Iran. Pernyataan ini menunjukkan adanya dinamika baru dalam hubungan antara Washington dan negara-negara sekutunya. AS Kecewa NATO Iran dalam Hubungan Aliansi Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan kekecewaan terhadap NATO yang tidak memberikan dukungan dalam […]

  • Evaluasi Distanak Sultra diminta SMC terkait penyaluran bantuan alsintan

    SMC Sultra Nilai Klarifikasi Mantan Kadis Pertanian Berpotensi Menyesatkan Persepsi Publik, Minta Gubernur Evaluasi Pejabat Distanak Sultra

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 363
    • 0Komentar

    ‎‎Kendari, (duasatunews.com) — Ketua Sultra Monitoring Corruption (SMC) Sulawesi Tenggara, Aksan Setiawan, menilai klarifikasi yang disampaikan mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, LM Rusdin Jaya, terkait mekanisme pengadaan dan penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat. ‎ ‎Menurut Aksan, meskipun pengadaan alsintan bersumber dari […]

  • kepemilikan lahan Bupati Konsel di wilayah tambang nikel

    IPPMI Konsel Soroti Dugaan Kepemilikan Lahan Virgin 11 Hektar Oleh Bupati Konsel di IUP PT. WIN

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 962
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kepemilikan lahan Bupati Konsel kembali menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Konawe Selatan (IPPMI Konsel) mengungkap dugaan kepemilikan lahan di wilayah tambang nikel Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ketua IPPMI Konsel, Arin Fahrul Sanjaya, menyebut dugaan kepemilikan lahan Bupati Konsel seluas 11 hektar berada di […]

  • Prabowo jenguk korban tabrakan kereta di RSUD Bekasi

    Prabowo Jenguk Korban kecelakaan Kereta di RSUD Bekasi

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 346
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo jenguk korban kereta di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/4/2026). Presiden Prabowo Subianto datang untuk memastikan kondisi korban kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur. Di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 08.39 WIB dengan kendaraan Maung putih. Ia mengenakan baju safari cokelat dan peci hitam. Presiden hadir bersama Sekretaris Kabinet Teddy […]

  • sidang vonis ABK Sea Dragon di Pengadilan Negeri Batam

    Vonis ABK Sea Dragon: DPR Syukuri Terdakwa Tak Dihukum Mati

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 418
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Vonis ABK Sea Dragon dalam kasus penyelundupan sabu hampir dua ton menjadi sorotan publik. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bersyukur karena majelis hakim Pengadilan Negeri Batam tidak menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Fandi Ramadhan. Fandi merupakan anak buah kapal (ABK) kapal Sea Dragon yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkotika jenis […]

  • Dr Irwan Tajuddin pimpin KKST sebagai tokoh Sulawesi Tenggara

    Dr. Irwan Tajuddin, Sosok Ideal Pemimpin KKST di Era Baru

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Arin fharul sanjaya
    • visibility 1.016
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Irwan Tajuddin KKST kini menjadi harapan baru bagi warga Sulawesi Tenggara di perantauan. Di tengah perubahan sosial dan tantangan ekonomi diaspora, Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, menggerakkan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi warganya. Organisasi daerah seperti KKST tidak lagi cukup berfungsi sebagai simbol kultural. KKST harus tumbuh […]

expand_less