Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » OTT Bupati Pati 2026: KPK Amankan Sudewo di Kudus

OTT Bupati Pati 2026: KPK Amankan Sudewo di Kudus

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • visibility 191
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan pada awal tahun ini. Dalam OTT Bupati Pati 2026, tim penyidik mengamankan Bupati Pati, Sudewo, lalu membawanya untuk pemeriksaan awal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan resmi di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa penyidik membawa Sudewo ke Polres Kudus, Jawa Tengah. Tim memilih lokasi tersebut untuk memudahkan pemeriksaan dan koordinasi.

Pemeriksaan dan Langkah Penyidik

Penyidik langsung memeriksa pihak yang diamankan setelah operasi berlangsung. KPK memakai waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status hukum. Selama itu, tim menggali keterangan, memeriksa dokumen, dan mencocokkan bukti.

Selain itu, KPK memastikan setiap langkah berjalan sesuai aturan. Lembaga tersebut menjaga profesionalitas dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena itu, KPK meminta publik menunggu hasil resmi sebelum menarik kesimpulan.

Operasi Sebelumnya pada Januari 2026

Sebelum penindakan di Pati, KPK lebih dulu bergerak di dua daerah lain. Pada 9–10 Januari 2026, tim mengamankan delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kemudian, pada 19 Januari 2026, penyidik menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Tim menelusuri dugaan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan langkah tersebut, KPK menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum di berbagai daerah.

Komitmen Keterbukaan Informasi

Melalui OTT Bupati Pati 2026, KPK menegaskan komitmennya dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga itu akan menyampaikan perkembangan perkara setelah penyidik menetapkan status hukum para pihak.

Sementara itu, tim terus bekerja mengumpulkan fakta dan memperkuat alat bukti. Proses berjalan secara aktif dan terukur hingga KPK mengumumkan keputusan resmi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • pengalihan isu mafia tanah Kendari di tengah sorotan publik

    MANUVER PUTAR BALIK: Mafia Tanah Hanya Topeng Elite yang Terancam di Kendari

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 413
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Pengalihan isu mafia tanah Kendari kini menguasai ruang publik dan percakapan media. Namun, ketika publik membacanya melalui pendekatan Issue Cycle Analysis, pola yang muncul tidak bersifat alami. Elite kekuasaan justru mendorong isu ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih besar. Sejak awal, narasi mafia tanah tidak hadir sebagai penegakan hukum […]

  • deforestasi Konawe Selatan akibat aktivitas pertambangan

    Deforestasi Konawe Selatan dan Krisis Ekologi

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Arin 2024
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, (duasatunews.com) — Deforestasi Konawe Selatan kembali memicu perhatian publik. Seiring dengan itu, Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM) menyatakan kerusakan hutan dan pesisir di wilayah tersebut terus meluas akibat aktivitas industri ekstraktif. Pada saat yang sama, Direktur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (JNMM), Arin Fahrul Sanjaya, menegaskan bahwa kerusakan lingkungan berlangsung bersamaan […]

  • Tambang nikel di Konawe Utara Sulawesi Tenggara

    Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 293
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — SP3 KPK Konawe Utara menuai sorotan publik setelah mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai penghentian penyidikan kasus tambang nikel tersebut berpotensi membuka intervensi dan melemahkan penegakan hukum. Menurut Novel, kewenangan SP3 membuka ruang masuknya kepentingan eksternal. Akibatnya, independensi KPK berisiko terganggu. Selain itu, ia menilai kewenangan tersebut mengubah cara lembaga […]

  • Prabowo kerukunan bangsa dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara

    Prabowo Kerukunan Bangsa Jadi Modal Jaga NKRI

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerukunan bangsa menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerukunan bangsa sebagai kekuatan penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika global. Presiden menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta, Selasa […]

  • Penyerapan tenaga kerja menjadi fokus Kadin Indonesia

    Penyerapan Tenaga Kerja Jadi Fokus Kadin Dorong Peran Swasta

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai agenda utama untuk memperkuat kelas menengah dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Kadin mendorong sektor swasta memperluas penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Aviliani, menegaskan bahwa dunia usaha perlu bergerak aktif membantu pemerintah. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara […]

  • Penggeledahan Kementerian Kehutanan oleh Kejaksaan Agung

    Penggeledahan Kementerian Kehutanan Kasus Tambang Konawe

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 283
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penggeledahan Kementerian Kehutanan oleh penyidik Kejaksaan Agung berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan korupsi perubahan status hutan lindung menjadi hutan produksi di Konawe Utara, termasuk dugaan pelanggaran izin tambang. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memulai penggeledahan sejak siang hari. Hingga sore, Kejaksaan Agung […]

expand_less