Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » OTT Bupati Pati 2026: KPK Amankan Sudewo di Kudus

OTT Bupati Pati 2026: KPK Amankan Sudewo di Kudus

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
  • visibility 358
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan pada awal tahun ini. Dalam OTT Bupati Pati 2026, tim penyidik mengamankan Bupati Pati, Sudewo, lalu membawanya untuk pemeriksaan awal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan keterangan resmi di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa penyidik membawa Sudewo ke Polres Kudus, Jawa Tengah. Tim memilih lokasi tersebut untuk memudahkan pemeriksaan dan koordinasi.

Pemeriksaan dan Langkah Penyidik

Penyidik langsung memeriksa pihak yang diamankan setelah operasi berlangsung. KPK memakai waktu 1×24 jam sesuai KUHAP untuk menentukan status hukum. Selama itu, tim menggali keterangan, memeriksa dokumen, dan mencocokkan bukti.

Selain itu, KPK memastikan setiap langkah berjalan sesuai aturan. Lembaga tersebut menjaga profesionalitas dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena itu, KPK meminta publik menunggu hasil resmi sebelum menarik kesimpulan.

Operasi Sebelumnya pada Januari 2026

Sebelum penindakan di Pati, KPK lebih dulu bergerak di dua daerah lain. Pada 9–10 Januari 2026, tim mengamankan delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Kemudian, pada 19 Januari 2026, penyidik menangkap Wali Kota Madiun, Maidi. Tim menelusuri dugaan korupsi proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan langkah tersebut, KPK menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum di berbagai daerah.

Komitmen Keterbukaan Informasi

Melalui OTT Bupati Pati 2026, KPK menegaskan komitmennya dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi. Lembaga itu akan menyampaikan perkembangan perkara setelah penyidik menetapkan status hukum para pihak.

Sementara itu, tim terus bekerja mengumpulkan fakta dan memperkuat alat bukti. Proses berjalan secara aktif dan terukur hingga KPK mengumumkan keputusan resmi.

Rekomendasi Untuk Anda

  • sidang MK bahas kuota internet hangus MK dan operator seluler

    Kuota Internet Hangus MK: Hakim Cecar Operator Seluler

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 165
    • 1Komentar

    MK Uji Sistem Kuota Internet Hangus Jakarta,(duasatunews.com)Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar operator seluler dan asosiasi telekomunikasi dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus. Selain itu, para hakim menguji sistem yang menghapus kuota pelanggan saat masa aktif berakhir. Sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Kamis. Dalam sidang tersebut, delapan hakim konstitusi menggali keterangan […]

  • KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 338
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – KUHP baru 2026 menjadi tonggak penting pembangunan hukum nasional Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan aturan ini menandai lompatan besar reformasi sistem hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat sistem hukum nasional.👉 https://duasatunews.com/tag/reformasi-hukum-nasional Dalam apel bersama di Jakarta, Senin (12/1), […]

  • KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    KPK Hentikan Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara, Publik Soroti Batas Kewenangan Hukum

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 416
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memicu perhatian publik. KPK menghentikan perkara yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, karena auditor tidak dapat menghitung kerugian negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa auditor menyimpulkan pengelolaan tambang nikel […]

  • Tajir Melintir! Kekayaan Elon Musk Lampaui PDB Belgia dan Irlandia, Media Dunia Ramai Membicarakan

    Tajir Melintir! Kekayaan Elon Musk Lampaui PDB Belgia dan Irlandia, Media Dunia Ramai Membicarakan

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 520
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kekayaan Elon Musk kembali menjadi perhatian media internasional. Nilainya disebut melampaui produk domestik bruto (PDB) Belgia dan Irlandia. Fenomena ini menandai perubahan penting dalam peta kekuatan ekonomi global. Media ekonomi dunia mencatat bahwa pada akhir 2025 hingga awal 2026, nilai kekayaan Musk menembus USD 720 miliar atau setara lebih dari Rp11.000 triliun. […]

  • Dadan Hindayana tersangka kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis yang diusut Kejaksaan Agung.

    Dadan Hindayana Tersangka, Kejagung Yakin Punya Bukti

    • calendar_month 21 jam yang lalu
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi syarat hukum. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengakui proses penanganan perkara tersebut berlangsung cepat. Meski demikian, tim penyidik mempelajari dugaan penyimpangan dalam program […]

  • guru honorer Bekasi gagal PPPK menangis di DPR

    Guru Honorer PPPK Gagal Ikut Seleksi, Menangis di DPR

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 325
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Nasib guru honorer PPPK kembali menjadi sorotan publik setelah seorang tenaga pendidik asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyampaikan keluhannya secara langsung di hadapan anggota DPR RI. Momen tersebut terjadi dalam audiensi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (2/2/2026). Guru honorer SDN Wanasari 01 Cibitung, Indah Permata Sari, mengaku telah […]

expand_less