Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Bupati Rejang Lebong KPK Tahan Fikri Thobari Kasus Suap

Bupati Rejang Lebong KPK Tahan Fikri Thobari Kasus Suap

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
  • visibility 141
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat orang lain dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Masa penahanan berlangsung selama 20 hari hingga 30 Maret 2026.

Kasus yang melibatkan Bupati Rejang Lebong ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Selain bupati, penyidik juga menahan Kepala Dinas PUPR Rejang Lebong Harry Eko Purnomo. Tiga tersangka lain berasal dari pihak swasta. Mereka yaitu Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana, Edi Manggala dari CV Manggala Utama, dan Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan langkah tersebut di Jakarta.

“KPK menahan para tersangka selama 20 hari pertama hingga 30 Maret 2026. Para tersangka menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Asep.

OTT Ungkap Kasus Bupati Rejang Lebong

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Maret 2026.

Saat operasi berlangsung, tim KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong bersama Wakil Bupati Hendri dan sejumlah pihak lain.

Selanjutnya, tim membawa beberapa pihak tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Dugaan Suap Proyek Pemerintah Daerah

Penyidik KPK kemudian memeriksa sejumlah pihak. Tim juga mengumpulkan berbagai bukti terkait dugaan suap proyek pemerintah daerah.

Setelah proses pemeriksaan, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, penyidik menduga Muhammad Fikri Thobari dan Harry Eko Purnomo menerima suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong.

Sementara itu, tiga tersangka dari pihak swasta diduga memberikan suap untuk memperoleh proyek pemerintah daerah.

Proyek tersebut berkaitan dengan tahun anggaran 2025 hingga 2026.

Saat ini, para tersangka menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan praktik suap proyek tersebut.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Bekerja Mati-matian untuk PSI, Ditetapkan Jadi Tokoh Utama Kampanye

    Jokowi Bekerja Mati-matian untuk PSI, Ditetapkan Jadi Tokoh Utama Kampanye

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Makassar, duasatunews.com — Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan kesiapan dirinya untuk bekerja mati-matian demi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyamakan semangat perjuangannya dengan para kader PSI. Ia kemudian menekankan bahwa perjuangan politik menuntut kerja keras […]

  • lingkungan belajar aman melalui penguatan pendidikan karakter

    Komisi X DPR Tekankan Pembinaan Karakter untuk Ciptakan Lingkungan Pendidikan Aman

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 227
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya penguatan pendidikan karakter untuk mencegah maraknya kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menyatakan bahwa dunia pendidikan tidak boleh hanya mengejar prestasi akademik. Sekolah harus menanamkan nilai moral, etika, empati, dan sikap saling menghormati sejak dini. Menurutnya, nilai-nilai tersebut membentuk kepribadian peserta didik […]

  • KPK Menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

    KPK Menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 316
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus korupsi kuota haji 2024 kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola layanan ibadah. Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini berpotensi merugikan calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Isu ini menjadi penting karena penyelenggaraan haji 2024 sebelumnya menuai sorotan luas. Perubahan alokasi kuota dan kebijakan teknis memicu keluhan jamaah […]

  • Peluncuran novel Manusia Perahu Terakhir di atas Kapal Cantika Lestari

    Novel “Manusia Perahu Terakhir” Karya Erni Bajau Diluncurkan di Atas Kapal Dibuka oleh Wakil Menteri ATR BPN RI

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2022
    • account_circle Erni
    • visibility 763
    • 0Komentar

    DUASATUNEWS.COM – Penulis Erni Bajau meluncurkan novel Manusia Perahu Terakhir di atas Kapal Cantika Lestari, Senin malam, 7 Juni 2022. Kapal tersebut mengangkut rombongan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menuju Wakatobi untuk menghadiri Gugus Tugas Reforma Agraria Summit 2022. Peluncuran novel berlangsung dalam agenda Sarasehan Poros Maritim selama pelayaran laut Sulawesi.  Peluncuran Novel […]

  • Hujan ringan tahun baru Jakarta di malam pergantian 2026

    Hujan Ringan Tahun Baru Jakarta, Warga Rayakan Sederhana

    • calendar_month Rabu, 31 Des 2025
    • account_circle Penulis: Eni Samayati
    • visibility 378
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Hujan Ringan Tahun Baru Jakarta mewarnai pergantian tahun 2026 pada Rabu (1/1/2026). Sejak malam hingga dini hari, hujan turun di sejumlah wilayah Ibu Kota dan menghadirkan suasana sejuk saat warga menyambut awal tahun. Cuaca tersebut tidak menghambat aktivitas masyarakat. Warga Jakarta tetap menjalani malam pergantian tahun dengan tertib dan tenang. Banyak keluarga […]

  • Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Demokrasi

    Suara Rakyat dan Tanggung Jawab Demokrasi

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 238
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Suara rakyat dalam demokrasi sering menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan politik. Karena itu, banyak pihak menempatkan kehendak mayoritas sebagai ukuran sah atau tidaknya sebuah kebijakan. Namun, ketika aktor politik memaknai prinsip tersebut secara sempit, demokrasi justru berisiko mengabaikan keadilan dan kepentingan publik yang lebih luas. Mayoritas Tidak Selalu Mencerminkan Kebenaran Demokrasi tidak […]

expand_less