Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » KPK Periksa Plt Bupati Pati hingga Ketua DPRD dalam Kasus Pemerasan Sudewo

KPK Periksa Plt Bupati Pati hingga Ketua DPRD dalam Kasus Pemerasan Sudewo

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
  • visibility 184
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Duasatunews.com – KPK panggil Plt Bupati Pati menjadi fokus penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Pemeriksaan ini juga menyasar Ketua DPRD Pati sebagai saksi kunci.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Risma Ardhi Chandra selaku Pelaksana Tugas Bupati Pati dan Ali Badrudin selaku Ketua DPRD Pati. Pemeriksaan berlangsung di Polrestabes Semarang, Selasa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, penyidik memerlukan keterangan kedua pejabat tersebut untuk memperjelas alur dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KPK Periksa Total 12 Saksi

Selain dua pejabat daerah, KPK memanggil 10 saksi lain. Mereka berasal dari unsur pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, hingga kepala desa.

Saksi yang hadir antara lain Riyoso, Kepala Dinas PUTR Pati; Supriyanto, Ketua KPU Pati; dan Sugiyono, Kepala Dinas Kominfo Pati. Penyidik juga memeriksa Teguh Widyatmoko, Penjabat Sekda Pati.

KPK turut memanggil Tri Hariyama, Kepala Dinas Permades Pati, serta pejabat pengadaan barang dan jasa Setda Pati. Dari unsur desa, penyidik meminta keterangan Kepala Desa Baleadi dan Kepala Desa Gadu.

OTT KPK dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pati pada 19 Januari 2026. Penyidik menangkap Sudewo dalam operasi tersebut.

Sehari kemudian, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka yakni Sudewo, Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Karjan. KPK menilai para tersangka terlibat pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.

KPK juga menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Penyidik memastikan proses hukum terus berjalan. KPK membuka peluang pemanggilan saksi tambahan sesuai kebutuhan penyidikan.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tambang Pulau Senja di Konawe Selatan

    “Tambang Galian C Diduga Ancam Pulau Senja dan Tanjung Kartika”

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Tambang Pulau Senja kembali menuai sorotan publik. Green Institute Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras aktivitas pertambangan batu gamping di Pulau Senja dan Tanjung Kartika, Konawe Selatan, karena dinilai mengancam ekosistem pesisir dan ruang hidup masyarakat. Jakarta, 4 Januari 2025 — Green Institute Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak keras aktivitas pertambangan batu gamping (galian C) yang diduga […]

  • Polda Jatim gagalkan 33 kg sabu jaringan antarwilayah

    Polda Jatim sabu 33 kg Terungkap dari Jaringan Antarwilayah

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 167
    • 0Komentar

    SURABAYA, (duasatunews.com) — Polda Jatim sabu 33 kg terungkap setelah kepolisian melakukan pemantauan intensif selama hampir dua bulan terhadap jaringan narkotika antarwilayah. Pengungkapan ini menunjukkan upaya serius aparat dalam memutus peredaran narkoba skala besar di Jawa Timur. Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur, Muhammad Kurniawan, mengatakan petugas menangkap seorang tersangka berinisial RG di jalan tol […]

  • Program rumah layak huni Papua bagi warga dengan pembangunan rumah oleh pemerintah

    Wagub PBD Dukung Program 21 Ribu Rumah Layak Huni untuk Warga Papua

    • calendar_month 23 jam yang lalu
    • account_circle Reski
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Ahmad Nausrau, mendukung penuh program pembangunan dan rehabilitasi 21.000 rumah layak huni bagi masyarakat di Tanah Papua. Program ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut. Ahmad Nausrau menyampaikan dukungan itu setelah menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Rabu […]

  • Pembangunan huntara dan huntap pasca bencana di Sumatera

    Pembangunan Huntara dan Huntap Pasca Bencana, Terus Berjalan

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Pembangunan huntara dan huntap terus menjadi prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Melalui kerja bersama antara personel TNI dan masyarakat, proses pemulihan berjalan bertahap namun konsisten. Pada saat yang sama, Tim Media Presiden mencatat perkembangan pembangunan yang beragam di setiap wilayah. […]

  • tenaga kesehatan menyiapkan vaksin campak dengan suntikan

    Kewaspadaan Campak Tenaga Kesehatan,Kemenkes Terbitkan SE

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) –  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan campak tenaga kesehatan. Kebijakan ini bertujuan melindungi tenaga medis dari risiko penularan. Selain itu, Kemenkes ingin mengantisipasi peningkatan kasus campak di Indonesia. Oleh karena itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andri Saguni, […]

  • Prabowo dorong pembangunan universitas baru di Indonesia

    Seskab: Prabowo–Russell Group Bahas Kampus Baru dan Pertukaran Dosen

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 285
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Prabowo bangun 10 universitas baru untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menjadikan kerja sama internasional sebagai fondasi kebijakan pendidikan jangka panjang. Rencana tersebut mengemuka saat Presiden bertemu dengan Russell Group di London. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan berlangsung pada Selasa (20/1/2026). Dalam […]

expand_less