Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Tarif IEEPA Amerika Serikat: Pengadilan AS Perintahkan Refund

Tarif IEEPA Amerika Serikat: Pengadilan AS Perintahkan Refund

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
  • visibility 211
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

New York City, (duasatunews.com) – Tarif IEEPA Amerika Serikat kembali menjadi perhatian setelah pengadilan perdagangan internasional di New York City memerintahkan pemerintah mengembalikan dana tarif kepada perusahaan yang terdampak kebijakan tersebut.

Hakim di Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan U.S. Customs and Border Protection memproses pengembalian dana tarif. Pemerintah sebelumnya memungut tarif tersebut berdasarkan undang-undang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Keputusan ini langsung menarik perhatian ribuan perusahaan di Amerika Serikat. Selama setahun terakhir, banyak perusahaan membayar tarif impor melalui kebijakan tersebut.

Media lokal di Amerika Serikat melaporkan bahwa putusan pengadilan memberi kejelasan mengenai mekanisme pengembalian dana tarif. Sebelumnya, banyak perusahaan mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Saat ini lebih dari 2.000 gugatan terkait tarif masih menunggu proses di pengadilan yang sama. Hakim menilai satu keputusan dapat menyelesaikan banyak perkara sekaligus.

Dampak Tarif IEEPA Amerika Serikat bagi Perusahaan

Pemerintah federal Amerika Serikat menyampaikan keterangan melalui dokumen pengadilan. Pemerintah juga menyatakan akan membayar bunga atas dana tarif yang mereka kembalikan kepada perusahaan.

Menurut estimasi dari Penn Wharton Budget Model, pemerintah Amerika Serikat mengumpulkan lebih dari 130 miliar dolar AS dari kebijakan tarif tersebut hingga pertengahan Desember.

Jika proses pengembalian berjalan penuh, jumlah dana yang harus pemerintah kembalikan dapat mencapai sekitar 175 miliar dolar AS.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya dampak kebijakan Tarif IEEPA Amerika Serikat terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan impor.

Putusan Mahkamah Agung terkait Tarif IEEPA

Sebelumnya, Supreme Court of the United States menyatakan bahwa undang-undang IEEPA tidak memberi kewenangan kepada Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan kebijakan tarif tersebut.

Setelah putusan itu, pemerintahan Trump mengambil langkah lain. Pemerintah menerapkan tarif global sebesar 10 persen menggunakan dasar Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974.

Aturan tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menerapkan tarif tambahan selama maksimal 150 hari.

Putusan terbaru dari pengadilan perdagangan membuka peluang bagi ribuan perusahaan. Perusahaan tersebut kini dapat memperoleh kembali dana yang sebelumnya mereka bayarkan melalui kebijakan Tarif IEEPA Amerika Serikat.

Sumber: Kabarin – Xinhua

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Perdamaian Gaza: AS Usul Iuran USD 1 Miliar

    Dewan Perdamaian Gaza: AS Usul Iuran USD 1 Miliar

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 380
    • 0Komentar

    WASHINGTON, duasatunews.com – Dewan Perdamaian Gaza menjadi bagian dari proposal terbaru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Amerika Serikat mengusulkan agar negara-negara yang ingin memperoleh kursi permanen dalam dewan tersebut menyumbang dana lebih dari USD 1 miliar sebagai syarat keanggotaan. Media Bloomberg melaporkan usulan itu tercantum dalam rancangan piagam yang menjadi bagian dari rencana […]

  • Alih fungsi lahan Cisarua di lereng Pasirlangu

    Alih Fungsi Lahan Cisarua Jadi Sorotan Pemerintah

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Alih fungsi lahan Cisarua menjadi perhatian pemerintah setelah longsor terjadi di lereng perbukitan Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Di kawasan tersebut, hamparan perkebunan sayuran tampak mendominasi lereng yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan hutan. Kondisi itu menarik perhatian Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat […]

  • Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 426
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penertiban di sektor pertanian kembali mengemuka ke ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan Menteri Pertanian yang mengaku kerap menyebut nama pejabat penegak hukum saat pengawasan lapangan. Karena menyangkut distribusi pangan dan pupuk, isu ini langsung berdampak pada kepentingan petani dan konsumen. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong percepatan swasembada pangan. Karena […]

  • Menpora Dorong Fasilitas Olahraga di Sekolah Rakyat dan Garuda

    Menpora Dorong Fasilitas Olahraga di Sekolah Rakyat dan Garuda

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 365
    • 0Komentar

    Fasilitas olahraga sekolah menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan nasional. Pemerintah mendorong agar sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang belajar akademik, tetapi juga sebagai pusat pembinaan kesehatan dan karakter generasi muda. Jakarta, duasatunews.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong penyediaan fasilitas olahraga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Ia menilai sarana […]

  • Kasus suap impor barang KW Bea Cukai ditangani KPK

    Suap Impor Bea Cukai: KPK Dalami Pemeriksaan Pegawai DJBC

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 232
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami suap impor Bea Cukai dengan memeriksa saksi dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Penyidik menelusuri praktik suap dan gratifikasi yang muncul dalam proses impor barang. Lebih lanjut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik memeriksa pegawai DJBC berinisial SLS pada 18 Februari […]

  • ilustrasi operasi gabungan gagalkan penyelundupan sabu bakauheni

    Penyelundupan Sabu Bakauheni Digagalkan, 36 Kg Disita

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 141
    • 0Komentar

    BANDARLAMPUNG (duasatunews.com) – Penyelundupan sabu Bakauheni berhasil digagalkan aparat gabungan dengan total barang bukti mencapai 36 kilogram. Pengungkapan kasus ini melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat bersama aparat penegak hukum. Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto mengatakan tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Polda Lampung, […]

expand_less