Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Standarisasi Kemasan Rokok Ditolak, Pekerja Khawatir PHK Meningkat

Standarisasi Kemasan Rokok Ditolak, Pekerja Khawatir PHK Meningkat

  • account_circle Reski
  • calendar_month 52 menit yang lalu
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menolak rencana standarisasi kemasan rokok yang disusun Kementerian Kesehatan.

Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Henry Wardhana meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut. Menurut dia, aturan itu dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menambah angka pengangguran.

“Kami menolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) karena pemerintah belum melibatkan pandangan dari sektor lain. Dampaknya sangat besar bagi sosial dan ekonomi,” kata Henry di Jakarta, Selasa.

Henry menjelaskan industri pertembakauan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam juta tenaga kerja. Sektor itu mencakup petani tembakau, buruh pabrik, distributor, hingga pedagang kecil.

Ia menilai standarisasi kemasan rokok dapat menekan industri dan mengganggu keberlangsungan usaha para pekerja.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menggelar konsultasi publik terkait RPMK tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan. Aturan itu menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Kemenkes menyusun aturan tersebut untuk mendorong penyeragaman kemasan rokok dan memperkuat peringatan kesehatan pada produk tembakau.

Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, juga menyampaikan penolakan terhadap rencana itu.

Menurut Heri, kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain yang sudah menerapkan aturan serupa.

“Indonesia merupakan produsen tembakau. Kondisinya tidak bisa disamakan dengan Singapura dan Thailand,” ujar Heri.

Pelaku industri berharap pemerintah membuka dialog dengan pekerja dan pengusaha sebelum menetapkan aturan final terkait standarisasi kemasan rokok.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • “hukum sepekan, kasus Chromebook, Nadiem Makarim”

    Dinamika Hukum Sepekan: Dari Kasus Chromebook hingga Polemik Nobar Film

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Sejumlah peristiwa hukum menarik perhatian publik sepanjang pekan ini. Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi isu paling menonjol. Selain itu, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal larangan nobar film juga memicu perhatian masyarakat. Kejaksaan Agung menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara. Jaksa menilai Nadiem terlibat dalam dugaan […]

  • KPK Panggil 2 Anggota DPRD Jadi Saksi Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara

    KPK Panggil 2 Anggota DPRD Jadi Saksi Kasus Suap Bupati Bekasi Ade Kuswara

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 407
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi terus mengemuka dan memicu kekhawatiran publik atas pengelolaan anggaran daerah. Kasus ini tidak hanya menyeret kepala daerah, tetapi juga membuka kemungkinan peran aktor lain dalam proses penganggaran dan pelaksanaan proyek pemerintah. Situasi ini menjadi penting karena proyek yang diselidiki berkaitan langsung dengan belanja publik. Ketika praktik suap […]

  • perundingan nuklir AS Iran di Wina

    Kesepakatan Nuklir AS Iran Masuki Fase Baru

    • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 227
    • 0Komentar

    MUSCAT, (duasatunews.com) — Kesepakatan nuklir AS Iran kembali menjadi sorotan internasional setelah Oman mengungkap adanya terobosan penting dalam proses diplomasi antara Washington dan Teheran. Terobosan ini menekankan kebijakan tanpa penimbunan uranium serta pengawasan ketat oleh Badan Energi Atom Internasional. Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Al-Busaidi mengatakan Amerika Serikat dan Iran telah mencapai pemahaman baru […]

  • amine Yamal Laureus 2026 menerima penghargaan di Madrid

    Lamine Yamal Laureus 2026: Samai Cruyff di Usia 18 Tahun

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 72
    • 0Komentar

    Madrid (duasatunews.com) –  Lamine Yamal Laureus 2026 menjadi sorotan setelah penyerang muda FC Barcelona, Lamine Yamal, menyamai pencapaian legenda Johan Cruyff dalam ajang Laureus World Sports Awards. Barcelona mengumumkan pada Selasa (21/4) bahwa Yamal meraih penghargaan Young Sportsperson of The Year 2026. Penyelenggara menyerahkan trofi tersebut dalam seremoni resmi di Madrid, Spanyol, Senin (20/4). Penghargaan […]

  • Jembatan Armco Tapanuli Tengah rampung dibangun TNI di Desa Masundung

    Jembatan Armco Tapanuli Tengah Rampung, TNI Pulihkan Akses Warga Pascabencana

    • calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 274
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Jembatan Armco Tapanuli Tengah memulihkan akses warga Desa Masundung, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah bencana alam merusak jalur utama penghubung wilayah tersebut. Putusnya akses sebelumnya menghambat mobilitas harian, distribusi logistik, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Isu ini mendesak karena jalur tersebut menjadi satu-satunya penghubung antarpermukiman. Ketika jembatan rusak, warga harus menempuh […]

  • rangkap jabatan pejabat pajak KPP Banjarmasin

    KPK Telusuri Dugaan Benturan Kepentingan Rangkap Jabatan Kepala KPP Banjarmasin

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 202
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Dugaan benturan kepentingan di lingkungan aparat pajak kembali memicu perhatian publik. Kasus ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri rangkap jabatan seorang pejabat pajak yang diduga beririsan dengan praktik korupsi pengajuan restitusi pajak. Isu tersebut menyentuh kepentingan luas masyarakat karena menyangkut integritas sistem perpajakan dan potensi kebocoran penerimaan negara. Publik menilai konflik kepentingan […]

expand_less