Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Kisah suku Nomaden di pusat pembangunan Papua yang harus gotong orang sakit lewati hutan belantara – “Mengapa negara tidak melihat kami?

Kisah suku Nomaden di pusat pembangunan Papua yang harus gotong orang sakit lewati hutan belantara – “Mengapa negara tidak melihat kami?

  • account_circle Darman
  • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
  • visibility 509
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Warga adat Elseng Kampung Omon di Kabupaten Jayapura, Papua, telah lebih dari tiga dekade meninggalkan pola hidup nomaden atas permintaan pemerintah. Namun hingga kini, warga masih hidup terisolasi tanpa akses listrik, pendidikan, layanan kesehatan, dan jaringan komunikasi.

Jakarta, duasatunews.com — Komunitas adat Elseng telah lebih dari tiga dekade meninggalkan pola hidup nomaden setelah pemerintah meminta mereka menetap di Kampung Omon, Kabupaten Jayapura, Papua. Namun hingga kini, kampung binaan tersebut belum menyediakan fasilitas dasar bagi warganya.

Kampung Omon yang berada di perbukitan sisi selatan Jayapura itu belum memiliki listrik, sekolah, layanan kesehatan, maupun jaringan telekomunikasi. Kondisi ini membuat warga hidup dalam keterisolasian ekstrem di tengah wilayah yang sejak lama diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan.

Warga Menggotong Pasien Berjam-jam Melintasi Hutan

Setiap kali warga Elseng jatuh sakit parah, keluarga dan kerabat harus menggotong pasien dengan berjalan kaki selama enam hingga delapan jam menuju kampung terdekat yang memiliki fasilitas kesehatan. Mereka melewati jalan setapak curam dan licin di tengah hutan hujan tropis.

Tidak jarang pasien meninggal dunia sebelum mencapai klinik. Dalam sejumlah peristiwa, keluarga memakamkan jenazah di tengah hutan, tepat di jalur yang sebelumnya mereka lalui untuk mencari pertolongan medis.

Janji Pembangunan Tak Pernah Terwujud

Salah satu tokoh adat Elseng menyampaikan kekecewaan warga terhadap negara. Menurutnya, pemerintah meminta mereka menetap dengan janji pembangunan, tetapi hingga kini warga belum merasakan kehadiran negara secara nyata.

“Kami sudah diminta tinggal menetap di sini, tapi negara tidak pernah benar-benar hadir,” ujarnya.

Ia menilai pemerintah gagal menepati komitmen awal yang menyertai perubahan cara hidup masyarakat adat Elseng.

Wilayah Tua Administratif, Namun Warga Tetap Terpencil

Secara administratif, Kampung Omon berada di Kabupaten Jayapura, salah satu wilayah tertua di Tanah Papua. Sejak masa kolonial Belanda, kawasan ini dirancang sebagai pusat pemerintahan dan status tersebut berlanjut setelah Papua bergabung dengan Indonesia pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Ironisnya, sebagian masyarakat adat di wilayah tersebut justru hidup tanpa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana komunikasi. Anak-anak Elseng nyaris tidak tersentuh pendidikan formal, sementara layanan dasar masih menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Pemerintah Daerah Akui Keterisolasian

Wakil Bupati Jayapura, Haris Yocku, mengakui bahwa Kampung Omon termasuk wilayah terisolasi dengan tantangan geografis yang berat. Ia menyebut jarak dan kondisi alam sebagai kendala utama pembangunan.

Menurut Haris, pemerintah daerah telah memasukkan pembangunan jalan menuju Kampung Omon ke dalam agenda prioritas guna membuka keterisolasian warga.

“Pemerintah daerah sudah merencanakan pembangunan akses jalan menuju Kampung Omon agar masyarakat tidak lagi terisolasi,” ujarnya.

Warga Masih Menunggu Kehadiran Negara

Bagi warga Elseng, rencana pembangunan bukanlah hal baru. Selama puluhan tahun, mereka hidup berdampingan dengan berbagai proyek dan narasi pembangunan Papua. Namun dalam praktiknya, mereka tetap harus memikul orang sakit melintasi hutan belantara demi mendapatkan layanan kesehatan.

Kondisi tersebut menjadi gambaran kontras antara narasi kemajuan dan realitas yang masih dihadapi masyarakat adat di pedalaman Papua.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • korban kekerasan seksual Rawa Aopa dijamin melanjutkan pendidikan

    Korban Kasus IAI Rawa Aopa Ditawari Lanjut Studi di PTKI Mana Pun di Bawah Kemenag

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) – Aliansi Lembaga Mahasiswa Pemerhati Kekerasan Seksual dan Pendidikan menggelar aksi di kantor Kementerian Agama RI. Mereka menuntut langkah tegas atas dugaan kegagalan yayasan dan kampus IAI Rawa Aopa dalam melindungi korban kekerasan seksual. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kronologi kasus secara rinci. Mereka menjelaskan peristiwa sejak awal hingga proses hukum yang masih […]

  • Alwi Farhan Indonesia Masters 2026 saat bertanding di Istora Senayan

    Straight Game! Alwi Farhan Melaju ke Semifinal Indonesia Masters 2026

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 325
    • 1Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Alwi Farhan semifinal Indonesia Masters 2026 setelah mencatat kemenangan meyakinkan atas wakil Jepang, Yushi Tanaka, pada laga perempat final. Pertandingan berlangsung di Istora Senayan, Jumat (23/1). Sejak gim pertama, Alwi Farhan langsung menunjukkan permainan agresif. Ia mengambil inisiatif serangan lebih awal dan memaksa lawan bermain dalam tempo cepat. Pola reli yang rapi […]

  • Indonesia dan Board of Peace: Langkah Aktif untuk Mempercepat Pemulihan Gaza

    Indonesia dan Board of Peace: Langkah Aktif untuk Mempercepat Pemulihan Gaza

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com – Perbincangan publik mengenai rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) terus menguat. Masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas kuat terhadap Palestina. Namun, sebagian publik juga mempertanyakan istilah New Gaza yang beredar. Dalam situasi ini, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan Indonesia terlibat di Board of Peace dengan pendekatan rasional dan berbasis data. Board […]

  • operasi penertiban tambang ilegal di Indonesia

    Gebrakan Menhan Tertibkan Lahan dan Tambang Ilegal

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 508
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Penertiban tambang ilegal kembali masuk agenda utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk memperkuat penegakan hukum terhadap seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin. Aktivitas tambang ilegal terus merugikan negara. Para pelaku menggerus penerimaan fiskal, merusak lingkungan, dan memicu konflik lahan di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah menilai pola […]

  • Demo IPMKU Jakarta menentang praktik tambang ilegal Konawe Utara

    Aksi Jilid II IPMKU Jakarta: PT Kembar Emas Sultra Diduga Jual ore nikel Tanpa RKAB, Kejagung Didesak Bertindak

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara–Jakarta (IPMKU Jakarta) kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Pada aksi tersebut, massa bergerak secara beruntun ke tiga lokasi. Pertama, mereka mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, mereka menggelar aksi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Setelah itu, massa melanjutkan aksi […]

  • Blokade AS ke Iran di Selat Hormuz dengan kapal perang dan tanker minyak

    Iran Kecam Blokade AS: Disebut Ilegal, Picu Ketegangan di Selat Hormuz

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 107
    • 1Komentar

    Blokade AS ke Iran Disebut Kriminal Jakarta,(duasatunews.com)//Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah muncul isu blokade AS ke Iran yang menargetkan pelabuhan strategis. Langkah ini memicu reaksi keras dari Teheran dan memperkeruh situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum internasional. […]

expand_less