Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kejagung Periksa Kajari Sampang Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Kejagung Periksa Kajari Sampang Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 604
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Kajari Sampang diperiksa Kejagung setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Bidang Intelijen dan Pengawasan Kejaksaan Agung menjalankan pemeriksaan tersebut di Jakarta dan menegaskan bahwa proses itu bukan operasi tangkap tangan (OTT).

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, membenarkan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi. Ia menegaskan bahwa tim pengawasan hanya memeriksa satu pejabat dan tidak melakukan penangkapan.

“Hanya Kajari Sampang yang kami periksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Proses ini bukan OTT,” kata Rudi Margono di Jakarta, Kamis.

Rudi menjelaskan bahwa Kejagung membawa Fadilah Helmi ke Jakarta untuk mempermudah pemeriksaan oleh tim intelijen dan pengawasan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prosedur lazim ketika pemeriksaan membutuhkan pendalaman langsung oleh tim pusat.

Ia juga menyampaikan bahwa tim Jamwas masih mendalami laporan masyarakat yang menjadi dasar pemeriksaan. Hingga kini, Kejagung belum membeberkan rincian dugaan pelanggaran karena proses klarifikasi masih berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat terlebih dahulu memeriksa Fadilah Helmi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah itu, Satuan Tugas Khusus Kejagung melanjutkan pemeriksaan di kantor pusat Kejaksaan Agung di Jakarta.

Melalui pemeriksaan ini, Kejagung menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap jajaran kejaksaan di daerah. Lembaga tersebut berupaya memastikan setiap pejabat kejaksaan melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum, kode etik, dan prinsip profesionalitas.

Rudi Margono menegaskan bahwa Kejagung menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif dan bertanggung jawab. Ia meminta publik menunggu hasil resmi pemeriksaan dan tidak menarik kesimpulan prematur.

“Kami akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan secara terbuka setelah seluruh proses selesai, sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Langkah pengawasan ini sekaligus menunjukkan komitmen Kejagung dalam menjaga integritas institusi penegak hukum. Kejagung berharap proses ini dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas bagi seluruh jajaran kejaksaan, baik di pusat maupun di daerah.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • perhatian pemerintah Sulut di wilayah kepulauan dengan aktivitas masyarakat pesisir dan transportasi perahu

    Perhatian Pemerintah Sulut Didorong Komisi XIII DPR untuk Wilayah Kepulauan

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 388
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Perhatian pemerintah Sulut kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, meminta pemerintah pusat meningkatkan fokus pada wilayah kepulauan di Sulawesi Utara. Ia menilai wilayah ini menghadapi tantangan geografis yang kompleks. Wilayah tersebut terdiri dari banyak pulau kecil, sebagian masuk kategori 3T, dan rawan bencana. Karena itu, pemerintah pusat perlu menyusun kebijakan […]

  • KUHP Baru Batasi Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Wamenkum: Proses Hukum Jalan Jika Ada Laporan

    KUHP Baru Batasi Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Wamenkum: Proses Hukum Jalan Jika Ada Laporan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 706
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kembali menarik perhatian publik. Perbincangan ini muncul seiring kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi dan ruang kritik. Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak langsung memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan martabat lembaga negara. KUHP baru secara […]

  • Ginting Kejuaraan Beregu Asia 2026, Masuk Skuad Indonesia

    Ginting Kejuaraan Beregu Asia 2026, Masuk Skuad Indonesia

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 773
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ginting Beregu Asia 2026 menjadi sorotan setelah Anthony Sinisuka Ginting memastikan diri kembali tampil di ajang internasional. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) memasukkan nama Ginting ke dalam skuad Indonesia untuk Kejuaraan Beregu Asia 2026 di Qingdao, China, pada 3–8 Februari. Pada Kamis, PBSI merilis daftar pemain tim Merah Putih secara resmi. […]

  • Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    • calendar_month Minggu, 25 Feb 2024
    • account_circle Rahman
    • visibility 1.383
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Tech trends 2023 menunjukkan bagaimana teknologi semakin menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan gadget, kecerdasan buatan, dan sistem pintar kini mengubah cara manusia bekerja, beristirahat, dan berinteraksi di era digital. Sementara itu, perkembangan gadget terus bergerak cepat di berbagai sektor. Misalnya, kecerdasan buatan dan sistem pintar mulai memengaruhi cara manusia bekerja dan berinteraksi. […]

  • Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Rakornas Pemerintah 2026 di Bogor

    Rakornas Pemerintah 2026 dan Dinamika Global

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 499
    • 0Komentar

    Bogor, duasatunews.com — Rakornas Pemerintah 2026 menjadi forum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyikapi dinamika global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan internasional yang memunculkan kekhawatiran banyak negara akan potensi konflik berskala luas. Presiden menyampaikan arahan tersebut saat memberikan pembekalan dalam Rapat […]

  • Airlangga Hartarto menyampaikan capaian Ekonomi Indonesia 2026 tumbuh 5,29 persen pada triwulan II di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Ekonomi Indonesia 2026 Tumbuh 5,29 Persen, Airlangga Sebut Kinerjanya Lampaui Rata-Rata Global

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 309
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian global. Pada triwulan II 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen. Angka itu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan hanya sekitar 3 persen. Airlangga mengatakan berbagai tantangan global belum mampu menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. […]

expand_less