Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Awal Puasa 2026 Berpotensi Berbeda, Publik Dihadapkan pada Dua Tanggal

Awal Puasa 2026 Berpotensi Berbeda, Publik Dihadapkan pada Dua Tanggal

  • account_circle Darman
  • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
  • visibility 217
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Awal puasa 2026 berpotensi tidak seragam di Indonesia. Perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah ini berdampak langsung pada kepastian ibadah, penjadwalan kegiatan sosial, serta pengaturan layanan publik di sejumlah daerah.

Perbedaan tersebut muncul karena pemerintah, organisasi keagamaan, dan kalangan peneliti menggunakan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada dua tanggal, yakni 18 atau 19 Februari 2026, tergantung kriteria yang dipakai.

Awal Puasa 2026 Berbeda karena Metode Penetapan

Perdebatan penentuan awal Ramadan kembali mengemuka. Kali ini, perbedaan tidak terletak pada data astronomi, melainkan pada pendekatan penetapan hilal.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai potensi perbedaan awal puasa tahun ini cukup besar. Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menegaskan bahwa semua pihak merujuk pada data yang sama.

Menurut Thomas, perbedaan muncul karena sebagian pihak memakai pendekatan hilal lokal, sementara yang lain menggunakan hilal global.

Pemerintah dan mayoritas organisasi Islam di Indonesia memakai hilal lokal. Pendekatan ini mensyaratkan keterlihatan bulan sabit di wilayah Indonesia. Pada saat matahari terbenam 17 Februari 2026, posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Karena itu, metode ini mengarah pada awal Ramadan 19 Februari.

Sebaliknya, pendekatan hilal global menetapkan awal bulan selama kriteria terpenuhi di wilayah mana pun di dunia. Berdasarkan perhitungan astronomi, wilayah Alaska telah memenuhi kriteria tersebut pada 17 Februari. Dengan pendekatan ini, Ramadan dapat dimulai pada 18 Februari 2026.

Awal Puasa 2026 Menunggu Sidang Isbat Pemerintah

Penetapan resmi awal Ramadan di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat pada 17 Februari 2026, bersamaan dengan pemantauan hilal di berbagai daerah.

Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal tersebut. Kondisi ini membuat petugas rukyat hampir pasti tidak dapat melihat hilal.

Indonesia mengacu pada kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS. Kriteria ini menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Posisi bulan baru memenuhi syarat itu pada 18 Februari, sehingga awal Ramadan jatuh pada 19 Februari.

Informasi resmi sidang isbat tersedia di https://kemenag.go.id, sementara data astronomi merujuk pada publikasi https://www.bmkg.go.id.

Awal Puasa 2026 Versi Muhammadiyah

Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026. Organisasi ini menggunakan metode hisab hakiki dengan acuan Kalender Hijriah Global Tunggal.

Muhammadiyah tidak mensyaratkan keterlihatan hilal di Indonesia selama posisi bulan secara global telah memenuhi kriteria awal bulan.

Awal Puasa 2026 Menurut NU Masih Menunggu Rukyat

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama belum menetapkan awal Ramadan secara resmi. NU masih menunggu hasil rukyatul hilal pada akhir Syaban.

Meski demikian, Almanak NU memperkirakan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Perkiraan ini sejalan dengan penggunaan hilal lokal.

Dampak Awal Puasa 2026 bagi Masyarakat

Perbedaan awal puasa berpotensi memengaruhi keseragaman kegiatan ibadah, kalender pendidikan, serta penyesuaian jam kerja dan layanan publik. Perbedaan tanggal juga kerap menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat.

Pemerintah meminta masyarakat menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan nasional. Pada saat yang sama, pemerintah mengajak publik saling menghormati perbedaan metode penetapan.

Dengan potensi perbedaan awal puasa 2026 antara 18 dan 19 Februari, isu sinkronisasi waktu ibadah kembali menjadi perhatian menjelang Ramadan.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo disambut anak Indonesia di Seoul saat kunjungan kenegaraan

    Prabowo Disambut Seoul oleh Anak Indonesia

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo disambut Seoul oleh anak-anak Indonesia saat tiba dalam kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan. Selain itu, momen ini menunjukkan kedekatan Presiden dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Seoul pada Selasa (31/3) malam. Setibanya di lokasi, anak-anak diaspora Indonesia langsung menyambutnya di lobi hotel. Mereka kemudian menunjukkan […]

  • Trump konflik Iran operasi militer Amerika Serikat

    Trump Konflik Iran: Penasihat Desak Akhiri Operasi Militer

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 95
    • 0Komentar

    WASHINGTON, (duasatunews.com) — Trump konflik Iran kembali menjadi perhatian setelah sejumlah penasihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak pemerintahannya untuk segera mencari jalan keluar dari konflik dengan Iran. Para penasihat menilai tujuan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran sudah tercapai. Laporan The Wall Street Journal pada Senin (9/3/2026) mengungkap desakan tersebut dengan mengutip sumber yang […]

  • Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

    Eks Ketua PN Jaksel: Kalau Tahu Suap Rp60 Miliar, Saya Pasti Tagih

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 295
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Ketidakjelasan alur uang suap dalam perkara vonis lepas crude palm oil (CPO) kembali memicu pertanyaan publik soal pengawasan internal peradilan. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta mengaku tidak mengetahui besaran uang yang diterima panitera pengadilan, meski perkara tersebut berakhir dengan putusan lepas bagi tiga korporasi besar. Pengakuan itu menempatkan […]

  • Obsesi Sukses Gen Z di Tengah Tekanan Ekonomi

    Obsesi Sukses Gen Z di Tengah Tekanan Ekonomi

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 365
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Obsesi sukses Gen Z semakin mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Banyak anak muda memilih bekerja sambil kuliah, membangun bisnis sejak remaja, atau mencari lebih dari satu sumber penghasilan. Meski publik kerap menilai mereka ambisius, dorongan tersebut muncul sebagai respons atas tekanan sosial dan realitas ekonomi. Selain itu, Gen Z tumbuh di tengah […]

  • Situasi Mabes Polri terkait penahanan Bhayangkari Vanessa

    GASKAN Meliput Peristiwa Bhayangkari Vanessa Ditahan di Mabes Polri

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 258
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – GASKAN meliput langsung penahanan Bhayangkari Vanessa di Markas Besar Polri pada Kamis, 12 Februari 2026. Penyidik Mabes Polri menetapkan Vanessa sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik kemudian membawa Vanessa ke ruang tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Langkah tersebut langsung memicu perhatian publik karena Mabes Polri menangani perkara yang diduga […]

  • Utang RI Diisukan Ngeri? Menkeu Purbaya Ungkap Data  sebenarnya

    Utang RI Diisukan Ngeri? Menkeu Purbaya Ungkap Data sebenarnya

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 272
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Utang Indonesia aman dan tidak mengarah pada kebangkrutan. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menepis isu yang berkembang di ruang publik. Ia menyatakan isu tersebut tidak sesuai dengan data fiskal pemerintah. Purbaya menjelaskan pemerintah secara aktif mengelola utang negara. Pemerintah menggunakan utang sebagai instrumen pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah juga memanfaatkan […]

expand_less