Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Awal Puasa 2026 Berpotensi Berbeda, Publik Dihadapkan pada Dua Tanggal

Awal Puasa 2026 Berpotensi Berbeda, Publik Dihadapkan pada Dua Tanggal

  • account_circle Darman
  • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
  • visibility 426
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Awal puasa 2026 berpotensi tidak seragam di Indonesia. Perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah ini berdampak langsung pada kepastian ibadah, penjadwalan kegiatan sosial, serta pengaturan layanan publik di sejumlah daerah.

Perbedaan tersebut muncul karena pemerintah, organisasi keagamaan, dan kalangan peneliti menggunakan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada dua tanggal, yakni 18 atau 19 Februari 2026, tergantung kriteria yang dipakai.

Awal Puasa 2026 Berbeda karena Metode Penetapan

Perdebatan penentuan awal Ramadan kembali mengemuka. Kali ini, perbedaan tidak terletak pada data astronomi, melainkan pada pendekatan penetapan hilal.

Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai potensi perbedaan awal puasa tahun ini cukup besar. Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menegaskan bahwa semua pihak merujuk pada data yang sama.

Menurut Thomas, perbedaan muncul karena sebagian pihak memakai pendekatan hilal lokal, sementara yang lain menggunakan hilal global.

Pemerintah dan mayoritas organisasi Islam di Indonesia memakai hilal lokal. Pendekatan ini mensyaratkan keterlihatan bulan sabit di wilayah Indonesia. Pada saat matahari terbenam 17 Februari 2026, posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Karena itu, metode ini mengarah pada awal Ramadan 19 Februari.

Sebaliknya, pendekatan hilal global menetapkan awal bulan selama kriteria terpenuhi di wilayah mana pun di dunia. Berdasarkan perhitungan astronomi, wilayah Alaska telah memenuhi kriteria tersebut pada 17 Februari. Dengan pendekatan ini, Ramadan dapat dimulai pada 18 Februari 2026.

Awal Puasa 2026 Menunggu Sidang Isbat Pemerintah

Penetapan resmi awal Ramadan di Indonesia berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat pada 17 Februari 2026, bersamaan dengan pemantauan hilal di berbagai daerah.

Prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah ufuk di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal tersebut. Kondisi ini membuat petugas rukyat hampir pasti tidak dapat melihat hilal.

Indonesia mengacu pada kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS. Kriteria ini menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Posisi bulan baru memenuhi syarat itu pada 18 Februari, sehingga awal Ramadan jatuh pada 19 Februari.

Informasi resmi sidang isbat tersedia di https://kemenag.go.id, sementara data astronomi merujuk pada publikasi https://www.bmkg.go.id.

Awal Puasa 2026 Versi Muhammadiyah

Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu, 18 Februari 2026. Organisasi ini menggunakan metode hisab hakiki dengan acuan Kalender Hijriah Global Tunggal.

Muhammadiyah tidak mensyaratkan keterlihatan hilal di Indonesia selama posisi bulan secara global telah memenuhi kriteria awal bulan.

Awal Puasa 2026 Menurut NU Masih Menunggu Rukyat

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama belum menetapkan awal Ramadan secara resmi. NU masih menunggu hasil rukyatul hilal pada akhir Syaban.

Meski demikian, Almanak NU memperkirakan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Perkiraan ini sejalan dengan penggunaan hilal lokal.

Dampak Awal Puasa 2026 bagi Masyarakat

Perbedaan awal puasa berpotensi memengaruhi keseragaman kegiatan ibadah, kalender pendidikan, serta penyesuaian jam kerja dan layanan publik. Perbedaan tanggal juga kerap menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat.

Pemerintah meminta masyarakat menunggu hasil sidang isbat sebagai keputusan nasional. Pada saat yang sama, pemerintah mengajak publik saling menghormati perbedaan metode penetapan.

Dengan potensi perbedaan awal puasa 2026 antara 18 dan 19 Februari, isu sinkronisasi waktu ibadah kembali menjadi perhatian menjelang Ramadan.

Darman

Penulis

Cepat, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penghargaan Kearsipan Nasional Jawa Timur dari ANRI untuk mendukung transformasi digital dan Indonesia Emas 2045

    Jatim Raih 4 Penghargaan Nasional Kearsipan, Khofifah Sebut Arsip Fondasi Indonesia Emas 2045

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 159
    • 3Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih empat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai prestasi tersebut menunjukkan kemajuan tata kelola arsip di daerahnya. Khofifah mengatakan arsip memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital. Menurutnya, arsip menjadi fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Arsip harus menjadi sumber […]

  • Dirut BEI Mundur, Purbaya Ungkap Kesalahan yang Picu Koreksi IHSG

    Dirut BEI Mundur, Purbaya Ungkap Kesalahan yang Picu Koreksi IHSG

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 468
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Purbaya dukung Dirut BEI mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas gejolak pasar saham. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keputusan Iman Rachman meninggalkan jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi sinyal positif bagi pasar modal nasional. Purbaya menyampaikan sikap tersebut kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia menilai langkah […]

  • “hukum sepekan, kasus Chromebook, Nadiem Makarim”

    Dinamika Hukum Sepekan: Dari Kasus Chromebook hingga Polemik Nobar Film

    • calendar_month Minggu, 17 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 178
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Sejumlah peristiwa hukum menarik perhatian publik sepanjang pekan ini. Kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjadi isu paling menonjol. Selain itu, pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai soal larangan nobar film juga memicu perhatian masyarakat. Kejaksaan Agung menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara. Jaksa menilai Nadiem terlibat dalam dugaan […]

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau kawasan industri saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan pengelola baja di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sidak Pajak Perusahaan Baja, Menkeu Tagih PPN Rp500 Miliar

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Tangerang, duasatunews.com — Sidak pajak perusahaan baja dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap dua perusahaan pengelola baja, PT PSM dan PT PSI, di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis. Melalui sidak tersebut, Purbaya langsung menagih kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencapai potensi Rp500 miliar. Selain menagih pajak, Purbaya memimpin langsung pemeriksaan lapangan sebagai […]

  • Kurikulum Pemuda 21 dibahas dalam rapat pengkaderan Pemuda 21

    Duta Adrian Saputra: Finalisasi Kurikulum Pengkaderan Pemuda 21 Menjadi Prioritas

    • calendar_month Minggu, 14 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Direktur Pengkaderan Pemuda 21, Duta Adrian Saputra, memprioritaskan finalisasi Kurikulum Pengkaderan Pemuda 21. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem kaderisasi organisasi. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pembinaan bagi seluruh kader. Menurut Duta Adrian Saputra, kurikulum menjadi fondasi utama dalam proses kaderisasi. Dengan demikian, setiap kader akan memperoleh arah pembelajaran yang jelas. […]

  • Jusuf Kalla menyoroti stabilitas ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia

    Stabilitas Ekonomi Global Jadi Sorotan Jusuf Kalla

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 331
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Jusuf Kalla berharap pemerintah menjaga stabilitas ekonomi global agar tidak menekan perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya konflik internasional. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu menyampaikan pernyataan tersebut setelah acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Acara berlangsung di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, […]

expand_less