Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Perang AS–Israel vs Iran Meluas, Negara-Negara Teluk Terjepit di Antara Eskalasi dan Netralitas

Perang AS–Israel vs Iran Meluas, Negara-Negara Teluk Terjepit di Antara Eskalasi dan Netralitas

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
  • visibility 313
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Duasatunews.com) – Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meluas ke kawasan Teluk setelah Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah kota besar. Rudal dan drone menghantam pusat ekonomi dan transportasi, mengguncang stabilitas kawasan yang selama ini relatif aman dari konflik terbuka.

Serangan tersebut menempatkan negara-negara Teluk pada posisi sulit. Mereka harus memilih antara membalas dan berisiko terseret perang regional, atau menahan diri meski wilayah dan warga mereka ikut terdampak.

Seruan Penahanan Diri dari Dalam Kawasan

Sejumlah tokoh kawasan mendesak negara-negara Teluk agar tidak terlibat langsung dalam konflik. Mantan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, menegaskan negara-negara Teluk tidak boleh masuk konfrontasi terbuka dengan Iran.

Ia menilai bentrokan langsung hanya akan menguras sumber daya kawasan dan membuka peluang intervensi kekuatan eksternal. Menurutnya, negara-negara Teluk harus bertindak secara kolektif agar tidak menghadapi tekanan dan serangan secara terpisah.

Pandangan ini mencerminkan sentimen luas di kawasan bahwa konflik tersebut bukan perang milik negara-negara Teluk.

Serangan dan Balasan yang Menyasar Kawasan Teluk

Iran melancarkan serangan sebagai balasan atas operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayahnya. Operasi tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat militer senior, serta menghantam fasilitas pemerintahan dan sipil.

Sebagai respons, Iran menargetkan Israel dan aset militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Namun, rudal dan puing-puing yang berhasil dicegat tetap menghantam kota-kota besar seperti Dubai, Manama, Doha, dan wilayah sekitar Riyadh.

Serangan itu menewaskan warga sipil dan melukai puluhan orang di beberapa negara Teluk, sekaligus meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi lanjutan.

Upaya Diplomasi yang Gagal Meredam Konflik

Sebelum perang meluas, negara-negara Teluk berupaya menahan eskalasi melalui jalur diplomasi. Oman memediasi perundingan tidak langsung antara Washington dan Teheran dan menyatakan kesepakatan terkait isu nuklir hampir tercapai.

Namun, serangan militer terjadi hanya beberapa jam kemudian. Perkembangan ini memupus harapan kawasan untuk mencegah konflik terbuka dan memperdalam rasa frustrasi para pemimpin Teluk terhadap arah eskalasi.

Para analis menilai pemerintah Teluk kini menghadapi dilema serius. Keterlibatan langsung berisiko merusak legitimasi di mata publik karena dianggap berpihak pada Israel. Sebaliknya, sikap pasif dapat menimbulkan kesan gagal melindungi kedaulatan dan keselamatan warga.

Sebagian pengamat memperkirakan negara-negara Teluk akan memilih langkah kolektif melalui mekanisme regional ketimbang membuka wilayah udara atau fasilitas militer bagi operasi asing.

Ancaman Infrastruktur dan Dampak Global

Ancaman terbesar saat ini mengarah pada infrastruktur vital seperti listrik, fasilitas desalinasi air, dan instalasi energi. Gangguan pada sektor tersebut dapat melumpuhkan kehidupan di kawasan yang bergantung pada sistem pendingin dan air olahan.

Selain itu, eskalasi di Teluk berpotensi mengguncang pasokan energi dunia dan memicu lonjakan harga minyak global.

Pengamat menilai konflik ini menandai pergeseran besar dinamika keamanan kawasan. Jika sebelumnya Timur Tengah didominasi perang proksi dan aktor non-negara, kini konflik terbuka antarnegara kembali mencuat.

Dengan ruang netralitas yang semakin menyempit, negara-negara Teluk kini menghitung ulang langkah mereka. Arah konflik berikutnya akan bergantung pada apakah jalur de-eskalasi masih terbuka, atau justru tertutup oleh eskalasi militer yang terus berlanjut.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 426
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penertiban di sektor pertanian kembali mengemuka ke ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan Menteri Pertanian yang mengaku kerap menyebut nama pejabat penegak hukum saat pengawasan lapangan. Karena menyangkut distribusi pangan dan pupuk, isu ini langsung berdampak pada kepentingan petani dan konsumen. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong percepatan swasembada pangan. Karena […]

  • gerebek toko obat ilegal di Tanjung Priok dengan barang bukti pil daftar G hasil sitaan polisi

    Polisi Bongkar Toko Obat Ilegal di Tanjung Priok, Ratusan Pil Berbahaya Disita

    • calendar_month Minggu, 3 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Jakarta, (Duasatunews.com) — Gerebek toko obat ilegal di kawasan Tanjung Priok mengungkap praktik penjualan obat keras tanpa izin edar. Tim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pria berinisial AW (28) dan menyita ratusan butir obat daftar G. Kasat Reserse Narkoba AKP Trendy Habibie menjelaskan bahwa tim menerima laporan warga terkait peredaran obat berbahaya di wilayah pelabuhan. Selanjutnya, […]

  • KPK Ungkap Identitas Tujuh Orang yang Dibawa ke Jakarta Selain Bupati Pati

    KPK Ungkap Identitas Tujuh Orang yang Dibawa ke Jakarta Selain Bupati Pati

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 267
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Kasus OTT Bupati Pati Sudewo menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa delapan orang ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Bupati Pati, Sudewo, bersama tujuh orang lainnya. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tujuh orang yang turut diamankan terdiri atas dua camat, tiga kepala desa, […]

  • Alih fungsi lahan Cisarua di lereng Pasirlangu

    Alih Fungsi Lahan Cisarua Jadi Sorotan Pemerintah

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Alih fungsi lahan Cisarua menjadi perhatian pemerintah setelah longsor terjadi di lereng perbukitan Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Di kawasan tersebut, hamparan perkebunan sayuran tampak mendominasi lereng yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan hutan. Kondisi itu menarik perhatian Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat […]

  • Indonesia dan Board of Peace: Langkah Aktif untuk Mempercepat Pemulihan Gaza

    Indonesia dan Board of Peace: Langkah Aktif untuk Mempercepat Pemulihan Gaza

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com – Perbincangan publik mengenai rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) terus menguat. Masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas kuat terhadap Palestina. Namun, sebagian publik juga mempertanyakan istilah New Gaza yang beredar. Dalam situasi ini, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan Indonesia terlibat di Board of Peace dengan pendekatan rasional dan berbasis data. Board […]

  • PPh 21 ditanggung pemerintah sebagai insentif pajak bagi pekerja tahun 2026

    PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Berlaku Penuh Sepanjang 2026

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 434
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Pemerintah menerapkan kebijakan PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan tertentu sepanjang 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan yang masih berlangsung. Untuk itu, pemerintah menetapkan kebijakan tersebut melalui Kementerian Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025. Dengan […]

expand_less