Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan Jadi Modus TPPU

Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan Jadi Modus TPPU

  • account_circle Reski
  • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
  • visibility 188
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)//koruptor alirkan uang ke selingkuhan menjadi salah satu modus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktik pencucian uang. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyebut pelaku kerap menyamarkan hasil korupsi melalui berbagai jalur.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Minggu (19/4/2026). Ia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi hampir selalu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, penyidik sering menemukan kedua perkara berjalan bersamaan. Dalam beberapa kasus, aparat lebih dulu membuktikan tindak pidana korupsi. Setelah itu, penyidik menelusuri aliran dana untuk mengungkap praktik TPPU secara menyeluruh.

Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan untuk Samarkan Aset

Ibnu menjelaskan bahwa pelaku menyebarkan uang hasil korupsi ke berbagai pihak. Mereka menyalurkan dana kepada keluarga, kegiatan sosial, hingga kebutuhan pribadi. Cara ini bertujuan mengaburkan jejak transaksi.

Selain itu, pola koruptor alirkan uang ke selingkuhan juga cukup sering terjadi. Banyak pelaku laki-laki memanfaatkan relasi pribadi untuk menyimpan dana secara tidak langsung. Data KPK menunjukkan sekitar 81 persen pelaku korupsi merupakan laki-laki.

Ia menilai praktik tersebut menjadi strategi untuk menghindari pelacakan. Dengan cara ini, pelaku berharap aparat kesulitan menelusuri asal-usul dana yang sebenarnya.

Penerima Dana Bisa Ikut Terjerat

Ibnu menegaskan bahwa penerima dana tidak selalu aman. Seseorang dapat terjerat hukum jika menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam konteks TPPU, aparat dapat menetapkan penerima sebagai pelaku pasif. Hal ini berlaku jika mereka mengetahui atau patut menduga asal dana tersebut. Risiko hukum tetap ada meskipun penerima tidak terlibat langsung dalam korupsi.

Karena itu, KPK mengingatkan masyarakat agar lebih waspada. Setiap orang perlu berhati-hati terhadap aliran dana yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat harus berani menolak serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang.

Upaya pencegahan menjadi langkah penting dalam memutus rantai korupsi dan pencucian uang. KPK juga terus mendorong edukasi publik agar kesadaran terhadap bahaya praktik ini semakin meningkat di berbagai lapisan masyarakat.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo cabut izin perusahaan pelanggar hutan

    Prabowo Cabut Izin Perusahaan Pelanggar Hutan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 477
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan sebagai peringatan keras bagi dunia usaha. Dengan keputusan ini, pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Menurut Sultan, kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Selain itu, ia menilai pemerintah tidak […]

  • Anggaran sapi kurban Prabowo mencapai Rp100 miliar untuk Idul Adha 2026

    Prabowo Salurkan 1.098 Sapi Kurban, Anggaran Banpres Capai Rp100 Miliar

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 102
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)— Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp100 miliar untuk pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Dana itu berasal dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden dalam APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan pemerintah menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Selain itu, bobot sapi dan biaya distribusi turut memengaruhi harga hewan kurban. “Kurang lebih […]

  • Longsor dan banjir bandang Cisarua Bandung Barat menimbun rumah warga

    Longsor dan Banjir Bandang Terjang Cisarua Bandung Barat

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 464
    • 0Komentar

    BANDUNG, duasatunews.com – Tim gabungan masih mencari korban bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hingga Sabtu siang, petugas mencatat tujuh orang meninggal dunia. Sejumlah warga lainnya masih hilang. Kapolsek Cisarua A.Y. Yogaswara menyampaikan bencana terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Warga lebih dulu mendengar suara […]

  • protes Trump No Kings di Washington DC dipenuhi massa

    Protes Trump No Kings: Jutaan Warga AS Turun ke Jalan

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 272
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Protes Trump No Kings terjadi di Amerika Serikat ketika jutaan warga turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” untuk menentang berbagai kebijakan Presiden Donald Trump pada Sabtu (28/3/2026) waktu setempat. Aksi ini menjadi gelombang demonstrasi ketiga dalam skala nasional. Massa memenuhi berbagai kota besar dan memengaruhi aktivitas di sejumlah pusat ekonomi. […]

  • banjir Sumatra dampak lemahnya penegakan hukum lingkungan

    KLH/BPLH Serahkan Penegakan Hukum Pidana 28 Perusahaan Kawasan Hutan ke Bareskrim Polri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 403
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penegakan hukum lingkungan kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan penanganan pidana terhadap 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan kepada Bareskrim Polri. Langkah ini menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelumnya, pemerintah menilai aktivitas perusahaan berkontribusi terhadap banjir di sejumlah wilayah Sumatra. […]

  • fondasi agama etika digital oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar

    Fondasi Agama Etika Digital Penting untuk Anak, Tegas Menag

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Ruang digital agama etika menjadi perhatian utama pemerintah untuk memastikan perlindungan anak di era teknologi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya fondasi nilai agama dan etika sebelum anak-anak masuk ke dunia digital. “Ruang digital perlu fondasi agama dan etika. Kita harus menanamkan nilai tersebut di lingkungan keluarga dan pendidikan sebelum anak melangkah […]

expand_less