Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan Jadi Modus TPPU

Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan Jadi Modus TPPU

  • account_circle Reski
  • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
  • visibility 118
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)//koruptor alirkan uang ke selingkuhan menjadi salah satu modus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktik pencucian uang. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyebut pelaku kerap menyamarkan hasil korupsi melalui berbagai jalur.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Minggu (19/4/2026). Ia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi hampir selalu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurutnya, penyidik sering menemukan kedua perkara berjalan bersamaan. Dalam beberapa kasus, aparat lebih dulu membuktikan tindak pidana korupsi. Setelah itu, penyidik menelusuri aliran dana untuk mengungkap praktik TPPU secara menyeluruh.

Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan untuk Samarkan Aset

Ibnu menjelaskan bahwa pelaku menyebarkan uang hasil korupsi ke berbagai pihak. Mereka menyalurkan dana kepada keluarga, kegiatan sosial, hingga kebutuhan pribadi. Cara ini bertujuan mengaburkan jejak transaksi.

Selain itu, pola koruptor alirkan uang ke selingkuhan juga cukup sering terjadi. Banyak pelaku laki-laki memanfaatkan relasi pribadi untuk menyimpan dana secara tidak langsung. Data KPK menunjukkan sekitar 81 persen pelaku korupsi merupakan laki-laki.

Ia menilai praktik tersebut menjadi strategi untuk menghindari pelacakan. Dengan cara ini, pelaku berharap aparat kesulitan menelusuri asal-usul dana yang sebenarnya.

Penerima Dana Bisa Ikut Terjerat

Ibnu menegaskan bahwa penerima dana tidak selalu aman. Seseorang dapat terjerat hukum jika menerima uang yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam konteks TPPU, aparat dapat menetapkan penerima sebagai pelaku pasif. Hal ini berlaku jika mereka mengetahui atau patut menduga asal dana tersebut. Risiko hukum tetap ada meskipun penerima tidak terlibat langsung dalam korupsi.

Karena itu, KPK mengingatkan masyarakat agar lebih waspada. Setiap orang perlu berhati-hati terhadap aliran dana yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, masyarakat harus berani menolak serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang.

Upaya pencegahan menjadi langkah penting dalam memutus rantai korupsi dan pencucian uang. KPK juga terus mendorong edukasi publik agar kesadaran terhadap bahaya praktik ini semakin meningkat di berbagai lapisan masyarakat.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI dalam rapat DPR RI

    Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025. Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan […]

  • DPR MKMK Adies Kadir dalam rapat paripurna DPR RI

    DPR MKMK Adies Kadir: Puan Tegaskan MKMK Tak Berwenang

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 247
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — DPR MKMK Adies Kadir menjadi sikap resmi Dewan Perwakilan Rakyat setelah rapat paripurna menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR. DPR MKMK Adies Kadir Ditetapkan Lewat Rapat Paripurna Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat paripurna […]

  • El Mencho tewas dalam operasi militer di Jalisco

    El Mencho tewas dalam Operasi Militer Meksiko di Jalisco

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 227
    • 0Komentar

    Kota Meksiko, (duasatunews.com) – El Mencho tewas dalam operasi militer yang digelar Pasukan Khusus Angkatan Darat Meksiko di negara bagian Jalisco pada Minggu (22/2). Dalam operasi tersebut, aparat menewaskan tujuh anggota Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG), termasuk pemimpinnya Nemesio Oseguera Cervantes, yang selama ini dikenal sebagai salah satu gembong narkoba paling berpengaruh di Meksiko. El […]

  • KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    KUHP Baru 2026 Jadi Tonggak Reformasi Hukum Nasional

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 336
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – KUHP baru 2026 menjadi tonggak penting pembangunan hukum nasional Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pemberlakuan aturan ini menandai lompatan besar reformasi sistem hukum pidana nasional. Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat sistem hukum nasional.👉 https://duasatunews.com/tag/reformasi-hukum-nasional Dalam apel bersama di Jakarta, Senin (12/1), […]

  • Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 529
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Beasiswa Pemda Konawe belum berjalan hingga pertengahan semester. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah menetapkan program tersebut melalui penandatanganan MoU sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Hadapi Kendala Sejumlah mahasiswa asal Konawe mengaku menghadapi kendala serius akibat belum cairnya dana beasiswa. Banyak mahasiswa […]

  • jaringan listrik PLN di Konawe Utara tidak stabil"

    IPMKU Jakarta Desak PLN Pusat Segera Tangani Keluhan Listrik Tidak Stabil di Konawe Utara

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 338
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com —  Ikatan Pemuda Mahasiswa Konawe Utara–Jakarta (IPMKU Jakarta) mendesak PT PLN (Persero) pusat agar segera menangani keluhan listrik tidak stabil di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Warga menyampaikan laporan gangguan listrik yang terus berulang dalam beberapa waktu terakhir. Ketua Umum IPMKU Jakarta, Pandi Bastian, menyebut kondisi tersebut telah meresahkan masyarakat. Gangguan listrik menghambat […]

expand_less