Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Penundaan Kunjungan Wapres Yahukimo karena Alasan Keamanan

Penundaan Kunjungan Wapres Yahukimo karena Alasan Keamanan

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Penundaan kunjungan Wapres Yahukimo terjadi pada Rabu (14/1). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan keselamatan setelah aparat keamanan menilai situasi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, berisiko bagi kunjungan VVIP. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan aspek keamanan sebagai pertimbangan utama.

Langkah penundaan kunjungan Wapres Yahukimo sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Selain itu, pemerintah ingin memastikan seluruh agenda kenegaraan berlangsung aman dan lancar.
👉 https://duasatunews.com/tag/keamanan-nasional

Penundaan Kunjungan Wapres Yahukimo karena Faktor Keamanan

Komandan Satgas Pengamanan VVIP sekaligus Pangdam XVII/Cenderawasih, Amrin Ibrahim, menjelaskan bahwa Wapres semula merencanakan penerbangan ke Yahukimo menggunakan pesawat Hercules. Rencana tersebut mengikuti selesainya kunjungan kerja Wapres di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Namun demikian, laporan intelijen terbaru menunjukkan potensi gangguan keamanan. Atas dasar laporan itu, Satgas Pengamanan VVIP kemudian merekomendasikan penundaan agar Wapres terhindar dari risiko.

“Demi keamanan, kami menyarankan Wapres menunda kunjungan ke Yahukimo,” ujar Amrin saat memberi keterangan di Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor.

Kunjungan Wapres Akan Dijadwalkan Ulang

Selanjutnya, Amrin menegaskan komitmen Wapres Gibran untuk meninjau pembangunan di Yahukimo. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk menentukan waktu yang aman. Dengan demikian, pemerintah dapat menetapkan jadwal baru yang lebih kondusif.

“Kami akan menentukan jadwal baru setelah situasi memungkinkan,” kata Amrin.

Agenda Wapres di Tanah Papua Tetap Berjalan

Meskipun terjadi penundaan kunjungan Wapres Yahukimo, agenda Wapres di Tanah Papua tetap berjalan. Sebelumnya, Wapres Gibran mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 41 dan Pasar Ikan di Biak Numfor. Selain itu, ia meninjau pasar tradisional serta memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wamena.

Rangkaian kunjungan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua. Oleh sebab itu, pemerintah menjaga keseimbangan antara agenda pembangunan dan aspek keamanan.
👉 https://duasatunews.com/tag/pembangunan-papua

Di sisi lain, pemerintah menerapkan standar pengamanan VVIP yang TNI dan Polri susun. Dengan pendekatan ini, setiap kunjungan kerja berlangsung aman dan tertib.
👉 https://www.tni.mil.id

Rekomendasi Untuk Anda

  • banjir Sumatra tak jadi bencana nasional di Aceh

    Prabowo Tegaskan Negara Masih Mampu Tangani Banjir Sumatra, Tak Tetapkan Bencana Nasional

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Arin fahrul Sanjaya
    • visibility 226
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Banjir Sumatra tak jadi bencana nasional menjadi keputusan pemerintah pusat setelah menilai kapasitas negara dalam menangani dampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan negara masih memiliki sumber daya yang memadai. Prabowo menyatakan pemerintah pusat tetap mampu menangani bencana tersebut tanpa harus menaikkan status kebencanaan. […]

  • fasilitas sampah menjadi energi bagian dari percepatan proyek hilirisasi 2026

    Prabowo Perintahkan 18 Proyek Mulai Konstruksi Maret 2026

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 256
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com— Pemerintah pusat mempercepat 18 proyek industri hilir strategis saat Indonesia masih bergantung pada impor energi dan menghadapi krisis pengelolaan sampah di banyak kota. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh proyek itu mulai konstruksi paling lambat Maret 2026. Kebijakan ini memengaruhi arah investasi negara, kesiapan daerah, serta dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar proyek. Target […]

  • pengalihan isu mafia tanah Kendari di tengah sorotan publik

    MANUVER PUTAR BALIK: Mafia Tanah Hanya Topeng Elite yang Terancam di Kendari

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 379
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Pengalihan isu mafia tanah Kendari kini menguasai ruang publik dan percakapan media. Namun, ketika publik membacanya melalui pendekatan Issue Cycle Analysis, pola yang muncul tidak bersifat alami. Elite kekuasaan justru mendorong isu ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih besar. Sejak awal, narasi mafia tanah tidak hadir sebagai penegakan hukum […]

  • Suasana belajar siswa dalam program sekolah swasta gratis DKI 2026

    DKI Jakarta Tambah 60 Sekolah Swasta Gratis, Total Jadi 100 Sekolah pada 2026

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 144
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Program sekolah swasta gratis DKI 2026 akan diperluas secara signifikan. Sebelumnya, program ini mencakup 40 sekolah. Namun, pada 2026 mendatang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlahnya menjadi 100 sekolah. Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyampaikan rencana tersebut di Balai Kota, Rabu. Ia menegaskan pemerintah tidak mengurangi sekolah yang sudah bergabung. […]

  • KaloSara hukum adat Tolaki dalam tradisi masyarakat Tolaki

    KaloSara: Simbol Keagungan Hukum Adat Suku Tolaki

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 354
    • 0Komentar

    jakarta, duasatunews.com – Di tengah derasnya arus modernisasi dan kuatnya dominasi hukum negara, masyarakat adat Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara tetap memegang teguh satu nilai luhur yang menyangga kehidupan sosial mereka: KaloSara. Masyarakat Tolaki menjadikan KaloSara bukan sekadar simbol adat, melainkan fondasi hukum yang mengatur relasi manusia dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta. Makna Filosofis […]

  • Utang pemerintah Indonesia masih aman menurut Kementerian Keuangan

    Utang Pemerintah Indonesia 40,46 Persen PDB Masih Aman

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 masih berada dalam batas aman meskipun nominalnya meningkat. Pemerintah mengelola pembiayaan negara secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal. Per 31 Desember 2025, pemerintah mencatat total utang sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). […]

expand_less