Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » TNI AD Siap Bantu Tangani Begal, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Penegakan Hukum

TNI AD Siap Bantu Tangani Begal, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Penegakan Hukum

  • account_circle Reski
  • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
  • visibility 157
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)– TNI Angkatan Darat (TNI AD) siap membantu Polri dalam mencegah dan menangani aksi begal di berbagai daerah. Namun, kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan kepolisian.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan keterlibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu, langkah tersebut mengacu pada aturan yang berlaku dan berjalan atas permintaan resmi dari Polri.

Peran TNI dalam Penanganan Begal

Donny menjelaskan TNI AD membantu menciptakan keamanan di lapangan. Misalnya, prajurit TNI dapat mengikuti patroli bersama dan kegiatan pengamanan di wilayah rawan kejahatan jalanan.

Selain patroli, TNI juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan tindak kriminal. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan.

“Tugas perbantuan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian,” kata Donny saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat.

Penegakan Hukum Tetap Tugas Polri

Meski ikut membantu pengamanan, TNI tidak menjalankan fungsi penegakan hukum. Sebaliknya, Polri tetap menangani seluruh proses hukum terhadap pelaku kejahatan.

Donny menegaskan TNI tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, menyidik, atau memeriksa pelaku. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum tetap menjadi tanggung jawab kepolisian.

Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Karena itu, kedua institusi akan terus memperkuat kerja sama di lapangan.

Panglima TNI Beri Persetujuan

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan persetujuan kepada jajaran TNI untuk membantu Polri menangani aksi begal.

Namun, Nas menegaskan tidak ada instruksi khusus mengenai operasi pemberantasan begal. Sebab, kehadiran prajurit TNI di lapangan bertujuan mendukung tugas kepolisian dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Lebih lanjut, Nas menegaskan TNI tidak terlibat dalam proses penangkapan maupun pemeriksaan pelaku. Sebaliknya, prajurit TNI hanya membantu upaya pencegahan dan pengamanan wilayah.

Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap angka kejahatan jalanan dapat menurun. Selain itu, masyarakat diharapkan merasa lebih aman saat beraktivitas sehari-hari.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • sidang ASN Kemenaker kasus pemerasan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta

    ASN Kemenaker RPTKA Hadapi Sidang Tuntutan

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 262
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) –  ASN Kemenaker RPTKA menghadapi sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan tenaga kerja asing. Selain itu, perkara ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian yang besar. Sidang berlangsung pada Senin pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati menyidangkan perkara ini bersama hakim […]

  • Hampar Kisa Mula Sawit Di Papua: Dari Janji Kesejahteraan Hingga Polemik Lingkungan

    Hampar Kisa Mula Sawit Di Papua: Dari Janji Kesejahteraan Hingga Polemik Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 589
    • 0Komentar

    JAYAPURA, duasatunews.com — Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua kembali memicu kekhawatiran publik karena dampaknya langsung terhadap hutan, tanah adat, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Di sejumlah wilayah, pembukaan kebun sawit mempercepat hilangnya tutupan hutan sekaligus memicu konflik lahan yang belum terselesaikan hingga kini. Mengapa Isu Ini Mendesak Sekarang Sorotan terhadap sawit Papua menguat seiring evaluasi […]

  • pengembangan kelapa sawit Indonesia untuk energi nasional

    Pengembangan Kelapa Sawit Indonesia Fokus Prabowo

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 469
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pengembangan kelapa sawit Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menilai sektor ini mampu mendorong pertumbuhan industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Prabowo menyampaikan pandangan tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa […]

  • Rapat DPR RI bahas pengembalian TKD Aceh 2026

    Wagub Aceh Sampaikan Apresiasi atas Pengembalian TKD Rp 1,7 Triliun

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 561
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pengembalian TKD Aceh 2026 sebesar Rp1,7 triliun menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk memperkuat pemulihan pascabencana di Aceh. Kebijakan ini memastikan anggaran transfer ke daerah tetap tersedia penuh pada tahun anggaran 2026 guna mendukung keberlanjutan program daerah. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas keputusan tersebut. […]

  • AS kirim pasukan ke Nigeria di tengah konflik, aparat keamanan memeriksa lokasi ledakan di Masjid Jumaat Al-Adum Maiduguri

    AS Kirim Pasukan ke Nigeria untuk Perkuat Perang Melawan Kelompok Bersenjata

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 399
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – AS kirim pasukan ke Nigeria dengan mengerahkan sekitar 100 personel militer untuk membantu melatih tentara setempat menghadapi ancaman kelompok bersenjata. Militer Nigeria mengumumkan kedatangan pasukan Amerika Serikat tersebut pada Senin (16/2/2026) waktu setempat. Pemerintah Nigeria sebelumnya mengajukan permintaan resmi kepada Washington. Menindaklanjuti permintaan itu, Amerika Serikat mengirim pelatih militer, memberikan dukungan teknis, serta […]

  • Mahasiswa Desak KPK Usut ASR saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK Jakarta terkait dugaan lonjakan LHKPN, PT TMS, dan kapal ASR 8

    Desak KPK Usut ASR dan ANH, Mahasiswa Kembali Soroti LHKPN, PT TMS, dan Kapal ASR 87

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Sultra) Menggugat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 31 Juli 2026. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu segera menindaklanjuti sejumlah laporan yang diklaim berkaitan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial ASR dan istrinya, ANH. Massa aksi menyoroti tiga persoalan utama, yakni […]

expand_less