Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » 4 Operator Judi Online di Bandung Barat Ditangkap, Akui Bekerja untuk Perusahaan Terhubung Kamboja

4 Operator Judi Online di Bandung Barat Ditangkap, Akui Bekerja untuk Perusahaan Terhubung Kamboja

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • visibility 195
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Aparat kepolisian mengungkap kasus perjudian online di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, dan mengamankan empat orang terduga pelaku. Para pelaku berperan sebagai operator layanan pelanggan (customer service) pada sejumlah situs judi daring yang terhubung dengan jaringan luar negeri.

Keempat tersangka berinisial Aditya Fajar, M Arman Priyatna, Reza Maulana Fadli, dan Fajar Nurmansyah. Polisi menangkap mereka di sebuah rumah di Kampung Dungus Purna, Desa Galanggang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, yang mereka gunakan sebagai pusat operasional layanan pelanggan judi online.

Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari penangkapan salah satu tersangka dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dari hasil pengembangan penyelidikan, penyidik menemukan aktivitas perjudian daring di lokasi tersebut.

“Setelah pendalaman, kami menemukan kegiatan judi online yang dijalankan dari rumah itu. Para tersangka berperan sebagai customer service yang melayani pemain secara daring,” ujar AKBP Niko.

Dalam praktiknya, para tersangka melayani pendaftaran akun, memproses transaksi, serta berkomunikasi dengan pemain menggunakan perangkat elektronik. Seluruh aktivitas tersebut terhubung langsung dengan server dan pengelola situs yang berada di luar negeri.

Meski saling mengenal, para tersangka mulai bekerja pada waktu yang berbeda. Dua orang mulai bekerja sejak Oktober 2025, sedangkan dua lainnya bergabung pada Januari 2026.

“Dua tersangka sudah bekerja sejak Oktober 2025, sementara dua lainnya baru mulai Januari 2026. Durasi kerja mereka berbeda-beda,” kata Niko.
Saat ini, kepolisian masih mendalami kemungkinan keterlibatan operator lain serta menelusuri hubungan jaringan tersebut dengan pengendali yang berada di luar negeri.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 426 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kanada tidak buka hubungan diplomatik dengan Iran menurut Menteri Luar Negeri Anita Anand

    Kanada Iran hubungan diplomatik tolak tanpa perubahan rezim

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Istanbul, (duasatunews.com) – Kanada Iran hubungan diplomatik hingga kini belum menunjukkan tanda pemulihan. Pemerintah Kanada menegaskan tidak akan membuka kembali hubungan resmi dengan Iran selama belum terjadi perubahan rezim serta perbaikan nyata dalam isu hak asasi manusia (HAM). Menteri Luar Negeri Kanada, Anita Anand, menyampaikan sikap tersebut saat menghadiri Konferensi Keamanan Munich. Ia menilai pemerintah […]

  • Pemuda 21  Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

    Pemuda 21 Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.167
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – KIP Kuliah mahasiswa Sultra kembali menjadi perhatian publik. Organisasi Pemuda 21 menyuarakan kekecewaan terhadap Haerul Saleh yang kini menjabat sebagai Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka menilai Haerul Saleh belum menunjukkan langkah konkret untuk memperjuangkan tambahan kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara. Kader Pemuda 21, Masda Agus, menyebut jabatan Haerul […]

  • 54 juta warga miskin belum terima BPJS PBI dalam rapat DPR RI

    Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

    • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025. Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan […]

  • Prabowo Subianto membahas hilirisasi Rp100 triliun di Hambalang

    Prabowo Terima CEO Danantara di Hambalang, Bahas Hilirisasi Rp100 Triliun dan Proyek Sampah Jadi Energi

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 197
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/1) sore. Dalam pertemuan itu, Presiden membahas agenda strategis penguatan industri nasional dan pengelolaan lingkungan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menyoroti perkembangan proyek hilirisasi Rp100 triliun […]

  • pembakaran lahan Konawe Selatan oleh PT Marketindo Selaras

    Pembakaran dan Penggusuran Lahan Masyarakat : Diamnya Pemerintah Daerah dan Aparat Kepolisian Adalah Bentuk Pembiaran Kejahatan

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 277
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia Sulawesi Tenggara–Jakarta (Famhi Sultra–Jakarta) mengecam keras tindakan pembakaran rumah dan penggusuran lahan milik masyarakat di Desa Lamoen, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Tindakan ini tidak hanya merampas hak hidup masyarakat, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap warganya. Oleh karena itu, Famhi Sultra–Jakarta menilai peristiwa […]

  • Utang pemerintah Indonesia masih aman menurut Kementerian Keuangan

    Utang Pemerintah Indonesia 40,46 Persen PDB Masih Aman

    • calendar_month Rabu, 18 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang pemerintah Indonesia hingga akhir 2025 masih berada dalam batas aman meskipun nominalnya meningkat. Pemerintah mengelola pembiayaan negara secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal. Per 31 Desember 2025, pemerintah mencatat total utang sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). […]

expand_less