Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Tambang Ilegal Kawasan Hutan: Modus Makin Canggih

Tambang Ilegal Kawasan Hutan: Modus Makin Canggih

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 628
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengungkap tantangan teknis saat tim melacak tambang ilegal di kawasan hutan. Satgas PKH menerima laporan analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyoroti dugaan perputaran dana besar dari penambangan emas ilegal.

Barita menyebut medan sulit dan lokasi rawan sebagai hambatan utama. Selain itu, pelaku kini menyamarkan operasi tambang agar lolos dari pemantauan satelit.
“Modus tambang ilegal sekarang semakin canggih,” ujar Barita

Tambang Ilegal Kawasan Hutan Jadi Tantangan Satgas PKH

PPATK menyerahkan laporan analisis dugaan aliran dana dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) periode 2023–2025 kepada Satgas PKH. Nilai perputaran uang yang terdeteksi mendekati Rp 1.000 triliun atau Rp 992 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan pihaknya telah meneruskan hasil analisis itu kepada penyidik kejahatan lingkungan.

Satgas PKH Verifikasi Lokasi dan Turun ke Lapangan

Satgas PKH kini memverifikasi lokasi tambang ilegal melalui audit dan investigasi lapangan. Tim memanfaatkan pemetaan kawasan hutan untuk menelusuri aktivitas ilegal di berbagai wilayah.

Barita menegaskan luasnya kawasan hutan Indonesia meningkatkan tingkat kesulitan. Meski begitu, tim terus bergerak melakukan penyelidikan, investigasi, dan peninjauan lapangan.

Teknologi Geospasial Jadi Andalan Pelacakan

Dalam pelacakan, Satgas PKH menggunakan teknologi geospasial dan metode scientific investigation. Tim memetakan lokasi, durasi aktivitas, serta memperkirakan jumlah sumber daya alam yang pelaku ambil secara ilegal.

Hingga kini, Satgas PKH menguasai kembali 8.822,26 hektare lahan tambang ilegal. Lahan itu berasal dari 75 korporasi yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

“Di Sulawesi Tenggara terdapat 167 titik, Sulawesi Tengah 18 titik, dan Maluku Utara 13 titik,” kata Barita.

Nikel hingga Batu Kapur Jadi Sasaran Tambang Ilegal

Pelaku menambang nikel, batu bara, pasir kuarsa, dan batu kapur secara ilegal. Satgas PKH memanggil 32 korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban. Sebanyak 22 perusahaan memenuhi panggilan. Sebagian menyatakan kesanggupan membayar denda administratif, sementara yang lain mengajukan keberatan atau tidak hadir.

Selain menertibkan tambang ilegal, Satgas PKH menertibkan alih fungsi hutan menjadi kebun sawit seluas sekitar 4,09 juta hektare. Pemerintah kemudian menyerahkan sebagian lahan itu kepada BUMN dan kementerian terkait untuk memulihkan fungsinya sebagai hutan lindung dan taman nasional.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPST Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sultra terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit

    KPST Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Sultra terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 429
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Koalisi Pemuda Sulawesi Tenggara (KPST) menggelar aksi demontrasi di depan Mabes Polri, Aksi tersebut yang dipimpin Ketua Umum KPST, Andal Rahmat, tersebut secara khusus mendesak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Sulawesi Tenggara yang dinilai belum memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit benih di Sulawesi Tenggara, Jakarta Kamis 20 […]

  • Tersangka OTT KPK Kuansing saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK

    KPK Tetapkan Tiga Tersangka OTT Kuansing, Direktur PT MIC Ikut Terjerat Kasus Dugaan Suap Jabatan

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – OTT Kuansing KPK 2026 menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. OTT Kuansing KPK 2026 merupakan hasil operasi tangkap tangan yang berlangsung di Kuansing dan Jakarta pada 30 Juni 2026. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik […]

  • KPK mengusut pemerasan sertifikat K3 Kemnaker di Gedung Merah Putih

    Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker, KPK Periksa Empat Saksi

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 450
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini menjadi fokus penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menelusuri dugaan permintaan dan penerimaan uang dalam proses penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebagai bagian dari pengusutan kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker, tim penyidik KPK memeriksa empat orang saksi. Pemeriksaan berlangsung […]

  • tambang Pulau Wawonii di pesisir Sulawesi Tenggara

    Tambang Pulau Wawonii Disorot, Ampuh Sultra Desak Penghentian

    • calendar_month Senin, 13 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 424
    • 0Komentar

    Kendari, (duasatunews.com) – Aktivitas tambang Pulau Wawonii kembali memicu polemik. Selain itu, kegiatan di Pulau Wawonii terus menarik perhatian publik. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara mendesak pemerintah menghentikan seluruh aktivitas tambang. Direktur Ampuh Sultra menyebut lima IUP masih aktif. Sementara itu, empat izin bergerak di sektor nikel dan satu izin […]

  • Menlu RI Sugiono bahas eskalasi konflik Timur Tengah dengan Arab Saudi

    Eskalasi Konflik Timur Tengah Dibahas Menlu RI dan Arab Saudi

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 430
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Eskalasi konflik Timur Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan Al Saud pada Rabu (4/3). Percakapan tersebut membahas perkembangan terbaru situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun media […]

  • Tiongkok Resmi Tetapkan Aturan Baru Soal Chip

    Tiongkok Resmi Tetapkan Aturan Baru Soal Chip

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Afs
    • visibility 747
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Peralatan semikonduktor lokal China kini menjadi syarat utama pembangunan dan ekspansi pabrik chip. Pemerintah China mewajibkan produsen menggunakan sedikitnya 50 persen peralatan buatan dalam negeri melalui proses perizinan manufaktur. Otoritas menjalankan kebijakan ini tanpa pengumuman resmi. Langkah tersebut memperkuat strategi Beijing untuk menekan ketergantungan impor dan mempercepat kemandirian teknologi nasional di sektor […]

expand_less