Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Penggeledahan KPK Pati, Kantor Bupati Diperiksa

Penggeledahan KPK Pati, Kantor Bupati Diperiksa

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Penggeledahan KPK Pati menandai lanjutan penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Pada Kamis, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor dan rumah dinas bupati untuk mengumpulkan bukti tambahan.

Langkah ini berkaitan langsung dengan perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Sebelumnya, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Karena itu, penyidik kini memperkuat alat bukti yang telah dikantongi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan tujuan penggeledahan tersebut. Menurutnya, penyidik memadukan temuan OTT dengan hasil pemeriksaan awal pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

“Penyidik mencari bukti tambahan untuk memperkuat bukti awal yang sudah kami peroleh,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selanjutnya, penyidik mendalami seluruh barang bukti yang disita. Dengan langkah ini, KPK menyusun konstruksi perkara secara utuh dan komprehensif sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

OTT dan Penetapan Empat Tersangka

Pada 19 Januari 2026, KPK melaksanakan OTT di Kabupaten Pati dan menangkap Sudewo. Sehari kemudian, penyidik membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pada hari yang sama, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan. Kasus ini berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Keempat tersangka tersebut meliputi Sudewo; Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan.

Perkara Lain yang Menjerat Sudewo

Selain perkara pemerasan, KPK juga menjerat Sudewo dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Perkara ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Oleh sebab itu, KPK terus mendalami kedua perkara tersebut secara paralel. Penyidik juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi.

Komitmen Penegakan Hukum

Melalui rangkaian penggeledahan ini, KPK kembali menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum. Lembaga antirasuah menjalankan penyidikan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapat DPRD dalam sistem pilkada melalui DPRD

    Pilkada Melalui DPRD Dinilai KPK Lebih Rentan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pilkada melalui DPRD dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berisiko memicu praktik korupsi dibandingkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Menurut KPK, mekanisme ini membuka ruang transaksi kekuasaan yang lebih besar. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut pemilihan kepala daerah oleh DPRD memusatkan pengambilan keputusan pada ruang-ruang terbatas. Kondisi tersebut meningkatkan peluang […]

  • Polda Jatim gagalkan 33 kg sabu jaringan antarwilayah

    Polda Jatim sabu 33 kg Terungkap dari Jaringan Antarwilayah

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 130
    • 0Komentar

    SURABAYA, (duasatunews.com) — Polda Jatim sabu 33 kg terungkap setelah kepolisian melakukan pemantauan intensif selama hampir dua bulan terhadap jaringan narkotika antarwilayah. Pengungkapan ini menunjukkan upaya serius aparat dalam memutus peredaran narkoba skala besar di Jawa Timur. Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur, Muhammad Kurniawan, mengatakan petugas menangkap seorang tersangka berinisial RG di jalan tol […]

  • RI AS bahas tarif impor pasca putusan Mahkamah Agung AS

    Tarif Impor RI AS Dibahas Usai Putusan MA AS

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 128
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Tarif impor RI AS kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan rencana pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat. Pemerintah mengambil langkah ini menyusul putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump. Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan pemerintah Indonesia tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional. […]

  • penggalangan dana Pemuda 21 di Jakarta Timur

    PEMUDA 21 Gelar Penggalangan Dana untuk Korban Banjir Sumatera–Aceh

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 553
    • 0Komentar

    Jakarta, DuaSatuNews.com – Pemuda 21 galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Sumatera dan Aceh. Aksi kemanusiaan ini berlangsung pada Minggu (30/11/2025) dan terpusat di sejumlah titik keramaian Jakarta Timur. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk terlibat langsung membantu korban bencana alam. Banjir merusak rumah warga, merendam fasilitas umum, serta mengganggu […]

  • Dynamics 365 Guides digunakan untuk panduan kerja teknisi industri berbasis mixed reality 2.10 Play Button

    The Future of Mixed Reality: Blending the Virtual and the Real

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2025
    • account_circle Lili Cheng
    • visibility 1.327
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Microsoft memperkenalkan Copilot Dynamics 365 Guides sebagai solusi berbasis kecerdasan buatan dan mixed reality untuk mendukung pekerja industri di lapangan. Teknologi ini membantu teknisi memahami peralatan kompleks secara langsung tanpa harus menghentikan alur kerja atau membuka manual panjang. Berbeda dengan pendekatan konvensional, sistem ini menyajikan panduan kerja secara kontekstual. Dengan demikian, pekerja […]

  • Evaluasi pegawai DJP oleh Kementerian Keuangan

    Evaluasi Pegawai DJP Jadi Fokus Kementerian Keuangan

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Evaluasi pegawai DJP menjadi fokus Kementerian Keuangan menyusul pengusutan dugaan pelanggaran di lingkungan perpajakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menilai keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menyiapkan langkah tegas sesuai tingkat pelanggaran.(Baca juga laporan ekonomi lainnya di kanal Ekonomi: https://duasatunews.com/category/ekonomi) “Nanti kami evaluasi. Pegawai pajak bisa kami rotasi. […]

expand_less