Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Proyek Rehabilitasi Bangunan STQ Unaaha Kabupaten Konawe Tak Nampak, Kejati Sultra Dan Polda Sultra Diminta periksa Pemegang Proyek.

Proyek Rehabilitasi Bangunan STQ Unaaha Kabupaten Konawe Tak Nampak, Kejati Sultra Dan Polda Sultra Diminta periksa Pemegang Proyek.

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
  • visibility 445
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KONAWE, Duasatunews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe menganggarkan Rp2,82 miliar untuk Revitalisasi Kawasan STQ Unaaha melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025.

Pemda Konawe mengklaim anggaran tersebut untuk memperbaiki fasilitas fisik di kawasan Lapangan STQ Unaaha. Selama ini, masyarakat menggunakan kawasan tersebut untuk kegiatan keagamaan dan aktivitas publik, seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) serta pameran dan ekspo.

Namun, hingga saat ini, masyarakat belum melihat hasil pembangunan fisik yang sebanding dengan nilai anggaran. Kondisi tersebut memicu dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek revitalisasi tersebut.

Mahasiswa asal Konawe yang berdomisili di Jakarta, Irjal Ridwan, mengungkapkan dugaan tersebut. Ia menilai pelaksanaan proyek rehabilitasi STQ Unaaha tidak sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran.

“Dengan anggaran miliaran rupiah, pembangunan fisik seharusnya sudah terlihat. Kenyataannya, di lokasi hanya tampak perbaikan area lapangan,” ujar Irjal.

Irjal yang juga mantan Ketua IPPMIK-Jakarta menegaskan bahwa proyek tersebut tidak menunjukkan pembangunan fisik yang signifikan. Menurutnya, pekerja hanya melakukan penggusuran dan perataan lapangan.

Padahal, rencana proyek revitalisasi mencakup penataan kawasan STQ, perbaikan fasilitas umum, sistem drainase, serta area panggung utama.

Selain itu, kontrak kerja proyek telah melewati masa pelaksanaan. Dokumen kontrak mencatat masa pekerjaan berlangsung sejak 25 November hingga 24 Desember 2025.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemda Konawe justru menghabiskan dana yang tidak tepat sasaran. Kami menduga kuat terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek ini,” tegas Irjal.

Ia juga meminta Kapolres Konawe untuk bertindak tegas dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran hukum tersebut. Menurutnya, aparat penegak hukum harus mengawasi pembangunan daerah agar penggunaan keuangan negara tepat sasaran dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Dalam waktu dekat, Irjal bersama rekan-rekannya akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Polda Sultra. Mereka menuntut pemeriksaan terhadap pemegang proyek revitalisasi STQ Unaaha serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wamen HAM Mugiyanto menyerahkan santunan kepada keluarga korban Mei 1998

    Wamen HAM Mugiyanto Serahkan Santunan Korban Mei 1998

    • calendar_month Senin, 16 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 318
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Wamen HAM Mugiyanto menyerahkan santunan berupa paket sembako kepada keluarga korban peristiwa Mei 1998 di Klender, Jakarta Timur. Penyerahan bantuan berlangsung dalam kegiatan munggahan dan silaturahmi menjelang Ramadan 1447 Hijriah yang dihadiri keluarga korban serta perwakilan pemerintah. Mugiyanto menjelaskan bahwa keluarga penerima bantuan merupakan kerabat korban kebakaran Mal Klender saat kerusuhan 1998. […]

  • Pegawai Pajak Terjaring OTT, KPK Sita Ratusan Juta dan Mata Uang Asing

    Pegawai Pajak Terjaring OTT, KPK Sita Ratusan Juta dan Mata Uang Asing

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 480
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan ratusan juta rupiah serta sejumlah mata uang asing dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. KPK menduga OTT ini berkaitan dengan suap pengurangan nilai pajak. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penyitaan tersebut. Ia menyampaikan bahwa penyidik menyita […]

  • Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 633
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Beasiswa Pemda Konawe belum berjalan hingga pertengahan semester. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah menetapkan program tersebut melalui penandatanganan MoU sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Hadapi Kendala Sejumlah mahasiswa asal Konawe mengaku menghadapi kendala serius akibat belum cairnya dana beasiswa. Banyak mahasiswa […]

  • GPM Jabodetabek Desak Kejagung & Kajati Sulbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Makelar Jual Beli Titik yang Melibatkan Beberapa Oknum Ketua Yayasan

    GPM Jabodetabek Desak Kejagung & Kajati Sulbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Makelar Jual Beli Titik yang Melibatkan Beberapa Oknum Ketua Yayasan

    • calendar_month Rabu, 17 Jun 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – 16 Juni 2026 Gerakan Pemantau Masyarakat (GPM) wilayah Sulawesi Barat secara resmi mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kajati Sulbar) untuk mengusut secara mendalam, transparan, dan tuntas kasus dugaan praktik makelar jual beli titik SPPG ( Satuan pelayanan pemenuhan Gizi) yang diduga melibatkan sejumlah oknum ketua yayasan di wilayah sulawesi barat. Koordinator GPM […]

  • Menteri HAM Natalius Pigai Tidak Menggunakan Pengawalan Khusus Saat Kunjungan Kerja

    Menteri HAM Natalius Pigai Tidak Menggunakan Pengawalan Khusus Saat Kunjungan Kerja

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 443
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya menjalankan kunjungan kerja tanpa pengawalan khusus atau patwal. Ia menerapkan kebijakan ini untuk membangun kedekatan langsung dengan masyarakat serta menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan pernyataan tersebut pada Selasa (7/1/2025). Ia menilai pejabat negara perlu hadir langsung untuk mendengar […]

  • Sekolah Rakyat Prabowo Dibahas Seskab dan Mensos Gus Ipul

    Sekolah Rakyat Prabowo Dibahas Seskab dan Mensos Gus Ipul

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 387
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Sekolah Rakyat Prabowo terus menarik perhatian pemerintah karena berperan strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Oleh karena itu, perhatian terhadap program ini kembali menguat ketika Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (28/1) malam. Berdasarkan unggahan akun Instagram […]

expand_less