Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Aktivitas Hiburan Malam RICH CLUB Kendari Disorot, Hima-PPHI Layangkan Somasi Keras Diduga Tak Kantongi Izin

Aktivitas Hiburan Malam RICH CLUB Kendari Disorot, Hima-PPHI Layangkan Somasi Keras Diduga Tak Kantongi Izin

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • visibility 374
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kendari, (Duasatunews.com) – Aktivitas hiburan malam berupa live DJ di lantai 3 RICH CLUB Kendari kembali menuai sorotan. Hima-PPHI menduga kegiatan tersebut berjalan tanpa izin resmi sesuai aturan yang berlaku.

Himpunan Mahasiswa Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (Hima-PPHI) melayangkan somasi keras kepada manajemen RICH CLUB Kendari. Mereka meminta pengelola segera menghentikan aktivitas hiburan malam yang diduga ilegal.

Hima-PPHI Soroti Legalitas RICH CLUB

Ketua Umum Hima-PPHI, Irjal Ridwan, mengatakan pihaknya menemukan dugaan pelanggaran perizinan pada aktivitas live DJ di lantai 3 RICH CLUB.

“Kami melihat ada indikasi pelanggaran. Aktivitas hiburan malam wajib memiliki izin yang jelas,” ujar Irjal.

Menurutnya, usaha diskotik atau club malam harus memiliki KBLI 93292 sebagai dasar legalitas usaha.

“Jika menjalankan aktivitas live DJ atau diskotik, maka wajib mengantongi KBLI 93292. Jika tidak ada, maka itu pelanggaran administratif,” katanya.

Desak PTSP dan Polda Sultra Bertindak

Hima-PPHI juga mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari segera mengambil langkah tegas.

Mereka meminta DPMPTSP memanggil pimpinan RICH CLUB dan memeriksa seluruh dokumen perizinan. Hima-PPHI juga meminta pemerintah menghentikan sementara aktivitas hiburan malam hingga izin dinyatakan lengkap.

Selain itu, Hima-PPHI meminta Polda Sulawesi Tenggara turun melakukan penyelidikan.

“Kami mendesak Polda Sultra memanggil dan memeriksa pimpinan RICH CLUB. Jika terbukti tidak memiliki izin, aparat harus menegakkan hukum secara tegas,” ucap Irjal.

Manajemen Belum Beri Tanggapan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak RICH CLUB Kendari belum memberikan keterangan resmi terkait somasi dan dugaan yang disampaikan Hima-PPHI.

Irjal menilai kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan usaha hiburan malam di Kota Kendari.

“Pemerintah dan aparat harus menunjukkan ketegasan agar kepastian hukum tetap terjaga,” tutupnya.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (1)

  • 👔🪙 Top Up 36,824.63 USDT ↪ graph.org/Transfer-04-13-6?hs=49da7b56f3276d971698dbdca8be1d92& 👔🪙

    nazi7w

    8 Mei 2026 11:54 pm

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ayatollah Khamenei Pemimpin Tertinggi Iran

    Operasi Intelijen Presisi Ungkap Jejak Terakhir Ayatollah Khamenei

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 402
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) — Amerika Serikat dan Israel mengumumkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Minggu, setelah militer kedua negara melancarkan serangan presisi ke pusat kepemimpinan Iran di Teheran. Media pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi kabar tersebut. Serangan itu menewaskan Khamenei bersama sejumlah anggota keluarga dan pengawalnya. Pemerintah Iran langsung menunjuk Presiden Masoud Pezeshkian serta dua pejabat […]

  • kpk panggil biro haji dalam kasus korupsi kuota haji di jakarta dan yogyakarta

    KPK panggil biro haji terkait kasus kuota haji Rp622 miliar

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 335
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil biro haji sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Penyidik menelusuri peran penyelenggara travel dan aliran dana dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK menggelar pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta dan Kantor Perwakilan BPKP di Daerah […]

  • Terbongkarnya 21 Situs Judol dan Bertumpuk-tumpuk Uang Rp 96,7 Miliar

    Terbongkarnya 21 Situs Judol dan Bertumpuk-tumpuk Uang Rp 96,7 Miliar

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 639
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Pengungkapan judi online kembali menyorot besarnya dampak kejahatan digital terhadap publik. Kali ini, polisi menyita uang dan aset senilai Rp96,7 miliar dari jaringan judi online, angka yang sekaligus menunjukkan skala kerugian masyarakat akibat praktik ilegal tersebut. Pengungkapan Judi Online Jadi Alarm Kejahatan Digital Saat transaksi digital semakin meluas, judi online ikut menyusup ke […]

  • Aksi Mahasiswa di KPK, Soroti Dugaan Tambang Nikel Sultra

    Aksi Mahasiswa di KPK, Soroti Dugaan Tambang Nikel Sultra

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 379
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara Bersatu menggelar aksi mahasiswa KPK dugaan tambang nikel Sultra di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/1/2026). Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak penegak hukum mengusut dugaan konflik kepentingan serta persoalan lingkungan dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Sejak awal aksi, mahasiswa menegaskan bahwa sektor pertambangan […]

  • Kepercayaan publik Polri mencapai 82,4 persen menurut Survei Litbang Kompas

    Kepercayaan Publik Polri Capai 82,4 Persen, GIC Nilai Jadi Modal Stabilitas Nasional

    • calendar_month Minggu, 28 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Gerakan Indonesia Cerah (GIC) menilai tingginya kepercayaan publik terhadap Polri menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas nasional. Penilaian itu mengacu pada hasil Survei Litbang Kompas. Survei tersebut menunjukkan 82,4 persen responden mempercayai Polri. Sebanyak 80,6 persen responden juga menilai kinerja Polri terus meningkat. Koordinator GIC, Febri Wahyuni Sabran, mengatakan capaian itu memperkuat posisi Polri […]

  • Ilustrasi pengawasan pesantren oleh DPR dan Kementerian Agama untuk memperketat izin serta perlindungan santri

    Wakil Ketua DPR Desak Kemenag Perketat Izin dan Pengawasan Pesantren

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 296
    • 0Komentar

      Jakarta,(duasatunews.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak Kementerian Agama (Kemenag) memperketat pemberian izin dan pengawasan pesantren. Desakan ini muncul setelah kasus kekerasan seksual terjadi di sebuah pesantren di Pati, Jawa Tengah. Selain itu, Cucun menilai Kemenag harus memastikan setiap pesantren menjalankan sistem pengawasan yang jelas sejak awal perizinan. Oleh karena itu, ia […]

expand_less