Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Aktivitas Tambang di Hutan Lindung Marak, PERSAMA Sultra-Jakarta : Kapolres Konawe Utara Dianggap Lalai

Aktivitas Tambang di Hutan Lindung Marak, PERSAMA Sultra-Jakarta : Kapolres Konawe Utara Dianggap Lalai

  • account_circle Brian putra
  • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
  • visibility 659
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Desak Kapolri evaluasi Kapolres Konawe Utara kembali menguat. Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (PERSAMA Sultra-Jakarta) menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Konawe Utara yang hingga kini masih berjalan, Selasa (7/1/2026).

Menurut PERSAMA Sultra-Jakarta, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum di daerah. Oleh karena itu, organisasi ini mendorong pimpinan Polri mengambil langkah tegas.

Aktivitas Tambang Hutan Lindung Terus Berlangsung

Ketua Umum PERSAMA Sultra-Jakarta, Nabil Dean, menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Konawe Utara masih berlangsung. Namun, hingga saat ini aparat setempat belum menunjukkan tindakan tegas.

“Kami melihat aktivitas tambang terus berjalan. Padahal, kawasan tersebut masuk hutan lindung,” kata Nabil.

Selain itu, Nabil menilai pembiaran ini berpotensi melemahkan wibawa hukum. Jika aparat tidak bertindak, maka pelanggaran serupa dapat muncul di wilayah lain.

Desak Kapolri Evaluasi Kapolres Konawe Utara

Atas dasar itu, PERSAMA Sultra-Jakarta mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi kinerja Kapolres Konawe Utara. Mereka menilai pimpinan kepolisian setempat belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan.

Lebih lanjut, Nabil menegaskan bahwa evaluasi harus diikuti langkah konkret. Jika Kapolri menemukan kelalaian, maka institusi perlu menjatuhkan sanksi tegas.

Dengan begitu, kepolisian dapat menunjukkan komitmen nyata dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Dampak Sosial

Selain persoalan hukum, PERSAMA Sultra-Jakarta juga menyoroti dampak lingkungan. Aktivitas tambang di kawasan hutan lindung berpotensi merusak ekosistem.

Akibatnya, risiko bencana ekologis dapat meningkat. Tidak hanya itu, masyarakat sekitar juga berisiko kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Karena alasan tersebut, PERSAMA Sultra-Jakarta meminta aparat memprioritaskan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.

Dorongan Penegakan Hukum yang Transparan

Selanjutnya, PERSAMA Sultra-Jakarta mendorong Kapolri turun tangan langsung. Mereka berharap proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan transparan.

Di sisi lain, organisasi ini memastikan akan terus mengawal isu tersebut. Mereka juga membuka ruang konsolidasi dengan elemen masyarakat sipil.

Dengan langkah itu, PERSAMA Sultra-Jakarta berharap dugaan kejahatan lingkungan di Konawe Utara mendapat perhatian nasional dan penanganan serius dari aparat penegak hukum.

Brian putra

Penulis

Update, Akurat dan Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anton Timbang Sultra dalam kegiatan organisasi KADIN

    Anton Timbang Dinilai sebagai Salah Satu Kader Terbaik Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 1.209
    • 1Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Anton Timbang Sultra terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendorong kemajuan daerah. Melalui kiprah organisasi dan kerja nyata di lapangan, ia berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi, sosial, dan penguatan kelembagaan, khususnya di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara. Anton Timbang memegang teguh nilai pengabdian, integritas, dan kepemimpinan. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan […]

  • TikTok PHK Massal Tokopedia

    TikTok PHK Massal Tokopedia, DPR Minta Hak Pekerja Dipenuhi

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – TikTok PHK Massal Tokopedia memicu perhatian publik setelah perusahaan memangkas mayoritas karyawan Tokopedia dalam program penyesuaian organisasi. DPR RI langsung meminta Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bergerak cepat untuk melindungi pekerja dan mengurangi dampaknya terhadap ekosistem digital nasional. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta Satgas Mitigasi PHK segera […]

  • Dokumen PD AUK nikel dalam aksi FKMH Sultra-Jakarta

    FKMH Sultra-Jakarta Desak Kejagung Usut Dugaan Penggunaan Dokumen PD AUK dalam Pengiriman Ore Nikel

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 232
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Sulawesi Tenggara (FKMH Sultra-Jakarta) mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan penggunaan dokumen Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kolaka (PD AUK) dalam aktivitas pengangkutan dan penjualan ore nikel yang mereka duga berasal dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Akar Mas Indonesia (AMI). Desakan itu disampaikan FKMH Sultra-Jakarta dalam aksi demonstrasi […]

  • Ilustrasi bea cukai haji 2025 saat petugas memeriksa barang bawaan jemaah dengan aturan pembebasan bea masuk dan pelaporan lisan.

    Bea Cukai Haji 2025: Aturan Baru Barang Bawaan Jemaah

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 276
    • 1Komentar

    Aturan Baru Bea Cukai Jemaah Haji 2025 Jakarta,(duasatunews.com)//Pemerintah memperbarui aturan bea cukai untuk mempermudah jemaah haji saat kembali ke Indonesia. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan ini melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025. Aturan ini membantu mempercepat pemeriksaan di bandara sekaligus menjaga pengawasan barang dari luar negeri. Pemerintah Permudah Barang Bawaan Jemaah Pemerintah memberi fasilitas pembebasan bea […]

  • Hardiyanto Kenneth soroti darurat parkir Jakarta dan parkir liar di ibu kota

    Darurat Parkir Jakarta, DPRD Desak Pemprov Benahi Tata Kelola

    • calendar_month Minggu, 10 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 368
    • 0Komentar

    Jakarta,{duasatunews.com} — Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai persoalan parkir di ibu kota sudah memasuki kondisi darurat. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih tertib dan transparan. Kenneth menyoroti maraknya parkir liar yang masih muncul di berbagai kawasan Jakarta. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan Unit Pengelola Perparkiran […]

  • GARPEM Sultra Soroti Dugaan Dampak Aktivitas Pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama, Desak Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Terpadu

    GARPEM Sultra Soroti Dugaan Dampak Aktivitas Pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama, Desak Pemerintah Bentuk Tim Evaluasi Terpadu

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 208
    • 3Komentar

    Kolaka, (duasatunews.com) — Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GARPEM Sultra) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan dampak aktivitas pertambangan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Desakan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah dokumentasi foto dan video di media sosial yang memperlihatkan ruas jalan dipenuhi air […]

expand_less