Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

Bupati Pati Diduga Manfaatkan Kekosongan 601 Jabatan Perangkat Desa

  • account_circle Darman
  • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
  • visibility 611
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Kasus korupsi perangkat desa Pati kini memasuki tahap pendalaman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga tersebut menelusuri 601 jabatan perangkat desa yang masih kosong di Kabupaten Pati. Kekosongan dalam jumlah besar itu memicu kekhawatiran publik.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa tim menerima laporan tentang potensi penyimpangan dalam proses pengisian jabatan. Oleh sebab itu, KPK langsung bergerak mengumpulkan informasi awal.

Menurut Asep, tim menemukan ratusan posisi perangkat desa belum terisi. Karena kondisi tersebut membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, KPK mempercepat langkah penelusuran.

Dugaan Korupsi Perangkat Desa Pati dalam Proses Seleksi

Selanjutnya, penyidik mengumpulkan dokumen terkait mekanisme seleksi. Selain memeriksa prosedur administrasi, tim juga meminta keterangan dari sejumlah pihak yang terlibat.

Kemudian, penyidik menilai apakah panitia menjalankan proses sesuai regulasi. Di sisi lain, tim juga meneliti kemungkinan adanya permintaan imbalan. Jika bukti menguat, KPK akan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan.

Sementara itu, aturan pengangkatan perangkat desa tercantum dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, penyidik membandingkan proses di lapangan dengan ketentuan resmi tersebut.

Dampak Korupsi Perangkat Desa Pati terhadap Pemerintahan Desa

Lebih jauh, isu korupsi perangkat desa Pati tidak hanya menyentuh aspek hukum. Praktik yang tidak transparan dapat mengganggu pelayanan publik di tingkat desa.

Perangkat desa mengelola administrasi kependudukan, anggaran, dan program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan proses seleksi berjalan objektif. Tanpa sistem yang bersih, kualitas tata kelola desa bisa menurun.

KPK Jaga Profesionalitas Penanganan Kasus

Di tengah sorotan publik, KPK tetap mengedepankan prinsip hukum. Tim bekerja berdasarkan alat bukti dan prosedur yang jelas. Dengan demikian, proses penanganan perkara tetap berada dalam koridor hukum.

Meski dugaan korupsi perangkat desa Pati telah mencuat, semua pihak tetap memiliki hak hukum penuh. Hingga kini, pihak Bupati Pati belum memberikan keterangan resmi. Namun demikian, redaksi terus berupaya meminta klarifikasi.

Ke depan, KPK akan menyampaikan perkembangan perkara ini secara terbuka kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.

  • Penulis: Darman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rektor Universitas Jember bersama 20 peserta magang mahasiswa Unej di Thailand berfoto di aula LPMPP sebelum keberangkatan program internasional.

    20 Mahasiswa FKIP Unej Siap Taklukkan Tantangan Global Lewat Magang Mengajar di Thailand

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 494
    • 0Komentar

    Jakarta, (Dua stunews.com) — Program magang mahasiswa Unej di Thailand menjadi langkah strategis Universitas Jember untuk memperluas pengalaman internasional mahasiswa. Selain itu, sebanyak 20 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) akan menjalani praktik mengajar lintas budaya mulai 17 Mei 2026.Universitas Jember memberangkatkan 20 mahasiswa FKIP untuk mengikuti program internasional di Thailand. Selanjutnya, Rektor Universitas […]

  • Mahasiswa KPIT mendesak pemerintah menghapus syarat desil KIP Kuliah 2026 agar mahasiswa kurang mampu mendapat bantuan pendidikan.

    Mahasiswa Koalisi Pemuda Indonesia Timur Desak Pemerintah Hapus Syarat Desil KIP Kuliah 2026

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 468
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Indonesia Timur (KPIT) menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Senin 10 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghapus penggunaan kategori desil sebagai salah satu persyaratan dalam penentuan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026. […]

  • Anton Timbang buka gerbang investasi Sulawesi Tenggara melalui Kadin Sultra

    Kontribusi Anton Timbang Membuka Gerbang Investasi di Sulawesi Tenggara

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 1.190
    • 0Komentar

    Oleh: Arin Fahrul Sanjaya, S.I.KomDirektur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa MerdekaKetua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPPMI) Konsel–Jakarta Jakarta, duasatunews.com – Anton Timbang buka gerbang investasi Sulawesi Tenggara di tengah momentum besar hilirisasi nikel dan arus modal yang terus meningkat. Peran kepemimpinan lokal menjadi penentu apakah investasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat atau justru melahirkan ketimpangan […]

  • sidang MK bahas kuota internet hangus MK dan operator seluler

    Kuota Internet Hangus MK: Hakim Cecar Operator Seluler

    • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 384
    • 1Komentar

    MK Uji Sistem Kuota Internet Hangus Jakarta,(duasatunews.com)Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar operator seluler dan asosiasi telekomunikasi dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus. Selain itu, para hakim menguji sistem yang menghapus kuota pelanggan saat masa aktif berakhir. Sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Kamis. Dalam sidang tersebut, delapan hakim konstitusi menggali keterangan […]

  • Evaluasi Distanak Sultra diminta SMC terkait penyaluran bantuan alsintan

    SMC Sultra Nilai Klarifikasi Mantan Kadis Pertanian Berpotensi Menyesatkan Persepsi Publik, Minta Gubernur Evaluasi Pejabat Distanak Sultra

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 363
    • 0Komentar

    ‎‎Kendari, (duasatunews.com) — Ketua Sultra Monitoring Corruption (SMC) Sulawesi Tenggara, Aksan Setiawan, menilai klarifikasi yang disampaikan mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, LM Rusdin Jaya, terkait mekanisme pengadaan dan penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) berpotensi menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah masyarakat. ‎ ‎Menurut Aksan, meskipun pengadaan alsintan bersumber dari […]

  • Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 827
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — SP3 KPK Konawe Utara menuai sorotan publik setelah mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai penghentian penyidikan kasus tambang nikel tersebut berpotensi membuka intervensi dan melemahkan penegakan hukum. Menurut Novel, kewenangan SP3 membuka ruang masuknya kepentingan eksternal. Akibatnya, independensi KPK berisiko terganggu. Selain itu, ia menilai kewenangan tersebut mengubah cara lembaga […]

expand_less