Gedung MUI di Bundaran HI Masuk Agenda Strategis Pemerintah
- account_circle Adrian Moita
- calendar_month Sabtu, 7 Feb 2026
- visibility 670
- comment 0 komentar
- print Cetak
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat dalam rangka pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Masjid Agung Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, (duasatunews.com) – Gedung MUI Bundaran HI menjadi agenda strategis pemerintah untuk memperkuat kelembagaan umat Islam di pusat ibu kota. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Presiden menyampaikan rencana itu saat memberikan taklimat pada pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam forum tersebut, Presiden menegaskan komitmen negara terhadap penguatan institusi keagamaan.
Presiden Tegaskan Kehadiran Negara
Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan negara harus hadir secara nyata bagi lembaga keumatan. Selain itu, ia menekankan pentingnya fasilitas yang layak agar ulama dapat menjalankan peran strategis di tengah masyarakat.
Karena peran ulama sangat penting, Presiden mendorong dukungan negara yang lebih konkret. Dengan langkah tersebut, penguatan lembaga keagamaan dapat berjalan seiring dengan pembangunan nasional.
Pemerintah Menyiapkan Pusat Aktivitas Lembaga Islam
Selanjutnya, Presiden menjelaskan fungsi gedung di kawasan Bundaran HI. Pemerintah menjadikan gedung tersebut sebagai pusat aktivitas lembaga Islam nasional.
Selain MUI, pemerintah menyediakan ruang perkantoran bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta organisasi kemasyarakatan Islam lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong koordinasi antarlembaga agar berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Kapasitas Besar untuk Mendukung Kinerja
Kemudian, Presiden memaparkan rencana teknis pembangunan. Pemerintah merencanakan gedung bertingkat dengan kapasitas besar untuk mendukung kegiatan administrasi, koordinasi, dan pelayanan umat.
Dengan fasilitas tersebut, pemerintah meningkatkan efisiensi dan profesionalisme kerja lembaga keumatan. Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih optimal.
Masukan Menteri Agama Jadi Dasar
Menurut Presiden, masukan Imam Besar Masjid Istiqlal sekaligus Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mendorong lahirnya rencana pembangunan ini. Ia menyampaikan kondisi kantor MUI yang belum mendukung kebutuhan kelembagaan.
Atas dasar masukan tersebut, Presiden memutuskan penyediaan fasilitas yang lebih representatif dan mudah diakses.
Bundaran HI Memiliki Makna Simbolis
Di sisi lain, Presiden Prabowo menyoroti makna simbolis kawasan Bundaran HI. Selama ini, masyarakat mengenal kawasan tersebut sebagai pusat ekonomi dan bisnis.
Namun demikian, Presiden ingin menghadirkan keseimbangan fungsi kawasan. Dengan kehadiran gedung lembaga umat Islam, pusat kota Jakarta juga menampilkan nilai sosial dan keagamaan.
Pemerintah Memperkuat Pengelolaan Dana Umat
Selain pembangunan gedung, Presiden menyampaikan rencana pembentukan lembaga pengelolaan dana umat. Selanjutnya, pemerintah mendorong tata kelola dana sosial keagamaan yang transparan dan profesional.
Dengan langkah tersebut, pemerintah memperluas dampak sosial dan ekonomi dana umat. Pada akhirnya, kebijakan ini memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
