Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Senin, 9 Feb 2026
  • visibility 121
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (duasatunews.com) — warga miskin BPJS PBI masih banyak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan jaminan kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 54 juta warga miskin dan rentan belum menerima kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepanjang 2025.

Kelompok tersebut berasal dari Desil 1 hingga 5 yang seharusnya menjadi prioritas utama perlindungan jaminan kesehatan. Sebaliknya, sekitar 15 juta warga dari kelompok menengah atas hingga kaya justru masih tercatat sebagai penerima BPJS PBI.

Gus Ipul menyampaikan data tersebut dalam rapat konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Warga Miskin BPJS PBI Masih Banyak yang Belum Terdata

Gus Ipul menjelaskan, ketimpangan penerima bantuan terjadi akibat ketidaktepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut masih mencatat sebagian warga Desil 6 hingga 10 sebagai penerima PBI, sementara jutaan warga Desil 1 sampai 5 belum terakomodasi.

“Penduduk Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, dari Desil 6 sampai 10 dan non-desil mencapai sekitar 15 juta jiwa,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, kondisi ini membuat kelompok mampu tetap terlindungi oleh skema bantuan negara, sedangkan warga miskin BPJS PBI justru tertinggal dari akses jaminan kesehatan.

Verifikasi Data Penerima BPJS PBI Masih Terbatas

Gus Ipul mengakui bahwa Kementerian Sosial belum memverifikasi seluruh data penerima bantuan secara menyeluruh. Sepanjang 2025, Kemensos baru memverifikasi sekitar 12 juta kepala keluarga, padahal kebutuhan idealnya mencapai lebih dari 35 juta kepala keluarga.

“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat verifikasi dan validasi data. Namun, upaya ini belum cukup,” ujarnya.

Ia menegaskan perlunya langkah lanjutan agar data penerima bantuan kesehatan semakin akurat dari tahun ke tahun.

Kesalahan Data Penerima BPJS PBI Mulai Menurun

Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, Kemensos melakukan pengalihan kepesertaan PBI secara bertahap. Kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat kesalahan data penerima bantuan.

Kesalahan tersebut meliputi exclusion error, yaitu warga berhak yang tidak menerima PBI, serta inclusion error, yaitu warga tidak berhak yang justru menerima bantuan.

“Jika kita berpedoman pada data desil, tingkat kesalahan terus menurun,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, negara tetap harus menjamin kelompok khusus, termasuk penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: saydul

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penundaan Kunjungan Wapres Yahukimo karena Alasan Keamanan

    Penundaan Kunjungan Wapres Yahukimo karena Alasan Keamanan

    • calendar_month Rabu, 14 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 189
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Penundaan kunjungan Wapres Yahukimo terjadi pada Rabu (14/1). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memprioritaskan keselamatan setelah aparat keamanan menilai situasi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, berisiko bagi kunjungan VVIP. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan aspek keamanan sebagai pertimbangan utama. Langkah penundaan kunjungan Wapres Yahukimo sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas […]

  • IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26). Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas […]

  • Salip Apple, Alphabet Jadi Perusahaan dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar Kedua Dunia

    Salip Apple, Alphabet Jadi Perusahaan dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar Kedua Dunia

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Alphabet salip Apple dan menempati posisi sebagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di dunia. Induk Google ini kini berada tepat di bawah Nvidia, yang masih memimpin daftar perusahaan teknologi global. Pencapaian ini memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang Alphabet Inc., terutama pada pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Sejumlah […]

  • Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    Alasan KPK SP3 Kasus Suap Nikel Konawe Janggal! Eks Pimpinan Siap Debat dengan Setyo Budiyanto Cs

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 350
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — SP3 KPK Konawe Utara menuai sorotan publik setelah mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, menilai penghentian penyidikan kasus tambang nikel tersebut berpotensi membuka intervensi dan melemahkan penegakan hukum. Menurut Novel, kewenangan SP3 membuka ruang masuknya kepentingan eksternal. Akibatnya, independensi KPK berisiko terganggu. Selain itu, ia menilai kewenangan tersebut mengubah cara lembaga […]

  • Minyakita dijual di pasar sebagai dampak kebijakan DMO Minyakita

    DMO Minyakita Berpotensi Naik, Pemerintah Tunggu Kesiapan Produsen

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 68
    • 1Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com)//Pemerintah membuka peluang menaikkan kewajiban penyaluran minyak goreng rakyat Minyakita melalui skema Domestic Market Obligation (DMO). Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan pelaku usaha wajib memenuhi DMO sebesar 35% sebagai batas minimal. Ia menyatakan pemerintah mengizinkan penyaluran di atas ketentuan tersebut. Namun, pelaku usaha harus memastikan pasokan tetap aman agar distribusi tidak terganggu. Pemerintah Buka […]

  • Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar keuangan

    Rupiah Melemah pada Pembukaan Perdagangan Senin

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Rupiah melemah pada awal perdagangan di pasar keuangan domestik. Pelemahan ini muncul karena tekanan global yang masih memengaruhi sentimen pelaku pasar pada awal peka, JAKARTA, duasatunews.com — Nilai tukar rupiah melemah pada pembukaan perdagangan di pasar spot Jakarta, Senin. Sejak awal sesi, pelaku pasar menunjukkan sikap lebih berhati-hati. Pada awal perdagangan, rupiah turun 17 poin […]

expand_less