Breaking News
light_mode
Beranda » Opini » Sulawesi Tenggara dalam Kacamata Mahasiswa

Sulawesi Tenggara dalam Kacamata Mahasiswa

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
  • visibility 525
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh: Adrian Moita, Mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta

JAKARTA, (duasatunews.com) – Sebagai mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang kini menempuh pendidikan di Jakarta, saya memandang daerah kelahiran dari jarak yang ironis. Di ibu kota, saya menyaksikan geliat pembangunan, diskursus kebijakan, dan narasi pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika menoleh ke kampung halaman, saya justru melihat luka, hutan tergerus, sungai tercemar, dan masyarakat menanggung dampak aktivitas pertambangan yang kian masif. Karena itu, jarak geografis tidak membuat persoalan ini terasa jauh.

Kekayaan Alam yang Berubah Menjadi Paradoks

Sulawesi Tenggara dikenal kaya sumber daya alam. Nikel, emas, dan mineral lain menopang ekonomi nasional. Akan tetapi, kekayaan itu berubah menjadi paradoks. Di banyak wilayah, aktivitas pertambangan berjalan tanpa kendali memadai. Akibatnya, perusahaan membuka hutan, mengeruk tanah, dan mengganggu ekosistem. Seiring waktu, yang tersisa bukan kesejahteraan merata, melainkan konflik ruang hidup dan ketidakpastian masa depan.

Ketika Masyarakat Menjadi Pihak Paling Rentan

Sebagai mahasiswa, saya melihat persoalan ini tidak semata isu lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial. Masyarakat di sekitar tambang menanggung risiko paling besar. Selain itu, kualitas air bersih menurun, lahan pertanian rusak, dan mata pencaharian tradisional terancam. Saat banjir atau longsor datang, warga lokal merasakan dampaknya lebih dulu. Ironisnya, hiruk-pikuk investasi sering menenggelamkan suara mereka.

Di Mana Peran Pemerintah Daerah?

Pada titik ini, pertanyaan mendasar pun muncul: di mana peran pemerintah daerah? Seharusnya, pemerintah berdiri di garis depan sebagai penjaga kepentingan publik. Izin usaha pertambangan tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjalankan pengawasan ketat, menegakkan hukum secara tegas, dan berpihak pada masyarakat serta lingkungan. Namun, lemahnya kontrol, minimnya transparansi, dan absennya sanksi tegas masih sering terjadi.

Pembangunan Tanpa Etika adalah Jalan Buntu

Saya tidak menafikan pentingnya pembangunan dan investasi. Memang, daerah membutuhkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Meski demikian, pembangunan tanpa etika lingkungan dan keadilan sosial hanya melahirkan pertumbuhan semu. Dalam jangka pendek, keuntungan mungkin muncul. Sebaliknya, biaya sosial dan ekologis akan membebani generasi mendatang. Karena itu, pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ruang Partisipasi Publik yang Menyempit

Dari Jakarta, saya melihat ruang partisipasi publik di daerah sering menyempit. Akibatnya, aspirasi masyarakat lokal jarang menjadi rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Padahal, merekalah pemilik sah ruang hidup yang terdampak langsung. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuka dialog dan melibatkan masyarakat adat, petani, serta nelayan dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa langkah ini, kebijakan akan terus berjarak dari realitas lapangan.

Tanggung Jawab Moral Mahasiswa

Perlu ditegaskan, opini ini bukan seruan untuk menolak pertambangan secara membabi buta. Sebaliknya, tulisan ini mengajak semua pihak menata ulang arah pembangunan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberanian politik dengan mengevaluasi izin bermasalah, menegakkan aturan lingkungan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali ke rakyat.

Sebagai mahasiswa Sulawesi Tenggara di Jakarta, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara. Meskipun jarak geografis memisahkan, ikatan emosional dan tanggung jawab sosial tetap kuat. Jika hari ini kita memilih diam, maka esok kita hanya mewariskan tanah rusak dan konflik berkepanjangan. Pada akhirnya, Sulawesi Tenggara tidak kekurangan potensi; daerah ini membutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada masa depan, bukan sekadar pada keuntungan sesaat.

Rekomendasi Untuk Anda

  • investasi Prabowo Korsel pertemuan bisnis Indonesia Korea

    Prabowo Bawa Investasi Rp173 Triliun dari Kunjungan ke Korea

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo Bawa Investasi senilai Rp173 triliun dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan. Nilai tersebut berasal dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku bisnis kedua negara sebesar 10,2 miliar dolar AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan capaian tersebut usai menghadiri forum Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth di Seoul. […]

  • Indonesia Wakil Ketua GPPAD dalam forum pengentasan kemiskinan global di Beijing China

    Indonesia Dipercaya Jadi Wakil Ketua Aliansi Global Pengentasan Kemiskinan Bentukan China

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 160
    • 2Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Indonesia resmi menjadi Wakil Ketua Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD). China menggagas forum internasional tersebut untuk memperkuat kerja sama pengentasan kemiskinan dunia. Penetapan itu berlangsung dalam rapat perdana komite GPPAD di Beijing, Rabu. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia […]

  • penahanan vanessa mabes polri disorot publik

    Penahanan Vanessa Mabes Polri Disorot, Keluarga dan Kuasa Hukum Keluhkan Akses Kunjungan

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 431
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Kasus penahanan Vanessa Mabes Polri terus menyedot perhatian publik. Sejak awal proses hukum berjalan, keluarga dan kuasa hukum menyampaikan keberatan atas pembatasan akses kunjungan. Oleh karena itu, mereka meminta aparat penegak hukum menjalankan prosedur penahanan secara terbuka, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan KUHP Baru. Vanessa menjalani penahanan di Mabes Polri sejak 12 […]

  • shutdown bandara as antrean panjang keamanan tsa

    Shutdown Bandara AS Picu Antrean Panjang

    • calendar_month Senin, 23 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Washington, (duasatunews.com) – Shutdown bandara AS memicu gangguan besar pada operasional penerbangan setelah sebagian layanan pemerintah berhenti. Bandara di seluruh Amerika Serikat mengalami antrean panjang di pos pemeriksaan keamanan. Banyak penumpang menghadapi penundaan hingga penerbangan terlewat akibat kondisi tersebut. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyatakan gangguan terjadi secara luas. Dalam pernyataan di media sosial, lembaga […]

  • KPK tahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari kasus suap proyek

    Bupati Rejang Lebong KPK Tahan Fikri Thobari Kasus Suap

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 330
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari bersama empat orang lain dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Masa penahanan berlangsung selama 20 hari hingga 30 Maret 2026. Kasus yang melibatkan Bupati Rejang Lebong ini berkaitan dengan dugaan suap proyek pemerintah daerah untuk […]

  • bahasa Tolaki di kalangan anak muda Sulawesi Tenggara"

    Bahasa Tolaki dan Keberanian Menjadi Diri Sendiri

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 845
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com | Fenomena semakin jarangnya anak muda Tolaki menggunakan bahasa ibu di ruang publik bukan sekadar persoalan pilihan bahasa. Gejala ini menunjukkan pergulatan identitas yang lebih dalam, yakni krisis kepercayaan diri kultural di tengah arus modernitas. Bahasa Daerah dan Beban Persepsi Sosial Di banyak ruang sosial, masyarakat kerap memandang bahasa daerah sebagai sesuatu yang […]

expand_less