Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Pemerasan THR Bupati Cilacap: KPK Sita Rp610 Juta dalam OTT

Pemerasan THR Bupati Cilacap: KPK Sita Rp610 Juta dalam OTT

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
  • visibility 382
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemerasan THR Bupati Cilacap menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Maret 2026, penyidik menemukan uang tunai sebesar Rp610 juta. Uang tersebut diduga berasal dari setoran perangkat daerah untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim penyidik juga menemukan sejumlah barang bukti lain.

“Tim mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai Rp610 juta,” kata Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam.

Kronologi Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap

Kasus pemerasan THR Bupati Cilacap bermula dari laporan masyarakat. Laporan itu menyebut adanya permintaan uang kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Setelah menerima laporan tersebut, KPK segera melakukan penyelidikan. Dalam proses itu, penyidik menemukan bahwa Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, memerintahkan Sekretaris Daerah Cilacap, Sadmoko Danardono, untuk mengoordinasikan pengumpulan dana.

Selanjutnya, Sekda berkoordinasi dengan tiga pejabat daerah. Mereka adalah Sumbowo, Ferry Adhi Dharma, serta Budi Santoso.

Mereka kemudian membahas kebutuhan dana tersebut. Selain itu, mereka juga menentukan strategi pengumpulan dana dari perangkat daerah.

Pengumpulan Dana dalam Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap

Dalam pembahasan tersebut, para pejabat menetapkan kebutuhan dana sebesar Rp515 juta untuk pihak eksternal. Karena itu, mereka meminta kontribusi dari berbagai perangkat daerah.

Target pengumpulan dana mencapai Rp750 juta.

Kabupaten Cilacap memiliki 25 perangkat daerah, dua rumah sakit umum daerah, serta 20 puskesmas. Oleh sebab itu, para pejabat meminta setiap perangkat daerah memberikan setoran.

Pada awalnya, mereka menetapkan setoran antara Rp75 juta hingga Rp100 juta. Namun dalam praktiknya, jumlah setoran berbeda-beda.

Sebagian perangkat daerah hanya mampu menyetor sekitar Rp3 juta. Sementara itu, perangkat daerah lain mampu menyetor hingga Rp100 juta.

Menurut KPK, perbedaan jumlah setoran terjadi karena keterbatasan anggaran. Karena itu, para pejabat kemudian menyesuaikan nominal setoran.

Selain itu, Sekda meminta seluruh dana terkumpul sebelum 13 Maret 2026. Batas waktu tersebut bertepatan dengan masa menjelang libur Lebaran.

Jika ada perangkat daerah yang belum menyetor, para pejabat akan menagihnya sesuai wilayah kerja masing-masing.

OTT KPK dalam Kasus Pemerasan THR Bupati Cilacap

Pada akhirnya, operasi tangkap tangan KPK mengungkap praktik pemerasan THR Bupati Cilacap tersebut. Dalam periode 9 hingga 13 Maret, sebanyak 23 perangkat daerah telah memberikan setoran.

Total dana yang terkumpul mencapai Rp610 juta.

Jumlah itu sudah melampaui kebutuhan dana eksternal sebesar Rp515 juta. Namun demikian, jumlah tersebut belum mencapai target Rp750 juta.

Saat operasi berlangsung, penyidik menemukan uang tersebut di rumah pribadi Asisten II Cilacap, Ferry Adhi Dharma. Selain itu, penyidik juga menemukan sebagian uang di ruang kerjanya.

KPK Tetapkan Dua Tersangka

Dalam perkara pemerasan THR Bupati Cilacap, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardono.

KPK menjerat keduanya dengan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, KPK juga mengamankan tiga pejabat daerah lainnya. Mereka adalah Ferry Adhi Dharma, Sumbowo, dan Budi Santoso.

Selanjutnya, penyidik membawa ketiganya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Di sana, penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendalami perkara tersebut.

  • Penulis: adrian moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • banjir Jakarta hari ini merendam permukiman warga

    Banjir Jakarta Hari Ini Rendam 80 RT dan 23 Ruas Jalan

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 751
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Hingga Kamis pukul 18.00 WIB, banjir masih menggenangi 80 rukun tetangga (RT) dan 23 ruas jala.n di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur. Sejak pagi hari, hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Ibu Kota dan memicu genangan di berbagai kawasan. Selama beberapa jam, hujan deras menaikkan debit air sungai dan menekan kapasitas […]

  • KPK periksa saksi Pati di Gedung Merah Putih KPK Jakarta

    KPK Periksa 13 Saksi Dugaan Pemerasan Proyek Pengadaan di Pati

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 427
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – KPK periksa saksi Pati terkait dugaan pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penyidik memanggil 13 orang saksi untuk mengungkap peran sejumlah pihak dalam proses pemetaan proyek dan pengambilan keputusan anggaran daerah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik memeriksa para saksi untuk mendalami peran mereka dalam proses […]

  • Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Dinobatkan sebagai “Musuh Pendidikan”

    Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Dinobatkan sebagai “Musuh Pendidikan”

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) terhadap dunia pendidikan kembali mendapat sorotan. Sejumlah mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang sedang menempuh pendidikan di Sampoerna University Jakarta, hingga kini masih menanti kepastian terkait keberlanjutan pembiayaan beasiswa yang menjadi tanggungan Pemprov Sultra. Dari total 13 mahasiswa penerima beasiswa, enam mahasiswa di antaranya masih menghadapi […]

  • KPK mengusut pemerasan sertifikat K3 Kemnaker di Gedung Merah Putih

    Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker, KPK Periksa Empat Saksi

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 450
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini menjadi fokus penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menelusuri dugaan permintaan dan penerimaan uang dalam proses penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebagai bagian dari pengusutan kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker, tim penyidik KPK memeriksa empat orang saksi. Pemeriksaan berlangsung […]

  • Motor Listrik MBG yang menjadi bagian proyek pengadaan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp1 triliun.

    Motor Listrik MBG Tak Disita, Ini Alasan Kejagung

    • calendar_month Kamis, 4 Jun 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 279
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan tidak menyita 21.801 unit motor listrik dalam proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Syarief, mengatakan motor listrik itu sudah tersebar ke berbagai daerah. Karena itu, penyidik tidak menarik seluruh kendaraan […]

  • Menko Polkam Tinjau Huntara Korban Bencana di Agam

    Menko Polkam Tinjau Huntara Korban Bencana di Agam

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 841
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Menko Polkam tinjau huntara bagi korban bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau langsung pembangunan 117 hunian sementara (huntara) di Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kamis (8/1), sebagai upaya memastikan penanganan pascabencana berjalan optimal dan berpihak pada keselamatan warga. Menko Polkam Tinjau Huntara di […]

expand_less