Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi & Bisnis » Kuota Internet Hangus MK: Hakim Cecar Operator Seluler

Kuota Internet Hangus MK: Hakim Cecar Operator Seluler

  • account_circle Reski
  • calendar_month Kamis, 16 Apr 2026
  • visibility 337
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MK Uji Sistem Kuota Internet Hangus

Jakarta,(duasatunews.com)Mahkamah Konstitusi (MK) mencecar operator seluler dan asosiasi telekomunikasi dalam sidang uji materi Undang-Undang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus. Selain itu, para hakim menguji sistem yang menghapus kuota pelanggan saat masa aktif berakhir.

Sidang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Kamis. Dalam sidang tersebut, delapan hakim konstitusi menggali keterangan dari Telkomsel, XL, Indosat, serta Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Hakim Minta Penjelasan Kerugian Operator

Hakim Konstitusi Adies Kadir meminta operator menunjukkan simulasi kerugian akibat kuota tidak terpakai. Namun demikian, ia menilai perusahaan tetap meraih keuntungan dari layanan internet.

Lebih lanjut, Adies menanyakan ke mana operator mengalihkan sisa kuota pelanggan setelah masa aktif habis. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi kepada publik.

Hakim Dorong Sistem Kuota Lebih Fleksibel

Hakim Asrul Sani menilai beberapa operator sudah menyediakan produk dengan akumulasi kuota. Dengan demikian, ia melihat peluang penerapan sistem yang lebih fleksibel.

Di sisi lain, ia mendorong operator memperluas skema tersebut agar pelanggan tidak kehilangan kuota secara otomatis.

Internet Jadi Kebutuhan Utama

Hakim Ridwan Mansyur menegaskan bahwa masyarakat menggunakan internet untuk bekerja, belajar, dan berusaha. Karena itu, ia menilai kebijakan kuota hangus merugikan pengguna.

Selanjutnya, Ridwan mendorong operator dan regulator mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Hakim Tekankan Prinsip Keadilan Tarif

Hakim Guntur Hamzah menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penentuan tarif. Bahkan, ia mengkritik masa aktif kuota yang mendorong pelanggan membeli paket lebih sering.

Dengan kata lain, operator harus menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam layanan.

Hakim Telusuri Biaya Infrastruktur

Hakim Daniel Yusmic P Foekh meminta operator menjelaskan biaya pembangunan jaringan internet. Selain itu, ia ingin mengetahui pengaruh biaya tersebut terhadap harga kuota.

Karena itu, penjelasan tersebut dapat membantu mahkamah menilai kewajaran tarif.

Operator Harus Utamakan Kepentingan Publik

Hakim Saldi Isra menegaskan bahwa internet menjadi kebutuhan publik. Oleh sebab itu, ia meminta operator menghadirkan inovasi agar pelanggan tidak dirugikan.

Pada akhirnya, ia menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.

MK Dalami Dasar Regulasi

Ketua MK Suhartoyo meminta penjelasan tentang dasar hukum sistem kuota internet. Sementara itu, ia ingin memastikan apakah kebijakan tersebut mengacu pada aturan internasional atau regulasi dalam negeri.

Sidang Akan Berlanjut

Sebagai penutup, MK akan melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan tambahan dari operator dan pihak terkait lainnya. Ke depan, putusan perkara ini berpotensi memengaruhi perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Windi anggraini

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • penipuan mengatasnamakan KPK diungkap Ahmad Sahroni dalam konferensi pers

    Penipuan Mengatasnamakan KPK, Sahroni Bongkar Kasus

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Kasus penipuan mengatasnamakan KPK terungkap setelah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melaporkan permintaan uang mencurigakan yang mengatasnamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga berujung pada penangkapan pelaku. Peristiwa tersebut bermula ketika Sahroni menerima permintaan uang sebesar Rp300 juta dari seseorang yang mengaku sebagai bagian dari tim KPK. Permintaan itu disampaikan […]

  • Kesetiaan di Ujung Kekuasaan: Catatan Sejarah Politik Jakarta 1998

    Kesetiaan di Ujung Kekuasaan: Catatan Sejarah Politik Jakarta 1998

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Dalam dinamika politik, kesetiaan sering kali diuji ketika kekuasaan mulai kehilangan pijakannya. Pada fase inilah sikap elite keputusan personal dan arah sejarah bertemu dalam satu momen yang menentukan. JAKARTA, duasatunews.com – Kesetiaan di ujung kekuasaan sering diuji ketika kekuasaan mulai kehilangan pijakannya. Dalam dinamika politik nasional, momen krisis justru memperlihatkan pilihan elite, arah perubahan, dan […]

  • Menpora Dorong Fasilitas Olahraga di Sekolah Rakyat dan Garuda

    Menpora Dorong Fasilitas Olahraga di Sekolah Rakyat dan Garuda

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 605
    • 0Komentar

    Fasilitas olahraga sekolah menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan pendidikan nasional. Pemerintah mendorong agar sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang belajar akademik, tetapi juga sebagai pusat pembinaan kesehatan dan karakter generasi muda. Jakarta, duasatunews.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong penyediaan fasilitas olahraga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Ia menilai sarana […]

  • Mahasiswa Bongkar Dugaan Mega Korupsi Pembangunan Gerbang Kota Wanggudu

    Mahasiswa Bongkar Dugaan Mega Korupsi Pembangunan Gerbang Kota Wanggudu

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 631
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Sejumlah mahasiswa dan pemuda kembali menyuarakan keresahan publik terkait dugaan korupsi pembangunan Gerbang Kota Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk protes karena proyek tersebut dinilai penuh kejanggalan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, massa menilai proyek tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, […]

  • KPK mengusut pemerasan sertifikat K3 Kemnaker di Gedung Merah Putih

    Pemerasan Sertifikat K3 Kemnaker, KPK Periksa Empat Saksi

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 400
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – Pemerasan sertifikat K3 Kemnaker kini menjadi fokus penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menelusuri dugaan permintaan dan penerimaan uang dalam proses penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebagai bagian dari pengusutan kasus pemerasan sertifikat K3 Kemnaker, tim penyidik KPK memeriksa empat orang saksi. Pemeriksaan berlangsung […]

  • Hunian Sementara Korban Banjir Bandang Karang Baru

    Hunian Sementara Korban Banjir Bandang Karang Baru

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 411
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com –  Pemerintah daerah menempatkan warga terdampak ke hunian sementara korban banjir bandang Karang Baru sebagai bagian dari pemulihan pascabencana. Sebanyak 600 unit hunian sementara tersedia untuk membantu warga yang kehilangan tempat tinggal. Proses penempatan warga berlangsung secara bertahap. Petugas lapangan memprioritaskan keluarga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat banjir bandang. Langkah ini […]

expand_less