Breaking News
light_mode
Beranda » Ekonomi » RI Perkuat Posisi Dagang, Temui USTR Bahas Investigasi Tarif AS

RI Perkuat Posisi Dagang, Temui USTR Bahas Investigasi Tarif AS

  • account_circle Retanto
  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • visibility 388
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) — Investigasi tarif AS Indonesia memasuki tahap lanjutan. Pemerintah Indonesia akan bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) pada 12 Mei 2026 untuk mengklarifikasi data perdagangan yang telah disampaikan sebelumnya.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan pertemuan ini bersifat prosedural. Pemerintah tidak menemukan persoalan baru dalam proses tersebut. Ia menegaskan komunikasi sebelumnya telah berlangsung secara daring dan kini berlanjut ke tahap tatap muka.

Pemerintah telah mengirim respons resmi pada 15 April 2026. Tim juga melampirkan dokumen pendukung sesuai permintaan pihak AS. USTR mengakui kelengkapan data tersebut dan akan melakukan konfirmasi lanjutan.

Isu utama dalam penyelidikan dagang

Investigasi ini merujuk pada kebijakan Section 301 of the Trade Act of 1974. Aturan tersebut menjadi dasar penilaian praktik perdagangan mitra Amerika Serikat.

Ada dua isu utama yang menjadi perhatian. Pertama, dugaan kelebihan kapasitas produksi. Kedua, indikasi praktik kerja paksa dalam rantai pasok industri.

Pemerintah menolak kedua tuduhan tersebut. Indonesia menyiapkan bukti bahwa ekspor nasional tidak melibatkan pengalihan produksi dari negara lain. Pemerintah juga memastikan industri dalam negeri mematuhi standar ketenagakerjaan internasional.

Strategi pemerintah hadapi proses ini

Pemerintah akan memperkuat posisi melalui data produksi dan rantai pasok. Tim menyiapkan informasi asal bahan baku serta jalur distribusi secara rinci. Langkah ini bertujuan menjaga kepercayaan pasar global.

Selain itu, pemerintah terus berkoordinasi dengan pelaku industri. Koordinasi ini penting untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan transparan dan sesuai aturan internasional.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump masih menerapkan tarif global sebesar 10 persen selama 150 hari. Kebijakan ini memengaruhi arus perdagangan dan menjadi perhatian dalam hubungan dagang kedua negara.

Baca Juga

  • Dampak kebijakan tarif global terhadap ekspor Indonesia
  • Strategi pemerintah menjaga daya saing industri nasional
  • Perkembangan hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat
  • Upaya pemerintah menjaga stabilitas ekspor di tengah tekanan global
  • Penulis: Retanto
  • Editor: Wilda

Rekomendasi Untuk Anda

  • inovasi gadget 2023 smart home berbasis AI

    Stories of Resilience: Failed Gadgets That Paved the Way for Future Successes

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle ptmbi
    • visibility 815
    • 0Komentar

    Jkarata, duasatunews.com – Perkembangan teknologi terus melaju tanpa henti. Tahun 2023 menjadi bukti nyata kreativitas dan kecerdikan manusia. Gadget kini tidak lagi sekadar alat bantu. Sebaliknya, teknologi hadir untuk memperluas potensi manusia dan mendobrak batas lama. Seiring waktu, perangkat pintar semakin menyatu dengan rutinitas harian. Teknologi membantu bekerja lebih cepat, hidup lebih sehat, dan berpikir […]

  • Mahasiswa Desak KPK Usut ASR saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung KPK Jakarta terkait dugaan lonjakan LHKPN, PT TMS, dan kapal ASR 8

    Desak KPK Usut ASR dan ANH, Mahasiswa Kembali Soroti LHKPN, PT TMS, dan Kapal ASR 87

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 200
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Sultra) Menggugat menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 31 Juli 2026. Mereka mendesak lembaga antirasuah itu segera menindaklanjuti sejumlah laporan yang diklaim berkaitan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial ASR dan istrinya, ANH. Massa aksi menyoroti tiga persoalan utama, yakni […]

  • Pesawat Sipil Dilaporkan Alami Insiden Keamanan Saat Hendak Mendarat di Papua

    Pesawat Sipil Dilaporkan Alami Insiden Keamanan Saat Hendak Mendarat di Papua

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 580
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Sebuah pesawat sipil mengalami insiden keamanan saat hendak mendarat di wilayah pegunungan Papua, Kamis. Insiden itu terjadi ketika pesawat memasuki fase akhir pendaratan. Seluruh penumpang dan awak pesawat selamat. Informasi awal menyebutkan bahwa warga sekitar bandara mendengar suara letusan dari arah darat. Hingga kini, otoritas terkait masih mendalami sumber dan penyebab suara […]

  • OTT KPK Pajak di Kantor Pajak Jakarta Utara

    OTT KPK Pajak Jakarta Utara, Delapan Orang Diamankan

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 862
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Dalam operasi ini, tim KPK mengamankan delapan orang dan menyita uang tunai sebagai barang bukti. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK mengamankan sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak. Ia menjelaskan bahwa tim bergerak […]

  • Pemkab Konawe Utara Pecat Tidak Hormat 17 ASN, 14 Terlibat Korupsi

    Pemkab Konawe Utara Pecat Tidak Hormat 17 ASN, 14 Terlibat Korupsi

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 755
    • 0Komentar

    Molawe, duasatunews.com – Konawe Utara Pemecatan ASN Konawe Utara kembali menarik perhatian publik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara secara resmi memecat 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) karena melakukan pelanggaran disiplin berat yang mencederai integritas aparatur pemerintah. Pemerintah pusat mengambil keputusan pemecatan ASN Konawe Utara secara langsung. Oleh sebab itu, Pemkab Konawe Utara segera melaksanakan keputusan […]

  • banjir Sumatra dampak lemahnya penegakan hukum lingkungan

    KLH/BPLH Serahkan Penegakan Hukum Pidana 28 Perusahaan Kawasan Hutan ke Bareskrim Polri

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Adrian moita
    • visibility 615
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penegakan hukum lingkungan kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan penanganan pidana terhadap 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan kepada Bareskrim Polri. Langkah ini menindaklanjuti keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha perusahaan-perusahaan tersebut. Sebelumnya, pemerintah menilai aktivitas perusahaan berkontribusi terhadap banjir di sejumlah wilayah Sumatra. […]

expand_less