Jakarta,(duasatunews.com) – KKP survei muara dangkal Aceh sebagai langkah mempercepat penanganan sedimentasi di sejumlah wilayah pesisir. Pendangkalan muara selama ini menghambat aktivitas nelayan dan meningkatkan risiko banjir di beberapa daerah.
Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudiarso, mengatakan survei tersebut menindaklanjuti permintaan Pemerintah Aceh terkait kondisi muara yang semakin dangkal.
“Kami menindaklanjuti permintaan Pemerintah Aceh terkait penanganan sedimentasi di muara sungai dan kawasan perikanan,” kata Permana di Banda Aceh, Rabu.
Tim KKP menjalankan survei selama tiga hari. Mereka meninjau 13 pelabuhan perikanan yang masuk prioritas penanganan. Beberapa lokasi tersebut meliputi Pelabuhan Lampulo di Banda Aceh, Kuala Idi di Aceh Timur, dan Kuala Lambada di Aceh Besar.
Tim juga meninjau kawasan Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro di Pidie, Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja di Pidie Jaya, serta Kuala Peudada di Bireuen. Selain itu, tim mendatangi Kuala Pusong di Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane di Aceh Utara, Kuala Anak Laut di Aceh Singkil, Kuala Ujung Baroh di Aceh Barat, dan Kuala Ujong Serangga di Aceh Barat Daya.
KKP Survei Muara Dangkal Aceh untuk Kurangi Risiko Banjir
Permana menyebut pendangkalan muara menghambat kapal nelayan keluar masuk pelabuhan. Kondisi tersebut juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta pemerintah pusat mempercepat penanganan muara dangkal saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPA 2027.
Menurut Muzakir Manaf, banyak nelayan harus menunggu air pasang sebelum melaut. Ia menilai kondisi itu merugikan masyarakat pesisir.
“Aceh memiliki garis pantai yang luas dan banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan,” kata Muzakir Manaf.
Selain menghambat aktivitas melaut, pendangkalan muara juga meningkatkan risiko banjir. Aliran sungai yang tersendat membuat air lebih mudah meluap ke permukiman warga.
Pemerintah Aceh juga meminta pemerintah pusat menangani abrasi pantai secara menyeluruh di sejumlah wilayah pesisir.
Saat ini belum ada komentar