Breaking News
light_mode
Beranda » Pendidikan » Kemdiktisaintek Bantah Isu 60 Ribu Mahasiswa Mundur, Data Sebenarnya Hanya 2,8 Persen Tak Daftar Ulang

Kemdiktisaintek Bantah Isu 60 Ribu Mahasiswa Mundur, Data Sebenarnya Hanya 2,8 Persen Tak Daftar Ulang

  • account_circle Reski
  • calendar_month 6 jam yang lalu
  • visibility 7
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menepis informasi yang menyebut 60 ribu calon mahasiswa baru (camaba) mundur pada penerimaan mahasiswa tahun 2026. Kementerian meminta masyarakat mengacu pada data resmi agar tidak salah memahami informasi.

Direktur Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Kemdiktisaintek, Beny Bandanadjaja, menjelaskan proses seleksi jalur mandiri masih berlangsung hingga 31 Juli 2026. Karena itu, pemerintah belum memiliki data akhir mengenai jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang tahun ini.

Beny menegaskan angka 60 ribu berasal dari evaluasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Panitia SNPMB memaparkan data tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI.

Data 2025 Tidak Mencerminkan Seleksi Tahun Ini

Pemerintah menyediakan sekitar 627 ribu kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) pada 2025. Proses seleksi mengisi sekitar 585 ribu kursi.

Panitia sengaja tidak mengisi sekitar 40 ribu kursi karena peserta belum memenuhi standar akademik. Karena itu, angka tersebut tidak menunjukkan adanya puluhan ribu mahasiswa yang mengundurkan diri.

Beny menyebut sekitar 17 ribu calon mahasiswa tidak melanjutkan daftar ulang pada 2025. Jumlah itu hanya sekitar 2,8 persen dari seluruh peserta yang lolos seleksi.

Tiga Alasan Peserta Tidak Melanjutkan Registrasi

Kemdiktisaintek mencatat tiga penyebab utama.

Pertama, sebagian peserta memperoleh program studi yang bukan pilihan utama. Mereka memilih menunggu kesempatan lain.

Kedua, banyak peserta mengikuti seleksi perguruan tinggi kedinasan. Mereka lebih memilih kampus kedinasan karena menawarkan ikatan dinas dan peluang kerja setelah lulus.

Ketiga, persoalan biaya pendidikan membuat sebagian peserta mengurungkan niat melanjutkan kuliah. Beberapa pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak memenuhi syarat sehingga mereka mencari sumber pembiayaan lain.

Kemdiktisaintek Minta Publik Cermati Data Resmi

Kemdiktisaintek mengajak masyarakat memeriksa informasi dari sumber resmi sebelum menyebarkannya. Proses penerimaan mahasiswa baru 2026 masih berlangsung, terutama melalui jalur mandiri.

Kementerian akan merilis data akhir setelah seluruh tahapan seleksi selesai. Data itu akan menunjukkan jumlah mahasiswa baru secara menyeluruh dan akurat.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Taklimat Awal Tahun 2026, Presiden Prabowo Tekankan Evaluasi Kinerja dan Langkah Konkret Pemerintah

    Taklimat Awal Tahun 2026, Presiden Prabowo Tekankan Evaluasi Kinerja dan Langkah Konkret Pemerintah

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 397
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik masih memengaruhi kondisi nasional. Pemerintah perlu memastikan kebijakan sejak awal tahun menjawab persoalan publik secara nyata, bukan sekadar agenda internal. Atas dasar itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Taklimat Awal Tahun bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2025). Pemerintah menggelar pertemuan […]

  • Presiden Prabowo Subianto dalam forum bisnis investasi Rp380 triliun Jepang

    Investasi Rp380 Triliun Jepang Masuk ke Indonesia

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Tokyo (duasatunews.com) – Komitmen investasi Rp380 triliun Jepang mengalir ke Indonesia dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Nilai tersebut mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap prospek ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai capaian ini menunjukkan Indonesia semakin dipercaya sebagai tujuan investasi global. Selain itu, ia menegaskan […]

  • Ketua PWI Minta Negara Hadir Perkuat Industri Media

    Ketua PWI Minta Negara Hadir Perkuat Industri Media

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 415
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Akhmad Munir, meminta negara mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat industri media nasional. Ia menilai industri pers tengah menghadapi tekanan berat, baik dari sisi keberlanjutan usaha maupun percepatan perubahan teknologi. Pers Butuh Perlindungan Negara Munir menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi “Kaleidoskop Media Massa 2025” di Gedung […]

  • DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

    DPR RI Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 292
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Hakim Konstitusi DPR RI bertambah setelah DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. DPR RI mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta. Rapat paripurna berlangsung pada Selasa dan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa. Ia memimpin jalannya […]

  • Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal di Sulawesi Tenggara

    Tambang Ilegal di Sulawesi Tenggara; Pembiaran Negara dan Pengkhianatan Terhadap Keadilan Ekologis

    • calendar_month Sabtu, 24 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 322
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – (25/01/2026) Tambang ilegal di Sulawesi Tenggara tidak lagi sekadar pelanggaran hukum. Kini, praktik tersebut berubah menjadi indikator pembiaran negara terhadap kejahatan lingkungan. Lebih jauh, aktivitas tambang berlangsung terbuka dan berulang. Akibatnya, kegagalan otoritas publik semakin terlihat. Selain itu, negara tidak dapat menyederhanakan persoalan ini sebagai ulah segelintir pelaku. Sebaliknya, skala kerusakan menunjukkan […]

  • Gedung DPR MPR DPD RI di Jakarta terkait evaluasi otonomi daerah

    Evaluasi Otonomi Daerah Dinilai Perlu Diperkuat DPD RI

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 321
    • 0Komentar

    Bengkulu, (duasatunews.com) — Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu penguatan agar tetap efektif. Sultan menyampaikan pernyataan itu usai dialog Green Demokrasi Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia dan Generasi Z. Acara berlangsung di Bengkulu, Selasa (17/2/2026). Menurut Sultan, pemerintah perlu […]

expand_less