Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

  • account_circle Reski
  • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
  • visibility 260
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

“Program reguler memiliki anggaran Rp10,31 triliun. Hingga 1 Juli, realisasinya mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen,” kata Didyk.

Program BSPS Menjadi Penyerap Anggaran Terbesar

Kementerian PKP mencatat Program BSPS sebagai penyerap anggaran terbesar. Hingga awal Juli, program tersebut menyerap sekitar Rp1,9 triliun atau 22,25 persen dari alokasi yang tersedia.

Program dukungan manajemen juga berjalan sesuai rencana. Kementerian telah merealisasikan anggaran sebesar Rp497 miliar.

Di sisi lain, pembangunan rumah susun menyerap Rp151 miliar atau 40,61 persen. Program rumah khusus mencatat realisasi Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

Penanganan Kawasan Kumuh Masuk Tahap Persiapan

Kementerian PKP mulai menyiapkan proses lelang untuk program penanganan kawasan kumuh, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Menurut Didyk, tim masih menyusun dokumen perencanaan dan menjalankan manajemen konstruksi. Setelah proses tersebut selesai, kementerian akan memulai pekerjaan fisik.

Sementara itu, kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan, serta operasional balai dan satuan kerja telah menyerap anggaran Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Mayoritas Anggaran Difokuskan untuk Bedah Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 80 persen anggaran kementerian untuk Program BSPS pada 2026.

Total anggaran Kementerian PKP tahun ini mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pemerintah mengarahkan sekitar Rp8 triliun untuk mendukung renovasi rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Pemerintah menargetkan renovasi sekitar 400.000 rumah sepanjang 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya.

Sebanyak 15.000 Rumah Dibangun di Kawasan Perbatasan

Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 unit rumah masuk dalam target tersebut sebagai bagian dari pemerataan pembangunan nasional.

Melalui Program BSPS, pemerintah menyalurkan bantuan stimulan kepada masyarakat. Nilai bantuan rata-rata mencapai sekitar Rp20 juta untuk setiap unit rumah.

Program itu diharapkan mampu mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas permukiman masyarakat di berbagai daerah.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • modernisasi Polri tanpa reformasi struktural

    REFORMASI KOSMETIK

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Saydul La Opua
    • visibility 776
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | Reformasi kosmetik polri menjadi isu penting dalam pembahasan modernisasi kepolisian di Indonesia. Reformasi kosmetik polri ini merujuk pada perubahan yang menonjolkan citra, teknologi, dan slogan institusi, namun belum menyentuh persoalan mendasar seperti budaya kekuasaan, akuntabilitas, dan integritas internal kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, publik terus mendengar jargon modernisasi kepolisian. Kampanye seperti Polri […]

  • pasokan solar Ukraina dibahas Zelenskyy di Timur Tengah

    Pasokan Solar Ukraina Dibahas Zelenskyy di Timur Tengah

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 384
    • 0Komentar

    Istanbul (duasatunews.com) – Pasokan solar Ukraina menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan Presiden Volodymyr Zelenskyy ke kawasan Timur Tengah. Ukraina berharap negara-negara di kawasan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan energi sebagai imbalan atas dukungan dalam menghadapi ancaman drone. Zelenskyy menyampaikan bahwa pihaknya tengah menuntaskan pembahasan terkait pasokan energi, khususnya solar, untuk mendukung kebutuhan dalam […]

  • kegiatan Koperasi Merah Putih dalam mendukung ekonomi desa

    Koperasi Merah Putih Target 25.000 Unit dalam Tiga Bulan

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 25.000 unit Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia dalam waktu tiga bulan. Program Koperasi Merah Putih ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara peletakan batu pertama proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan […]

  • Dugaan Korupsi Ore Nikel PT PCM Disorot, KASMI Siap Geruduk Kejagung dan Mabes Polri

    Dugaan Korupsi Ore Nikel PT PCM Disorot, KASMI Siap Geruduk Kejagung dan Mabes Polri

    • calendar_month Minggu, 8 Nov 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Jakarta, (DUASATUNWS.COM) – Komite Aksi Strategis Mahasiswa Indonesia (KASMI) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (9/11/2026) di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Rahman selaku Ketua Umum KASMI. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi […]

  • Saldo TikTok Shop UMKM menjadi pembahasan Komisi VII DPR RI terkait penahanan dana pelaku usaha.

    Saldo UMKM Diduga Ditahan TikTok Shop, Komisi VII DPR Siap Panggil Pengelola Platform

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 313
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Komisi VII DPR RI akan memanggil pengelola TikTok Shop setelah menerima laporan dari sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengaku tidak dapat mencairkan saldo hasil penjualan mereka. Nilai dana yang menjadi sengketa mencapai miliaran rupiah. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan Komisi VII ingin mendengar penjelasan langsung […]

  • penetapan tersangka kadin sultra dipersoalkan jarnas mm soal ketimpangan hukum

    Penetapan Tersangka Kadin Sultra Dipersoalkan, Jarnas Soroti Ketimpangan Kasus Tambang

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 492
    • 0Komentar

    Penetapan tersangka Kadin Sultra terhadap Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang (AT), memicu polemik publik. Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas MM) menilai aparat penegak hukum menjalankan proses secara tidak adil dan kurang transparan. Penetapan Tersangka Kadin Sultra Dipersoalkan Jarnas Jarnas menilai aparat tidak konsisten menangani kasus pertambangan. PT Masempodalle bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi tanpa […]

expand_less