Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » Kejagung Periksa Kajari Sampang Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Kejagung Periksa Kajari Sampang Terkait Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
  • visibility 236
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.comKajari Sampang diperiksa Kejagung setelah aparat menerima laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Bidang Intelijen dan Pengawasan Kejaksaan Agung menjalankan pemeriksaan tersebut di Jakarta dan menegaskan bahwa proses itu bukan operasi tangkap tangan (OTT).

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Rudi Margono, membenarkan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi. Ia menegaskan bahwa tim pengawasan hanya memeriksa satu pejabat dan tidak melakukan penangkapan.

“Hanya Kajari Sampang yang kami periksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Proses ini bukan OTT,” kata Rudi Margono di Jakarta, Kamis.

Rudi menjelaskan bahwa Kejagung membawa Fadilah Helmi ke Jakarta untuk mempermudah pemeriksaan oleh tim intelijen dan pengawasan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi prosedur lazim ketika pemeriksaan membutuhkan pendalaman langsung oleh tim pusat.

Ia juga menyampaikan bahwa tim Jamwas masih mendalami laporan masyarakat yang menjadi dasar pemeriksaan. Hingga kini, Kejagung belum membeberkan rincian dugaan pelanggaran karena proses klarifikasi masih berjalan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat terlebih dahulu memeriksa Fadilah Helmi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah itu, Satuan Tugas Khusus Kejagung melanjutkan pemeriksaan di kantor pusat Kejaksaan Agung di Jakarta.

Melalui pemeriksaan ini, Kejagung menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap jajaran kejaksaan di daerah. Lembaga tersebut berupaya memastikan setiap pejabat kejaksaan melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum, kode etik, dan prinsip profesionalitas.

Rudi Margono menegaskan bahwa Kejagung menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara objektif dan bertanggung jawab. Ia meminta publik menunggu hasil resmi pemeriksaan dan tidak menarik kesimpulan prematur.

“Kami akan menyampaikan perkembangan pemeriksaan secara terbuka setelah seluruh proses selesai, sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Langkah pengawasan ini sekaligus menunjukkan komitmen Kejagung dalam menjaga integritas institusi penegak hukum. Kejagung berharap proses ini dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas bagi seluruh jajaran kejaksaan, baik di pusat maupun di daerah.

  • Penulis: Rahman
  • Editor: Nur Endana

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    DJP Dukung Pencabutan Izin Konsultan Pajak yang Terjerat OTT KPK

    • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 326
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus konsultan pajak OTT KPK kembali menyorot integritas layanan perpajakan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan dukungan terhadap pencabutan izin praktik konsultan pajak yang terlibat operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di KPP Madya Jakarta Utara. DJP menilai langkah tegas tersebut penting untuk menjaga profesionalisme konsultan pajak dan melindungi […]

  • Paparan Prabowo di Istana Bahas Energi dan Hilirisasi Nasional

    Paparan Prabowo di Istana Bahas Energi dan Hilirisasi Nasional

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 314
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Paparan Prabowo di Istana menjadi agenda utama dalam pertemuan Presiden dengan para rektor dan guru besar perguruan tinggi negeri maupun swasta di Istana Kepresidenan, Kamis. Prabowo Subianto menjelaskan kondisi energi nasional, arah kebijakan hilirisasi, serta situasi ekonomi dan ketahanan negara. Sorotan Energi dan Hilirisasi Industri Dalam forum tersebut, Presiden memaparkan tantangan global […]

  • KPK Menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

    KPK Menetapkan Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 331
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Kasus korupsi kuota haji 2024 kembali mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola layanan ibadah. Dugaan penyalahgunaan kewenangan ini berpotensi merugikan calon jamaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Isu ini menjadi penting karena penyelenggaraan haji 2024 sebelumnya menuai sorotan luas. Perubahan alokasi kuota dan kebijakan teknis memicu keluhan jamaah […]

  • KUR Pertanian 2026, Pemerintah Siapkan Rp300 Triliun

    KUR Pertanian 2026, Pemerintah Siapkan Rp300 Triliun

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 322
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Pemerintah menjadikan KUR pertanian 2026 sebagai fokus kebijakan untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Pemerintah menyiapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun guna memperluas akses pembiayaan petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan. Kebijakan ini melengkapi berbagai langkah penguatan kebijakan pertanian pemerintah. Pemerintah Dorong Pembiayaan Pertanian Lewat KUR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian […]

  • IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    IPMKU Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Tambang Nikel di Konawe Utara

    • calendar_month Senin, 26 Jan 2026
    • account_circle Brian putra
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta, dusatunews.com | IPMKU Jakarta mendesak pemerintah segera mengaudit izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Desakan tersebut mereka suarakan melalui Aksi Jilid IV sebagai bentuk konsistensi dalam mengawal dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, Senin (26/01/26). Dalam aksi unjuk rasa itu, massa IPMKU Jakarta memusatkan sorotan pada aktivitas PT Kembar Emas […]

  • penggalangan dana banjir Aceh oleh Pemuda 21

    PEMUDA 21 Mengajak Berdonasi untuk Korban Bencana Sumatera–Aceh

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 574
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Penggalangan dana banjir Sumatera Aceh menjadi langkah nyata Lembaga PEMUDA 21 dalam membantu masyarakat terdampak bencana alam. Banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh serta merusak permukiman warga. Kondisi tersebut mendorong PEMUDA 21 untuk bergerak cepat melalui aksi kemanusiaan. PEMUDA 21 menggelar aksi bertajuk “Penggalangan Dana Bantuan Sumatera–Aceh” selama tiga […]

expand_less