Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » AS–Denmark Bahas Greenland di Tengah Sorotan Pernyataan Trump

AS–Denmark Bahas Greenland di Tengah Sorotan Pernyataan Trump

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Minggu, 11 Jan 2026
  • visibility 523
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com — Isu Greenland Amerika Serikat kembali menjadi sorotan internasional. Baru-baru ini, media Inggris Daily Mail melaporkan bahwa Presiden Donald Trump meminta komandan operasi khusus militer AS menyiapkan sejumlah opsi kebijakan, termasuk kemungkinan menggunakan kekuatan.
https://www.dailymail.co.uk

Sebagai akibat laporan itu, banyak pihak memperhatikan ketegangan geopolitik di kawasan Arktik.

Perbedaan Pandangan di Militer AS

Laporan Daily Mail menyebutkan bahwa pembahasan internal menimbulkan perbedaan pendapat di tubuh militer AS. Beberapa perwira senior menilai pendekatan keras dapat meningkatkan risiko konflik internasional.

Di sisi lain, Penasihat Kebijakan Presiden AS Stephen Miller mendorong langkah tegas karena menilai Greenland strategis bagi kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

Selain itu, beberapa analis internasional menekankan bahwa isu Greenland bisa terkait dengan agenda politik domestik AS menjelang pemilihan paruh waktu Kongres.

Baca juga: Ketegangan Geopolitik di Kawasan Arktik

Denmark Menolak Pendekatan Keras

Pemerintah Denmark merespons laporan itu secara tegas. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengumumkan bahwa pihaknya akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta klarifikasi resmi.

Selain itu, dokumen resmi Denmark dapat diakses melalui laman Kementerian Luar Negeri.
https://um.dk

Artikel terkait: Hubungan Amerika Serikat dan Denmark

AS Tunjuk Utusan Khusus untuk Greenland

Pada Desember lalu, Presiden Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. Penunjukan ini menunjukkan upaya Washington meningkatkan keterlibatan strategis di wilayah tersebut.

Selain itu, Landry menegaskan AS tetap mengutamakan diplomasi, meski tetap mempertimbangkan opsi strategis lain.

Greenland Tegaskan Tidak untuk Dijual

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersama Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk pengambilalihan wilayah.

Selain itu, mantan Perdana Menteri Greenland Mute Egede mempertegas bahwa Greenland bukan untuk dijual dan tidak akan menjadi bagian dari negara lain.

Status Otonomi Greenland

Greenland menjadi koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga kini. Sejak 2009, pemerintah Greenland mengelola urusan internal dan kebijakan domestik secara otonom.

Selain fakta ini, profil wilayah Greenland dan posisinya di kawasan Nordik bisa dilihat melalui laman resmi kerja sama negara-negara Nordik.
👉 https://www.norden.org

Laporan sebelumnya: Persaingan Global di Wilayah Kutub Utara

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas di PN Jakarta Selatan

    Praperadilan Yaqut Cholil Ditunda, KPK Ajukan Penjadwalan Ulang

    • calendar_month Selasa, 24 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. KPK menyampaikan permintaan itu karena tim hukumnya harus menghadiri beberapa sidang lain pada hari yang sama. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa Biro Hukum KPK telah mengirim surat resmi kepada majelis hakim. Ia menegaskan bahwa keterbatasan personel […]

  • Ilustrasi bea cukai haji 2025 saat petugas memeriksa barang bawaan jemaah dengan aturan pembebasan bea masuk dan pelaporan lisan.

    Bea Cukai Haji 2025: Aturan Baru Barang Bawaan Jemaah

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 174
    • 1Komentar

    Aturan Baru Bea Cukai Jemaah Haji 2025 Jakarta,(duasatunews.com)//Pemerintah memperbarui aturan bea cukai untuk mempermudah jemaah haji saat kembali ke Indonesia. Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan ini melalui PMK Nomor 34 Tahun 2025. Aturan ini membantu mempercepat pemeriksaan di bandara sekaligus menjaga pengawasan barang dari luar negeri. Pemerintah Permudah Barang Bawaan Jemaah Pemerintah memberi fasilitas pembebasan bea […]

  • Golkar dukung Prabowo Gibran ditegaskan Bahlil Lahadalia

    Golkar Dukung Prabowo Gibran hingga Akhir Pemerintahan

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 366
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga akhir masa jabatan. Bahlil menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat. Menurut Bahlil, Golkar memiliki kewajiban politik karena partai tersebut mengusung […]

  • TP PKK Jakarta Pusat menyerahkan akta kematian kepada keluarga korban tabrakan kereta api Bekasi

    TP PKK Jakarta Pusat Gerak Cepat Urus Akta Kematian Korban Tabrakan KA

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jakarta Pusat langsung mengurus akta kematian korban tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4). Korban bernama Nuryati binti Tarmidi. Ketua TP PKK Jakarta Pusat, Witri Yenny Arifin, menegaskan timnya segera memproses dokumen agar keluarga bisa langsung memakainya. “Saya langsung memproses […]

  • pemerintah Polandia larang siswa gunakan gawai di sekolah

    POLANDIA SIAP LARANG SISWA DI BAWAH 16 TAHUN GUNAKAN GAWAI DI SEKOLAH

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– Pemerintah Polandia menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang melarang siswa berusia di bawah 16 tahun menggunakan telepon seluler dan jam tangan pintar di lingkungan sekolah. RUU tersebut kini menunggu persetujuan parlemen dan tanda tangan Presiden Polandia, Karol Nawrocki. Setelah itu, pemerintah akan memberlakukannya sebagai undang-undang. Aturan Berlaku Selama Jam Sekolah Aturan baru itu melarang siswa […]

  • Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    Menambang Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin,IMPH Desak Dirjen Minerba Untuk Tidak Mengeluarkan RKAB PT.AMI & PT.AMINDO

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 423
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Senin (12/01/2026) Aksi IMPH di Dirjen Minerba menjadi sorotan publik setelah Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum menggelar unjuk rasa terkait dugaan tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Pertama, Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH) menggelar aksi unjuk rasa. Aksi tersebut berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya […]

expand_less