Breaking News
light_mode
Beranda » Pendidikan » DPR RI Soroti Lemahnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Miskin

DPR RI Soroti Lemahnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Miskin

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
  • visibility 691
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – Hak pendidikan anak miskin kembali mendapat perhatian DPR RI setelah wafatnya seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam konteks ini, Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menyebut peristiwa tersebut sebagai bukti lemahnya perlindungan hak dasar anak dalam sistem pendidikan nasional.

“Kasus ini menunjukkan celah besar dalam pemenuhan hak belajar anak dari keluarga kurang mampu,” ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).

Negara Harus Menjamin Akses Pendidikan Dasar

Pada prinsipnya, Syarief menegaskan negara harus menjamin setiap anak dapat bersekolah tanpa hambatan ekonomi. Selain itu, ia mengingatkan pemerintah mengelola anggaran pendidikan yang sangat besar melalui APBN.

Oleh karena itu, Syarief meminta pemerintah menyediakan kebutuhan dasar siswa seperti buku dan alat tulis. Dengan demikian, negara dapat mencegah tragedi serupa di masa depan.

“Anggaran pendidikan sangat besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan anak-anak memperoleh kebutuhan belajar paling dasar,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

DPR Minta Evaluasi Penyaluran Bantuan

Selanjutnya, Syarief meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi penyaluran bantuan pendidikan. Secara khusus, ia menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan, terutama bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

Di sisi lain, Syarief mendorong guru berperan aktif memantau kondisi psikologis peserta didik. Menurutnya, guru dapat mendeteksi lebih awal tekanan sosial dan ekonomi yang dialami siswa.

Dengan langkah tersebut, negara dapat melindungi hak pendidikan anak miskin agar faktor ekonomi keluarga tidak menghambat proses belajar.

Tragedi di Kabupaten Ngada

Sebelumnya, YBS (10), siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT, wafat setelah mengalami tekanan berat. Dalam keseharian, keluarganya tidak mampu membeli buku dan alat tulis seharga kurang dari Rp10.000.

Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga membatasi pemenuhan kebutuhan sekolah anak tersebut. Situasi ini pun memicu keprihatinan luas di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, kasus ini memberi peringatan keras kepada negara. Karena itu, DPR meminta pemerintah memperkuat kebijakan, pengawasan, dan pendampingan sosial agar hak pendidikan anak miskin benar-benar terlindungi di seluruh wilayah Indonesia.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Terancam UAS

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 1.037
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Beasiswa Pemda Konawe belum berjalan hingga pertengahan semester. Padahal, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe telah menetapkan program tersebut melalui penandatanganan MoU sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beasiswa Pemda Konawe Belum Cair, Mahasiswa Hadapi Kendala Sejumlah mahasiswa asal Konawe mengaku menghadapi kendala serius akibat belum cairnya dana beasiswa. Banyak mahasiswa […]

  • “XPeng akuisisi pabrik Volkswagen di Eropa untuk produksi mobil listrik”

    Xpeng Incar Pabrik Volkswagen di Eropa, Strategi Baru Hindari Tarif Uni Eropa

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Produsen kendaraan listrik asal China, XPeng, membuka pembicaraan dengan Volkswagen untuk membeli pabrik di Eropa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi perusahaan di pasar internasional. Direktur Pelaksana XPeng wilayah Eropa timur laut, Elvis Cheng, menyampaikan rencana itu dalam konferensi “Future of the Car” yang digelar Financial Times. Perusahaan membutuhkan fasilitas produksi tambahan […]

  • Renovasi Sekolah Nasional Jadi Prioritas Pemerintah Prabowo

    Renovasi Sekolah Nasional Jadi Prioritas Pemerintah Prabowo

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 641
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — renovasi sekolah nasional menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan melalui pembenahan dan revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Perbaikan dan Renovasi Sekolah Jadi Agenda Utama Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan perbaikan sekolah saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus […]

  • demo Kaltim 21 April di Kantor Gubernur Samarinda diikuti mahasiswa dan masyarakat membawa bendera organisasi

    Ribuan Massa Demo di Samarinda, Desak Evaluasi Kebijakan hingga Isu Dugaan KKN Menguat

    • calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 362
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Demo Kaltim 21 April berlanjut ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur setelah ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lebih dulu menggelar aksi di gedung DPRD Kaltim, Selasa (21/4/2026). Sekitar pukul 13.00 Wita, massa bergerak dari DPRD menuju Kantor Gubernur. Mereka melanjutkan aksi dengan orasi terbuka dan menyampaikan tuntutan secara langsung. Massa tetap bertahan hingga sore hari untuk […]

  • KUHP Baru Batasi Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Wamenkum: Proses Hukum Jalan Jika Ada Laporan

    KUHP Baru Batasi Pasal Penghinaan Lembaga Negara, Wamenkum: Proses Hukum Jalan Jika Ada Laporan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 794
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com – Penghinaan lembaga negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru kembali menarik perhatian publik. Perbincangan ini muncul seiring kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap kemungkinan pembatasan kebebasan berekspresi dan ruang kritik. Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa aparat penegak hukum tidak langsung memproses dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan martabat lembaga negara. KUHP baru secara […]

  • Peserta MUBES PEMUDA 21 mengikuti sidang pleno organisasi

    Julpan dan Alfan Koriama Raih Suara Terbanyak pada MUBES PEMUDA 21

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Admin 21
    • visibility 679
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — MUBES PEMUDA 21 berlangsung demokratis dan penuh antusiasme. Musyawarah Besar ini menjadi forum tertinggi organisasi dalam menentukan arah kepemimpinan dan strategi gerakan pemuda ke depan. Seluruh kader mengikuti agenda dengan disiplin dan semangat partisipatif. Sejak pembukaan sidang, peserta MUBES PEMUDA 21 aktif menyampaikan pandangan, masukan, dan gagasan. Forum berjalan dinamis dengan tetap […]

expand_less