Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » KTT D-8 2026: Indonesia Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret

KTT D-8 2026: Indonesia Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
  • visibility 308
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, duasatunews.com – Konferensi Tingkat Tinggi Developing Eight (D-8) yang akan berlangsung di Jakarta pada April 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara berkembang. Pemerintah menargetkan forum ini menghasilkan kesepakatan nyata yang memberi dampak langsung, bukan sekadar pertemuan simbolik.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa pemerintah kini menyusun agenda pertemuan secara intensif. Pemerintah ingin memastikan setiap pembahasan mengarah pada hasil konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh negara anggota.

“Setiap negara anggota memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda. Jika negara-negara itu menyatukan potensi, kerja sama ini akan membentuk kekuatan besar,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Penguatan Kerja Sama Ekonomi Negara Berkembang

Indonesia memandang forum D-8 sebagai wadah strategis untuk memperluas kerja sama perdagangan, investasi, dan industri. Pemerintah mendorong negara anggota membangun kolaborasi berbasis kebutuhan nyata dan kepentingan bersama.

Melalui KTT ini, Indonesia mengajak negara anggota memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi agar mampu menghadapi tekanan global. Pemerintah juga mendorong pertukaran pengalaman dalam pengelolaan ekonomi, pengembangan industri, dan peningkatan daya saing.

Jakarta Siap Menjadi Tuan Rumah

Pemerintah merencanakan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi tersebut. Tim teknis kini menilai sejumlah lokasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur, keamanan, dan kelancaran agenda diplomatik internasional.

Selain pertemuan utama, Indonesia menyiapkan rangkaian kegiatan pendukung. Pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini untuk memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat peran Indonesia di forum internasional.

Indonesia Angkat Isu Kelautan

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arief Havas Oegroseno menjelaskan bahwa Indonesia mengusulkan isu kelautan sebagai agenda tambahan. Menurutnya, seluruh negara anggota memiliki wilayah laut yang luas, tetapi kerja sama D-8 belum pernah membahas potensi tersebut secara khusus.

Indonesia mendorong negara anggota menjadikan kelautan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah menilai kerja sama di sektor maritim dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Melalui KTT ini, Indonesia berharap negara anggota memperluas cakupan kerja sama agar tidak hanya berfokus pada daratan, tetapi juga mengoptimalkan potensi ekonomi maritim.

Adrian Moita

Penulis

Update, Akurat & Terpercaya

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audiensi LP2D ke Kementerian Sosial bahas pendidikan anak pesisir

    LP2D Audiensi ke Kementerian Sosial, Dorong Perhatian bagi Anak Pesisir dan Masyarakat 3T

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • visibility 1.335
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Daerah (LP2D) melakukan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membangun sinergi program pemberdayaan masyarakat. Fokus utama kerja sama ini adalah anak-anak pesisir serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). LP2D menginisiasi audiensi tersebut melalui jadwal resmi dengan Saifullah Yusuf, tanpa melalui undangan formal. Pihak kementerian menugaskan Tenaga Ahli […]

  • penetapan tersangka kadin sultra dipersoalkan jarnas mm soal ketimpangan hukum

    Penetapan Tersangka Kadin Sultra Dipersoalkan, Jarnas Soroti Ketimpangan Kasus Tambang

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle Arin Fahrul Sanjaya
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Penetapan tersangka Kadin Sultra terhadap Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang (AT), memicu polemik publik. Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas MM) menilai aparat penegak hukum menjalankan proses secara tidak adil dan kurang transparan. Penetapan Tersangka Kadin Sultra Dipersoalkan Jarnas Jarnas menilai aparat tidak konsisten menangani kasus pertambangan. PT Masempodalle bukan satu-satunya perusahaan yang beroperasi tanpa […]

  • tarif impor global Trump diumumkan di Washington DC

    Trump Umumkan Tarif Impor Global Baru Usai MA AS Batalkan

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 255
    • 0Komentar

    WASHINGTON DC, (duasatunews.com) — Tarif impor global Trump kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen untuk seluruh negara pada Jumat (20/2). Langkah ini muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif impor sebelumnya yang ia terapkan secara sepihak. Dalam konferensi pers, Trump menyampaikan langsung kebijakan tersebut kepada […]

  • HP Pimpinan KPK Disorot, MAKI Minta Dibuka Terkait Yaqut

    HP Pimpinan KPK Disorot, MAKI Minta Dibuka Terkait Yaqut

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 173
    • 4Komentar

    Jakarta,(dmuasatunews.com)//HP pimpinan KPK jadi sorotan setelah Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ponsel para pimpinan. Ia menyampaikan usulan tersebut saat menjalani klarifikasi terkait polemik penahanan Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Boyamin, pembukaan data komunikasi pimpinan penting untuk memastikan tidak ada intervensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dinilai penting agar […]

  • TNI bantu tangani begal melalui patroli bersama TNI dan Polri untuk menjaga keamanan masyarakat

    TNI AD Siap Bantu Tangani Begal, Tegaskan Tidak Miliki Kewenangan Penegakan Hukum

    • calendar_month Jumat, 29 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)– TNI Angkatan Darat (TNI AD) siap membantu Polri dalam mencegah dan menangani aksi begal di berbagai daerah. Namun, kewenangan penegakan hukum tetap berada di tangan kepolisian. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan keterlibatan TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu, langkah tersebut mengacu pada aturan yang […]

  • Bahlil menjelaskan rumus baru harga mineral kepada investor China di Jakarta

    Bahlil Buka Suara soal Rumus Baru Harga Mineral, Investor China Mulai Pertanyakan Regulasi

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Windi Anggraini
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Rumus baru harga mineral mulai menjadi perhatian investor asing setelah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan terbaru di sektor pertambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menjelaskan rumus baru harga mineral kepada pelaku usaha dan pihak Kedutaan Besar China. Bahlil mengatakan komunikasi dengan investor sudah berlangsung dalam beberapa waktu […]

expand_less