Breaking News
light_mode
Beranda » Internasional » Trump Operasi Militer Kuba Dinilai Tidak Diperlukan

Trump Operasi Militer Kuba Dinilai Tidak Diperlukan

  • account_circle adrian moita
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 273
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Washington, (duasatunews.com) — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan operasi militer terhadap Kuba. Trump menyampaikan pernyataan itu pada Senin (16/2) ketika menjawab pertanyaan wartawan di atas Air Force One.

Sejumlah wartawan menanyakan kemungkinan langkah Amerika Serikat setelah pemerintah AS sebelumnya melancarkan operasi untuk menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Menanggapi pertanyaan tersebut, Trump menyatakan bahwa kondisi Kuba berbeda dan tidak memerlukan pendekatan militer.

“Jika hal itu terjadi, operasinya tidak sulit. Namun, saya menilai langkah tersebut tidak akan diperlukan,” kata Trump.

Trump Operasi Militer Kuba Diganti Pendekatan Diplomasi

Trump menjelaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat saat ini menjalankan pembicaraan langsung dengan pemerintah Kuba. Ia menyebut Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, ikut terlibat aktif dalam proses diplomasi tersebut.

Trump menilai pembicaraan itu penting karena menyentuh persoalan kemanusiaan. Ia menyampaikan bahwa situasi di Kuba menuntut solusi melalui kesepakatan, bukan melalui kekuatan militer.

“Ini menyangkut masalah kemanusiaan dan menjadi ancaman serius. Kuba perlu membuat kesepakatan,” ujar Trump.

Perbandingan dengan Operasi AS di Venezuela

Pada 3 Januari lalu, pasukan Amerika Serikat melancarkan operasi di Venezuela dan menangkap Nicolás Maduro bersama istrinya, Cilia Flores. Pemerintah AS kemudian membawa pasangan tersebut ke New York untuk menjalani proses hukum.

Trump menyatakan bahwa pemerintah AS menuduh Maduro dan Flores terlibat dalam kasus “narko-terorisme” dan menganggap keduanya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Meski demikian, Trump menegaskan bahwa Washington tidak melihat situasi Kuba dalam kerangka yang sama.

Dengan pernyataan tersebut, Trump operasi militer Kuba tidak menjadi pilihan kebijakan Amerika Serikat saat ini. Pemerintah AS memilih mengutamakan diplomasi, dialog, dan pertimbangan kemanusiaan dalam mengelola hubungan dengan Havana.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo kerukunan bangsa dalam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara

    Prabowo Kerukunan Bangsa Jadi Modal Jaga NKRI

    • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 230
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kerukunan bangsa menjadi modal utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerukunan bangsa sebagai kekuatan penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika global. Presiden menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan 1447 H/2026 M di Istana Negara, Jakarta, Selasa […]

  • Konflik Poso 1998–2001 di Sulawesi Tengah, ilustrasi kerusuhan komunal dan upaya rekonsiliasi nasional

    Konflik Poso: Dari Kerusuhan Lokal hingga Upaya Rekonsiliasi Nasional

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 317
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) — Kerusuhan komunal yang melanda Poso, Sulawesi Tengah, pada 1998–2001 menjadi salah satu konflik horizontal terpanjang di Indonesia pasca-Reformasi. Konflik berlatar agama antara komunitas Muslim dan Kristen ini menimbulkan korban jiwa, merusak infrastruktur, serta meninggalkan dampak sosial jangka panjang. Konflik Poso bermula dari perkelahian antar pemuda pada 24 Desember 1998 di pusat Kota […]

  • post-truth dalam pesta demokrasi Indonesia

    POST TRUTH PESTA DEMOKRASI

    • calendar_month Senin, 17 Mar 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 1.304
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Fenomena post-truth dalam pesta demokrasi semakin menguat dalam kehidupan politik Indonesia. Saat ini, emosi dan sentimen sering mengalahkan fakta. Akibatnya, opini publik mudah digiring oleh narasi manipulatif, bukan oleh data dan kebenaran. Demokrasi yang Kehilangan Arah Nalar Pada kenyataannya, Indonesia sedang melewati fase sosial-politik yang melelahkan. Pemerintah kerap melahirkan kebijakan tanpa dialog […]

  • Pertumbuhan Properti 2026 Dorong Green Building

    Pertumbuhan Properti 2026 Dorong Green Building

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 279
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com —Knight Frank Indonesia melihat sektor properti Indonesia memasuki 2026 dengan optimisme yang lebih terukur setelah melalui dinamika pasar sepanjang 2025. Pelaku industri merespons perubahan pola kerja, konsumsi, dan mobilitas masyarakat dengan strategi yang lebih adaptif. Pertumbuhan properti 2026 menunjukkan tren positif seiring perubahan gaya hidup masyarakat urban dan meningkatnya kebutuhan ruang yang berkelanjutan. […]

  • Mendagri Tito Karnavian menjelaskan WFH ASN pemda

    WFH ASN Pemda Diatur Mendagri Lewat SE Terbaru

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – WFH ASN pemda kini menjadi kebijakan resmi Kementerian Dalam Negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong sistem kerja yang lebih fleksibel sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800.1.5/3349/SJ. Dalam aturan tersebut, pemerintah menggabungkan pola kerja dari kantor (WFO) dan kerja dari rumah (WFH) […]

  • bos sritex dituntut 16 tahun di sidang tipikor semarang

    Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Kredit

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 138
    • 0Komentar

    SEMARANG (duasatunews.com) – Bos Sritex dituntut 16 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit. Jaksa menuntut Komisaris Utama Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama Iwan Kurniawan Lukminto masing-masing 16 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Jaksa Penuntut Umum Fajar Santoso membacakan tuntutan pada Senin. Selain pidana penjara, jaksa menuntut denda […]

expand_less