Breaking News
light_mode
Beranda » Teknologi » Digitalisasi Lebih Dulu, Bukan Sekadar Kejar AI: Strategi Indonesia Hadapi Otomatisasi Dini

Digitalisasi Lebih Dulu, Bukan Sekadar Kejar AI: Strategi Indonesia Hadapi Otomatisasi Dini

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
  • visibility 293
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Duasatunews.com) — Dorongan global untuk mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI) terus menguat. Banyak negara berlomba menerapkan teknologi ini demi efisiensi. Namun, bagi Indonesia, kecepatan bukan satu-satunya jawaban.

Sejumlah pengamat menilai Indonesia perlu bertindak hati-hati. Karena itu, adopsi AI harus berjalan seiring penguatan fondasi digital. Tanpa kesiapan institusi dan tenaga kerja, otomatisasi justru berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Indonesia memiliki sekitar 280 juta penduduk. Sementara itu, bonus demografi diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2035. Setiap tahun, sekitar 2–3 juta penduduk usia kerja masuk ke pasar tenaga kerja.

Namun, pertumbuhan lapangan kerja formal masih terbatas. Akibatnya, lebih dari 55 persen tenaga kerja bertahan di sektor informal. Kondisi ini membuat pasar kerja lebih rentan terhadap percepatan teknologi.

Risiko Otomatisasi di Berbagai Sektor

Di sektor perbankan, lembaga keuangan menggunakan chatbot dan sistem analitik berbasis AI. Teknologi ini memang meningkatkan efisiensi layanan. Namun, penerapan luas dapat mengurangi kebutuhan tenaga administrasi.

Selain itu, sektor ritel modern mulai mengandalkan kasir otomatis dan sistem inventori cerdas. Dengan demikian, peran kasir dan staf gudang semakin menyusut. Di manufaktur, perusahaan memanfaatkan robot industri dan sistem prediktif. Akibatnya, permintaan tenaga kerja semi-terampil ikut menurun.

Tanpa kebijakan transisi, otomatisasi dapat memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, pasar kerja berisiko terpolarisasi antara pekerjaan berupah tinggi dan pekerjaan informal berupah rendah.

Fondasi Digital Masih Lemah

Masalah utama tidak terletak pada teknologi AI. Sebaliknya, tantangan terbesar muncul dari kesiapan institusi. Pemerintah telah mendorong digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan integrasi data kependudukan.

Namun, banyak kementerian dan lembaga masih mengelola data secara terpisah. Akibatnya, interoperabilitas belum berjalan optimal. Di sisi lain, tata kelola data pribadi masih memerlukan penguatan.

Pengalaman penyaluran bantuan sosial selama pandemi COVID-19 menunjukkan lemahnya sinkronisasi data. Karena itu, banyak warga miskin tidak tercatat, sementara penerima ganda tetap muncul.

Jika pemerintah mengotomatisasi proses ini sepenuhnya, dampaknya bisa lebih luas. Dengan demikian, kesalahan algoritma akan sulit dikoreksi tanpa mekanisme banding yang kuat. Dalam skala nasional, kesalahan tersebut berpotensi memicu ketidakadilan sistemik.

Produktivitas dan Risiko Ketergantungan

Indonesia juga menghadapi tantangan produktivitas. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja stagnan di kisaran 3–4 persen per tahun. Sementara itu, angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelum 2010.

Tanpa reformasi struktural, AI hanya menambah lapisan teknologi. Oleh sebab itu, efisiensi jangka pendek tidak otomatis menciptakan mesin pertumbuhan baru.

Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada teknologi global. Infrastruktur komputasi awan dan model AI generatif sebagian besar berasal dari luar negeri. Akibatnya, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar pengguna dan pemasok data.

Pengamat menilai Indonesia perlu menempatkan digitalisasi sebagai tahap awal pembangunan AI. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola data, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan industri digital domestik.

Dengan pendekatan bertahap, AI dapat menjadi alat pembangunan. Sebaliknya, tanpa fondasi kuat, otomatisasi justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbicara di hadapan warga saat kegiatan lapangan di Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi Menilai Kritik Publik sebagai Kontrol Kepemimpinan

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 468
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Dedi Mulyadi merespons kritik publik terkait kehadirannya di lokasi longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gubernur Jawa Barat itu menilai kritik masyarakat sebagai bentuk kontrol publik yang sehat dalam demokrasi. Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada anak muda yang menilai kepala daerah tidak perlu terlibat langsung dalam proses teknis evakuasi. Ia […]

  • Presiden Iran Serukan Keadilan dan Kewaspadaan terhadap Eksploitasi Aksi Protes

    Presiden Iran Serukan Keadilan dan Kewaspadaan terhadap Eksploitasi Aksi Protes

    • calendar_month Sabtu, 31 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 345
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com | Presiden Iran serukan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjaga persatuan nasional di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan penegasan tersebut pada Sabtu (waktu setempat) saat menanggapi aksi protes di Iran yang terjadi di sejumlah wilayah. Keadilan sebagai Fondasi Pemerintahan Dalam pidatonya, Pezeshkian menegaskan bahwa keadilan harus menjadi […]

  • Aduan Masyarakat Kompolnas Dibuka Kapolri untuk Perbaikan Polri

    Kapolri : Aduan Masyarakat Kompolnas Jadi Bahan Perbaikan Polri

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Aduan masyarakat Kompolnas menjadi fokus utama dalam upaya pembenahan institusi kepolisian. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menampung seluruh laporan dan saran dari publik sebagai dasar evaluasi. Ia menyampaikan hal tersebut usai meresmikan kantor baru Komisi Kepolisian Nasional di Graha Sentana, Jakarta Selatan. Menurutnya, setiap pelanggaran harus menjadi bahan perbaikan berkelanjutan. […]

  • Hewan kurban Jatim sehat saat ditinjau Khofifah di Bojonegoro

    Khofifah Pastikan Hewan Kurban Jatim Sehat, Distribusi ke Daerah Aman Jelang Idul Adha

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 92
    • 3Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro dalam kondisi sehat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin distribusi ternak ke berbagai daerah berjalan aman dan lancar. Khofifah menyampaikan hal tersebut saat meninjau sentra peternakan sapi milik H. Wariyanto di Desa Semutan Pomahan, […]

  • Prabowo Salah Sebut Tahun MBG dalam Pidato Natal Nasional

    Prabowo Salah Sebut Tahun MBG dalam Pidato Natal Nasional

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 551
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah keliru menyebut tahun saat memaparkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kekeliruan itu muncul dalam pidato Perayaan Natal Nasional 2025 di Jakarta, Senin (5/1/2026). Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan MBG kepada 55 juta penerima manfaat dalam kurun satu tahun. Namun, ia menyebut rentang […]

  • Aksi mahasiswa menuntut transparansi dana jamrek Sultra di Kementerian

    Jarnas MM Akan Geruduk Kementerian ESDM, Soroti Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi Tambang di Sultra

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Afs
    • visibility 765
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas MM) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dalam waktu dekat. Aksi ini menyoroti pengelolaan dana jaminan reklamasi (jamrek) perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak transparan. Ketua Umum Jarnas MM, Arin Fahrul Sanjaya, menyebut Kementerian ESDM […]

expand_less