Main Ilegal di Balik Proyek Besar? PT KNI dan Aliran Material ke IPIP Dipertanyakan
- account_circle Rahman
- calendar_month Selasa, 21 Apr 2026
- visibility 344
- comment 1 komentar
- print Cetak
Foto: Rendy Salim menyampaikan pandangan terkait dugaan tambang ilegal PT KNI dan mendesak penegakan hukum yang tegas.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (Duasatunews.com) – Dugaan praktik pertambangan ilegal kembali memicu kemarahan publik. PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) mengeksploitasi batuan (Galian C) tanpa izin resmi di wilayah IUP milik PT Surya Lintas Gemilang (SLG).
Tindakan ini melanggar hukum sekaligus menyerobot hak perusahaan lain. Karena itu, publik menilai kasus ini sebagai pelanggaran serius.
Aliran Material ke Proyek Nasional
Selain itu, temuan lapangan memperkuat dugaan pelanggaran. PT KNI menyalurkan material tambang ke proyek strategis nasional. PT Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) menerima dan memakai material tersebut untuk pembangunan.
Jika fakta ini terbukti, praktik tersebut merusak komitmen penegakan hukum. Lebih jauh lagi, kondisi ini mencederai tata kelola industri yang bersih.
IMPH Dorong Proses Hukum
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Peduli Hukum (IMPH), Rendy Salim, menilai kasus ini sudah masuk ranah pidana. Ia menegaskan aparat harus segera bertindak.
“Ini tidak bisa ditoleransi. Ada eksploitasi tanpa izin, distribusi material ilegal, dan pihak yang memanfaatkannya. Karena itu, aparat harus mengusut seluruh rantai pelanggaran,” tegas Rendy.
Selanjutnya, ia mendesak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia segera menyelidiki kasus ini. Ia juga meminta aparat memeriksa pimpinan PT KNI.
IPIP Harus Bertanggung Jawab
Di sisi lain, Rendy menilai PT IPIP harus bertanggung jawab. Ia menegaskan perusahaan tidak boleh mengabaikan sumber material. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, IPIP harus menunjukkan kepatuhan hukum.
Oleh sebab itu, ia meminta IPIP menghentikan penggunaan material dari KNI. Selain itu, perusahaan perlu mengevaluasi rantai pasok secara menyeluruh.
Ujian Penegakan Hukum
Pada akhirnya, kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum. Publik kini menunggu langkah nyata dari Mabes Polri.
Jika aparat bertindak tegas, kepercayaan publik bisa pulih. Namun, jika aparat mengabaikan kasus ini, praktik serupa akan terus berulang. Akibatnya, kredibilitas hukum dan masa depan industri ikut terancam.
- Penulis: Rahman
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: https://kabaristana.com
https://shorturl.fm/ghCq9
21 April 2026 10:17 pm