Breaking News
light_mode
Beranda » Hukum » KPK Gelar OTT di Sumsel, Bupati Muara Enim Edison Diamankan Bersama Sembilan Orang

KPK Gelar OTT di Sumsel, Bupati Muara Enim Edison Diamankan Bersama Sembilan Orang

  • account_circle Reski
  • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,(duasatunews.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan dan Jakarta. Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK mengamankan Bupati Muara Enim Edison bersama sembilan orang lainnya.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan kegiatan penindakan tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim KPK membawa sepuluh orang untuk menjalani pemeriksaan awal.

Menurut Budi, lima orang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison. Sementara itu, lima orang lainnya berasal dari kalangan swasta.

“Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta,” ujar Budi, Senin.

Saat ini, penyidik KPK memeriksa seluruh pihak yang terlibat untuk mendalami dugaan tindak pidana yang melatarbelakangi operasi tersebut. KPK juga mengumpulkan keterangan dan barang bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang menjalani pemeriksaan.

OTT di Muara Enim menjadi operasi tangkap tangan ke-12 yang KPK lakukan sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, KPK mengungkap sejumlah perkara dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, pejabat instansi pemerintah, aparat peradilan, hingga pejabat di sektor perpajakan dan keimigrasian.

Sepanjang tahun ini, KPK antara lain menangani kasus yang menyeret Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Selain itu, KPK juga membongkar dugaan korupsi yang berkaitan dengan perpajakan, restitusi pajak, sengketa lahan, serta pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Hingga Senin malam, KPK belum mengungkap konstruksi perkara maupun dugaan tindak pidana yang menjadi dasar OTT di Muara Enim. Lembaga antirasuah itu berjanji menyampaikan perkembangan kasus setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan awal.

  • Penulis: Reski
  • Editor: Nur Wayda

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • AI dan masa depan pers Indonesia

    Menkomdigi Siapkan Regulasi Lindungi Karya Pers dari Kecerdasan AI

    • calendar_month Minggu, 8 Feb 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 204
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Regulasi AI pers menjadi isu mendesak di tengah masifnya penggunaan kecerdasan buatan oleh platform digital. Teknologi ini kerap mengambil, mengolah, dan menyebarkan ulang karya jurnalistik tanpa izin. Praktik tersebut menekan keberlanjutan media dan memengaruhi kualitas informasi publik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan teknologi memperluas pemanfaatan AI untuk merangkum berita media arus utama. […]

  • KEKAGUMAN TERHADAP DUNIA OTOMOTIF

    KEKAGUMAN TERHADAP DUNIA OTOMOTIF

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Admin 21
    • visibility 3.047
    • 172Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Kekaguman terhadap dunia otomotif tidak lahir semata-mata dari kecepatan atau kemewahan kendaraan. Dunia otomotif menghadirkan perpaduan seni, teknologi, dan imajinasi manusia yang terus berkembang. Perkembangan ini juga sejalan dengan kemajuan teknologi transportasi yang banyak dibahas dalam rubrik Teknologi dan Otomotif di berbagai media daring. Industri otomotif mendorong manusia untuk terus berinovasi. Para […]

  • jamaah haji Indonesia mengikuti pembekalan menjelang keberangkatan terkait kenaikan ongkos haji 2026

    Ongkos Haji Naik, Pemerintah Ambil Alih Biaya Tambahan, DPR Beri Apresiasi

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com)//Kenaikan ongkos haji 2026 menjadi perhatian publik setelah pemerintah memastikan tidak akan membebankan biaya tambahan kepada jemaah. Kebijakan ini langsung mendapat apresiasi dari DPR karena dinilai melindungi masyarakat di tengah tekanan biaya penerbangan. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, menilai langkah pemerintah sebagai keputusan strategis. Ia menyebut Presiden Prabowo […]

  • aksi mahasiswa menuntut pencabutan IUP PT WIN di Ditjen Minerba Jakarta

    Demo Ricuh, Mahasiswa Terobos Pagar Ditjen Minerba Desak Cabut IUP PT. WIN

    • calendar_month Senin, 1 Sep 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 740
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – 1 September 2025  Aktivitas pertambangan di Konawe Selatan memicu gelombang protes di Jakarta. Karena itu, puluhan mahasiswa mendatangi Gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Senin (1/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menuntut pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN). Mahasiswa menilai aktivitas tambang perusahaan […]

  • Menjunjung Asas In Dubio Pro Reo dalam Pendampingan Hukum Bapak Mansyur Adv Andre Darmawan Bersuara

    Menjunjung Asas In Dubio Pro Reo dalam Pendampingan Hukum Bapak Mansyur Adv Andre Darmawan Bersuara

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Brian Putra
    • visibility 488
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penanganan dugaan pencabulan terhadap anak kembali menimbulkan perhatian luas. Selain tuntutan perlindungan korban, publik juga menyoroti pentingnya menjaga proses hukum agar tetap adil dan tidak tergelincir oleh tekanan opini. Isu ini relevan karena kasus kekerasan seksual terhadap anak sering memicu reaksi emosional masyarakat. Dalam situasi seperti ini, aparat penegak hukum menghadapi tantangan ganda: […]

  • AS keluar organisasi internasional setelah kebijakan Gedung Putih

    Kebijakan AS terhadap Organisasi Global Dinilai Berdampak Luas

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 363
    • 0Komentar

    KAIRO, duasatunews.com — Kebijakan AS terhadap organisasi global berpotensi membawa dampak luas bagi negara berkembang dan tatanan sistem internasional. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menarik perhatian pengamat hubungan internasional, terutama soal pendanaan dan efektivitas lembaga internasional. Artikel terkait dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat dapat dibaca di kanal Hubungan Internasional duasatunews.com. Dampak […]

expand_less