Pemerintah Siapkan Diskon Listrik bagi Warga Terdampak Banjir Aceh, Sumut dan Sumbar
- account_circle Adrian moita
- calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
- visibility 485
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, duasatunews.com — Banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat langsung menekan kondisi ekonomi warga. Selain kehilangan tempat tinggal dan akses layanan publik, banyak keluarga harus tetap menanggung biaya listrik di tengah pemulihan yang belum stabil.
Masalah ini menjadi mendesak karena pemulihan jaringan listrik belum sepenuhnya selesai. Warga masih membutuhkan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, dan usaha kecil yang mulai bangkit pascabencana.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons kondisi tersebut dengan menyiapkan diskon tarif listrik bagi wilayah terdampak di Pulau Sumatra. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini berangkat dari permohonan resmi sejumlah kepala daerah.
Bahlil menyatakan pemerintah menyetujui permintaan itu secara prinsip. Saat ini, Kementerian ESDM masih menghitung besaran diskon serta durasi penerapannya. Ia menegaskan kementerian akan menyampaikan hasil perhitungan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperoleh keputusan akhir.
Di ruang publik, rencana diskon ini memicu tuntutan transparansi. Sejumlah kalangan meminta pemerintah menjelaskan mekanisme pemberian diskon secara rinci, termasuk wilayah sasaran dan kelompok penerima, agar kebijakan tidak memicu kebingungan di lapangan.
Pada saat yang sama, pemerintah juga menghadapi pekerjaan rumah besar di sektor infrastruktur. Data Kementerian ESDM menunjukkan sekitar 150 desa di tiga provinsi tersebut masih mengalami gangguan listrik akibat kerusakan jaringan tegangan rendah. Untuk menjaga pasokan sementara, kementerian telah menyalurkan sekitar 1.000 unit genset ke daerah terdampak.
Bagi masyarakat, kepastian pasokan listrik dan keringanan tarif akan sangat menentukan kecepatan pemulihan ekonomi. Tanpa dukungan itu, aktivitas warga dan usaha lokal berisiko kembali tersendat.
Ke depan, pemerintah perlu mempercepat perbaikan jaringan sekaligus menetapkan skema diskon secara jelas dan terukur. Langkah tersebut menjadi penentu apakah kebijakan ini benar-benar mampu meringankan beban warga pascabencana.
- Penulis: Adrian moita
- Editor: Saydul laopua
- Sumber: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita
Saat ini belum ada komentar