KPK ingatkan Antam tambang rakyat dikelola secara hati-hati
- account_circle adrian moita
- calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
- visibility 325
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ilustrasi gabungan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan kantor PT Aneka Tambang (Antam). Gambar ini digunakan sebagai ilustrasi pernyataan KPK yang mengingatkan Antam agar berhati-hati dalam menjalankan rencana pembelian hasil tambang rakyat serta memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, (duasatunews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan perannya dalam mengawal kebijakan strategis Badan Usaha Milik Negara. Dalam konteks ini, KPK ingatkan Antam tambang rakyat agar pelaksanaannya berjalan transparan dan tidak dikuasai kelompok tertentu.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan lembaganya menemukan persoalan di sejumlah daerah. Menurut dia, wilayah tambang rakyat secara faktual masih berada di bawah kendali pihak tertentu. Kondisi ini berpotensi menghambat pemerataan ekonomi dan merugikan masyarakat lokal.
Setyo meminta PT Aneka Tambang (Persero) menyikapi temuan tersebut secara serius. Ia menegaskan kebijakan bisnis perusahaan tidak boleh membuka ruang bagi kepentingan segelintir pihak. Tanpa pengawasan ketat, risiko penyimpangan dan konflik kepentingan dapat meningkat.
Mitigasi Risiko dan Tata Kelola
Karena itu, KPK ingatkan Antam tambang rakyat untuk membarengi rencana tersebut dengan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan. Setyo menilai langkah ini penting sebelum Antam masuk lebih jauh ke sektor tambang rakyat yang memiliki kompleksitas tinggi dan sensitif secara sosial.
KPK juga menekankan pentingnya tata kelola yang kuat. Setiap keputusan bisnis BUMN harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, KPK meminta Antam memastikan keterlibatan masyarakat lokal berjalan adil dan tidak bersifat formalitas.
Aspek keberlanjutan turut menjadi perhatian. KPK menilai pengelolaan tambang rakyat harus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Perusahaan juga wajib menjaga aspek lingkungan agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan dan konflik baru.
KPK menilai penguatan pengawasan sejak awal akan membantu mencegah praktik percaloan, monopoli akses, serta potensi penyalahgunaan izin. Langkah tersebut dinilai penting agar program tambang rakyat benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi, bukan justru menciptakan ketimpangan baru di daerah.
Respons Manajemen Antam
Sementara itu, Direktur Utama Antam Untung Budiharto mengakui perusahaan menghadapi berbagai tantangan. Ia menyebut kondisi makroekonomi global, dinamika geopolitik, serta perubahan regulasi memengaruhi strategi bisnis perusahaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Antam menggandeng KPK guna memperkuat mitigasi risiko hukum dan tata kelola. Menurut Untung, kolaborasi ini membantu memastikan setiap keputusan bisnis selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepentingan publik.
Antam menegaskan komitmennya menjalankan rencana strategis secara transparan dan bertanggung jawab. Perusahaan berharap pengelolaan tambang rakyat dapat mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Penulis: adrian moita
- Editor: Nur Wayda
- Sumber: duasatunews.com
