Breaking News
light_mode
Beranda » 21 News » Pemuda 21 Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

Pemuda 21 Sesalkan Sikap Haerul Saleh, yang Enggan Memberi Kuota KIP untuk Mahasiswa Sultra

  • account_circle Afs
  • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
  • visibility 1.830
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, duasatunews.com – KIP Kuliah mahasiswa Sultra kembali menjadi perhatian publik. Organisasi Pemuda 21 menyuarakan kekecewaan terhadap Haerul Saleh yang kini menjabat sebagai Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mereka menilai Haerul Saleh belum menunjukkan langkah konkret untuk memperjuangkan tambahan kuota KIP Kuliah bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara.

Kader Pemuda 21, Masda Agus, menyebut jabatan Haerul Saleh sangat strategis. Menurutnya, posisi tersebut seharusnya memberi dampak langsung bagi daerah asal, khususnya dalam membuka akses pendidikan tinggi. Namun, mahasiswa Sultra masih menghadapi keterbatasan kuota KIP Kuliah setiap tahun.

“KIP Kuliah mahasiswa Sultra sangat dibutuhkan. Banyak mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu. Tanpa bantuan ini, mereka terancam putus kuliah,” ujar Masda Agus.

Aspirasi Tidak Mendapat Tanggapan

Masda Agus mengungkapkan bahwa Pemuda 21 telah berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka mendatangi kediaman Haerul Saleh. Namun, langkah tersebut tidak membuahkan hasil.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Namun, beliau tidak menemui kami. Aspirasi itu tidak tersampaikan,” katanya.

KIP Kuliah Mahasiswa Sultra Adalah Hak

Pemuda 21 menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan hak mahasiswa tidak mampu. Negara menjamin hak pendidikan melalui Pasal 31 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mewajibkan negara memperluas akses pendidikan secara adil.

Masda Agus menilai ketimpangan akses pendidikan akan berdampak panjang. Ia menyebut Sulawesi Tenggara membutuhkan sumber daya manusia terdidik untuk mendorong pembangunan daerah.

“Jika akses pendidikan tertutup, daerah akan tertinggal. Mahasiswa Sultra jangan terus menjadi korban keterbatasan kuota,” tegasnya.

Desakan Transparansi dan Evaluasi

Selain mengkritik Haerul Saleh, Pemuda 21 mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi distribusi KIP Kuliah. Mereka meminta pemerintah memastikan penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran.

Pemuda 21 menegaskan akan terus mengawal isu KIP Kuliah mahasiswa Sultra. Mereka juga membuka peluang kerja sama dengan organisasi mahasiswa lain demi memperjuangkan hak pendidikan generasi muda.

Afs

Penulis

Update & Terpercaya

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • koruptor alirkan uang ke selingkuhan sebagai modus TPPU yang diungkap KPK

    Koruptor Alirkan Uang ke Selingkuhan Jadi Modus TPPU

    • calendar_month Minggu, 19 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 419
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//koruptor alirkan uang ke selingkuhan menjadi salah satu modus yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam praktik pencucian uang. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menyebut pelaku kerap menyamarkan hasil korupsi melalui berbagai jalur. Ia menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi antikorupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto, Minggu (19/4/2026). Ia menegaskan bahwa tindak pidana korupsi hampir selalu […]

  • LIDIK Sultra Jakarta desak Kejagung ambil alih kasus dana hibah Pilkada

    ‎LIDIK Sultra Jakarta Desak Kejagung Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KPU Konawe Utara

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 918
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com –  31 Oktober 2025 — LIDIK Sultra desak Kejagung untuk mengambil alih penanganan dugaan korupsi dana hibah Pilkada yang melibatkan KPU Konawe Utara. Desakan tersebut muncul melalui aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Intelektual Demokrasi Indonesia (LIDIK) Sultra Jakarta menilai penanganan perkara di tingkat […]

  • Warga memecah batu gamping di pegunungan Desa Nambo, Morowali, Sulawesi Tengah

    DPRD Sulteng Tekan Pencabutan IUP Tambang Batu Gamping demi Lindungi Karst Banggai Kepulauan

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Retanto
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com)– DPRD Sulawesi Tengah menyoroti IUP tambang batu gamping di Banggai Kepulauan. Komisi III mendesak gubernur mencabut seluruh izin dan menghentikan aktivitas tambang. Ketua Komisi III, Dandy Adhi Prabowo, menyampaikan rekomendasi tersebut dalam rapat. DPRD mencatat 23 izin tersebar di wilayah itu. Lima izin sudah masuk tahap operasi produksi. Sebanyak 18 izin masih tahap […]

  • Reruntuhan RS Indonesia di Gaza setelah kerusakan akibat konflik bersenjata.

    RI Protes Keras Aksi Israel di RS Indonesia Gaza: Dinilai Provokatif dan Langgar Prinsip Kemanusiaan

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 350
    • 1Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com)//Pemerintah Indonesia mengecam keras pemasangan spanduk militer Israel di reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza. Aksi ini memicu kritik karena terjadi di fasilitas sipil yang seharusnya mendapat perlindungan. Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan protes resmi pada Rabu (22/4). Pemerintah menilai spanduk Israel Gaza sebagai tindakan provokatif. Pemerintah juga menilai aksi itu melanggar prinsip kemanusiaan […]

  • Tiongkok Resmi Tetapkan Aturan Baru Soal Chip

    Tiongkok Resmi Tetapkan Aturan Baru Soal Chip

    • calendar_month Kamis, 1 Jan 2026
    • account_circle Afs
    • visibility 747
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Peralatan semikonduktor lokal China kini menjadi syarat utama pembangunan dan ekspansi pabrik chip. Pemerintah China mewajibkan produsen menggunakan sedikitnya 50 persen peralatan buatan dalam negeri melalui proses perizinan manufaktur. Otoritas menjalankan kebijakan ini tanpa pengumuman resmi. Langkah tersebut memperkuat strategi Beijing untuk menekan ketergantungan impor dan mempercepat kemandirian teknologi nasional di sektor […]

  • Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang Kabupaten Bogor

    Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang Kabupaten Bogor

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Darman
    • visibility 426
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com – Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Kabupaten Bogor, untuk memantau pelaksanaan program strategis nasional. Presiden menggelar rapat di kediaman pribadinya pada Minggu (25/1/2026) bersama menteri dan pejabat negara terkait. Presiden memimpin rapat tersebut kurang dari 24 jam setelah tiba di Indonesia. Sebelumnya, Presiden merampungkan lawatan luar negeri ke Inggris, Swiss, […]

expand_less