Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Puskom Indonesia Resmi Laporkan Pendiri yayasan, Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa dan oknum pejabat DIKTIS Kemenag RI ke KPK RI

Puskom Indonesia Resmi Laporkan Pendiri yayasan, Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa dan oknum pejabat DIKTIS Kemenag RI ke KPK RI

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
  • visibility 336
  • comment 1 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, (Duasatunews.com) – Pusat Studi Konstitusi Indonesia atau Puskom Indonesia resmi melaporkan pengelola Yayasan Rawa Aopa/IAI Rawa Aopa ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia/KPK RI terkait dugaan suap/gratifikasi dalam proses izin operasional Program Studi Ekonomi Syariah.

Laporan tersebut disampaikan pada 19 Mei 2026 melalui surat resmi bernomor 176/LP/HAMPEN-PUSKOM/VI/2026. Pelaporan dilakukan oleh Kepala Bidang HAM dan Pendidikan Puskom Indonesia, Robby Anggara, di Gedung KPK RI, Jakarta.

Adapun pihak yang dilaporkan yakni Pendiri Yayasan IAI Rawa Aopa, Ketua Yayasan IAI Rawa Aopa, Rektor IAI Rawa Aopa, serta Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa, dan Pejabat DIKTIS KEMENAG RI. Ke limanya diminta untuk diperiksa dan diklarifikasi terkait dugaan praktik transaksional dalam proses pengurusan izin operasional Prodi Ekonomi Syariah.
Robby Lamasigi mengatakan, laporan tersebut bukan sekadar laporan administratif, melainkan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyangkut integritas layanan pendidikan tinggi Islam.

“Hari ini Puskom Indonesia resmi melaporkan Pendiri yayasan, Ketua Yayasan, Rektor, dan Wakil Rektor II IAI Rawa Aopa dan Pejabat DIKTIS Kemenag RI ke KPK RI. Fokus laporan kami adalah dugaan suap atau gratifikasi dalam proses izin operasional Prodi Ekonomi Syariah. KPK harus menelusuri dugaan suap ini apabila benar terjadi transaksi,” ujar Robby.

Menurut Robby, dugaan tersebut menguat setelah beredarnya rekaman percakapan telepon pada 7 Mei 2025 antara pihak yayasan dengan oknum berinisial L yang diduga berkaitan dengan lingkungan Diktis Kementerian Agama RI. Dalam rekaman itu, diduga terdapat pembahasan mengenai upaya memuluskan proses asesmen izin prodi, termasuk dugaan permintaan dana sebesar Rp55 juta per asesor.

“Kalau benar ada permintaan Rp55 juta per asesor dan dugaan penggunaan rekening pribadi, maka ini bukan lagi masalah teknis kampus. Ini sudah patut ditelusuri sebagai dugaan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam layanan administrasi negara,” tegasnya.

Puskom juga menyoroti adanya sejumlah dokumen yang dinilai perlu diuji KPK, antara lain dokumen KMA Nomor 1714 Tahun 2025 tentang izin penyelenggaraan Prodi Ekonomi Syariah, dokumen validasi LAMEMBA, serta dokumen seleksi calon dosen tetap.

Robby menilai, keberadaan KMA izin prodi tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup dugaan penyimpangan dalam proses lahirnya izin tersebut.

“KMA izin prodi memang ada. Tetapi pertanyaan hukumnya: apakah KMA itu lahir dari proses yang bersih, objektif, bebas dari dugaan transaksi, dan benar-benar memenuhi syarat akademik sejak awal? Itu yang harus dibongkar KPK,” katanya.

Ia juga meminta KPK menelusuri dugaan ketidakwajaran dalam pemenuhan syarat dosen tetap atau homebase.

Menurutnya, apabila benar seleksi calon dosen tetap dilakukan setelah izin prodi diterbitkan, maka hal itu menimbulkan dugaan bahwa syarat akademik baru dipenuhi belakangan.

“Jika dosen tetap baru diseleksi setelah izin terbit, maka publik berhak bertanya: syarat apa yang dipakai saat prodi dinyatakan memenuhi? Apakah ini benar-benar memenuhi standar mutu, atau hanya formalitas administratif?” ujar Robby.

Puskom mendesak KPK untuk memeriksa seluruh rangkaian proses penerbitan izin operasional Prodi Ekonomi Syariah, mulai dari pengajuan, asesmen, validasi, keterlibatan asesor, dugaan komunikasi informal, hingga potensi aliran dana.

Selain itu, Puskom juga meminta KPK memeriksa dokumen komunikasi antara pihak yayasan, pimpinan kampus, oknum yang diduga berkaitan dengan Diktis Kemenag RI, serta pihak lain yang diduga mengetahui proses pengurusan izin tersebut.

“Izin prodi tidak boleh menjadi barang dagangan. Pendidikan tinggi Islam tidak boleh dikotori oleh dugaan uang pelicin, relasi kuasa, dan permainan bawah meja. Kalau praktik seperti ini dibiarkan, mahasiswa dan masyarakat daerah yang menjadi korban,” tegas Robby.

Puskom menegaskan, pelaporan ke KPK merupakan langkah hukum untuk mendorong transparansi dan membersihkan dunia pendidikan dari dugaan praktik komersialisasi.

Menurut Robby, pendidikan Islam harus berdiri di atas prinsip mutu, integritas, amanah, dan akuntabilitas. Ia menilai dugaan suap izin prodi merupakan ancaman langsung terhadap marwah pendidikan berbasis agama.

“Pendidikan Islam harus bersih. Kampus bukan ruang bisnis, izin prodi tidak boleh diperjualbelikan, dan mahasiswa tidak boleh dijadikan objek komersialisasi. KPK harus mengusut laporan ini sampai tuntas,” tutupnya.

Puskom Indonesia menyatakan siap menyerahkan bukti tambahan apabila dibutuhkan oleh KPK RI, termasuk rekaman, transkrip, dokumen administrasi izin prodi, dokumen validasi, serta bukti pendukung lain yang berkaitan dengan dugaan tersebut.

Komentar (1)

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • prabowo kecam gugurnya prajurit TNI di Lebanon saat memberi penghormatan terakhir

    Prabowo kecam TNI Lebanon, 3 Prajurit Gugur di Misi UNIFIL

    • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 370
    • 0Komentar

    Jakarta (duasatunews.com) – Prabowo kecam TNI Lebanon setelah tiga prajurit Indonesia gugur saat menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) di wilayah konflik tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kecaman keras atas aksi kekerasan yang merenggut nyawa prajurit terbaik bangsa. Dalam pernyataan resminya, Prabowo menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena merusak upaya menjaga […]

  • Polsek Benua klarifikasi isu sabung ayam di Konawe Selatan. Hasil pengecekan lapangan tidak menemukan aktivitas perjudian.

    Isu Dugaan Judi Sabung Ayam Diklarifikasi, Polsek Benua Bersama Tokoh Masyarakat Pastikan Situasi Tetap Kondusif

    • calendar_month Minggu, 25 Okt 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Benua, (DAUASATUNEWS.COM) — Kepolisian Sektor (Polsek) Benua memberikan klarifikasi terkait beredarnya pamflet di media sosial yang menyebut adanya dugaan praktik perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polsek Benua, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. minggu, 25 Oktober 2026. Kapolsek Benua, IPDA Abdul Waris, S.I.P., bersama pemerintah setempat dan sejumlah tokoh masyarakat melakukan pengecekan langsung ke lapangan […]

  • harga emas dunia turun tajam di pasar global

    Harga Emas Anjlok 4,5% dalam Sehari, Penguatan Dolar AS Tekan Pasar

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 409
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Harga emas dunia jatuh tajam pada perdagangan Selasa (3/3/2026). Penguatan dolar Amerika Serikat dan kenaikan imbal hasil obligasi menekan minat investor terhadap logam mulia. Data perdagangan global menunjukkan harga emas berada di US$5.086,47 per troy ons. Nilai tersebut turun sekitar 4,5% dalam satu hari. Penurunan ini sekaligus menghentikan reli emas selama lima […]

  • Anggaran Kementerian PKP 2026 untuk Program BSPS dan percepatan renovasi rumah tidak layak huni

    Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 Capai Rp2,60 Triliun, Fokus Percepat Program Bedah Rumah

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Reski
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Jakarta,(duasatunews.com) – Realisasi Anggaran Kementerian PKP 2026 mencapai Rp2,60 triliun hingga 1 Juli 2026. Nilai tersebut setara 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi […]

  • dampak tambang nikel Sultra terhadap lingkungan

    KERUSAKAN LINGKUNGAN DI SULAWESI TENGGARA : Kritik Akademik terhadap Pemerintah dan Oligarki ekstraktif

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Dr. Eni Samayati
    • visibility 1.103
    • 0Komentar

    JAKARTA,Duasatunews.com — Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di Sulawesi Tenggara, kekayaan tersebut justru melahirkan ironi ekologis. Daerah dengan cadangan nikel besar ini menjadi pusat aktivitas pertambangan selama dua dekade terakhir. Sayangnya, ekspansi tambang yang masif tanpa tata kelola berkelanjutan memicu persoalan lingkungan dan sosial yang semakin serius. Perusahaan tambang terus memamerkan […]

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Kebijakan Politik Harus Berorientasi Kemaslahatan Publik

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 816
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com – Wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD kembali memicu perhatian publik. Isu ini menyangkut hak politik warga dan berpotensi mengubah relasi antara masyarakat dan pemimpin daerah. Perdebatan menguat ketika evaluasi nasional terhadap pilkada langsung terus berjalan. Sejumlah daerah masih menghadapi masalah serius, seperti tingginya biaya politik, […]

expand_less