Kutukan Kinerja: Mengapa ASN Produktif Sulit Berkembang?
- account_circle Darman
- calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
- visibility 250
- comment 0 komentar
- print Cetak
Pelaksanaan pelatihan ASN daerah masih menuai kritik karena dinilai belum berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, duasatunews.com – Program pelatihan ASN daerah belum mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten. Setiap awal tahun, pemerintah daerah menggelar bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kewajiban 20 jam pelajaran (JP) aparatur sipil negara. Namun, banyak instansi masih menentukan peserta tanpa mengaitkannya dengan kinerja dan kebutuhan unit kerja.
Pengembangan Kompetensi Aparatur Masih Timpang
Pemerintah pusat menempatkan pengembangan kompetensi aparatur sebagai bagian penting reformasi birokrasi. Karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyusun kebijakan peningkatan kapasitas ASN agar pemerintah daerah mampu memperbaiki mutu layanan publik. Rujukan kebijakan tersebut dapat diakses melalui laman resmi https://www.menpan.go.id.
Namun di tingkat daerah, pimpinan unit kerja belum konsisten menerapkan prinsip tersebut saat memilih peserta pelatihan.
Prioritas Operasional Menghambat Peningkatan Kapasitas
Banyak pimpinan perangkat daerah memilih mempertahankan pegawai dengan beban kerja tinggi di kantor. Mereka menilai kelancaran layanan harian lebih mendesak daripada keikutsertaan pegawai tersebut dalam pelatihan. Sebaliknya, pimpinan sering menugaskan pegawai lain mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Akibatnya, pelatihan ASN daerah jarang menyentuh aparatur yang memegang peran strategis.
Kritik Internal terhadap Pola Penugasan
Seiring waktu, kebijakan penugasan peserta memicu kritik di internal birokrasi. Sejumlah ASN menyampaikan bahwa pimpinan belum menjalankan sistem penugasan secara objektif. Mereka juga menilai pertimbangan nonteknis masih memengaruhi keputusan. Isu ini kerap muncul dalam pembahasan reformasi birokrasi pemerintah daerah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia.
Dampak terhadap Kualitas Layanan Publik
Ketidaktepatan sasaran pelatihan berdampak langsung pada masyarakat. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pelatihan setiap tahun. Namun instansi tidak memperoleh manfaat optimal karena peserta pelatihan tidak selalu menjadi penggerak perubahan. Inovasi sulit berkembang dan pelayanan publik terus berjalan dengan pola lama. Evaluasi kinerja pelayanan publik di sejumlah daerah menunjukkan persoalan serupa.
Perlu Pembenahan Tata Kelola SDM
Sistem manajemen ASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara menekankan keterkaitan antara pengembangan kompetensi, kinerja, dan jenjang karier. Informasi sistem tersebut tersedia melalui https://www.bkn.go.id. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan pelatihan dengan prinsip tersebut.
Ke depan, pimpinan daerah perlu menetapkan peserta pelatihan secara transparan, berbasis kinerja, dan sesuai kebutuhan unit kerja. Selain itu, instansi harus memastikan tindak lanjut pascapelatihan melalui penerapan pengetahuan dan evaluasi kinerja. Tanpa langkah perbaikan ini, pelatihan ASN daerah berisiko menjadi agenda rutin tahunan tanpa dampak nyata bagi pelayanan publik.
Saat ini belum ada komentar