Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Kemarau 2026 Diprediksi Mulai April, BMKG Jelaskan Perbedaan Pola Musim RI

Kemarau 2026 Diprediksi Mulai April, BMKG Jelaskan Perbedaan Pola Musim RI

  • account_circle Rahman
  • calendar_month Sabtu, 28 Feb 2026
  • visibility 344
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, (Duasatunews.com) – Musim kemarau 2026 Indonesia diperkirakan mulai berlangsung bertahap sejak April, terutama di wilayah selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prediksi tersebut setelah memantau tren penurunan curah hujan di sejumlah wilayah.

Wilayah selatan seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diproyeksikan mengakhiri musim hujan pada periode Februari hingga Maret 2026. Setelah fase tersebut, wilayah ini memasuki masa peralihan sebelum kemarau berlangsung penuh hingga sekitar September.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia memengaruhi perbedaan pola musim. Karena itu, BMKG tidak menetapkan satu jadwal musim yang sama untuk seluruh daerah.

“Wilayah selatan umumnya mulai masuk musim kemarau sejak April dan berlanjut sampai September,” kata Faisal saat ditemui di Jakarta.

BMKG juga memprediksi musim hujan kembali datang pada Oktober 2026. Pergeseran angin monsun dan meningkatnya aktivitas atmosfer mendorong pembentukan awan hujan pada periode tersebut.

Perbedaan Musim Kemarau 2026 Indonesia di Wilayah Ekuator

Wilayah dekat garis ekuator menunjukkan pola musim yang berbeda. Daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami dua kali musim hujan dan dua kali musim kemarau dalam satu tahun.

Saat ini, beberapa wilayah di Sumatra bagian utara mulai memasuki fase awal kemarau. Kondisi ini belum memicu kekeringan ekstrem. BMKG masih melihat potensi hujan muncul kembali pada April hingga Juni sebelum fase kering berikutnya.

BMKG menilai letak geografis, topografi wilayah, dan sirkulasi angin regional memengaruhi perbedaan musim antarwilayah. Perbedaan ini berdampak langsung pada sektor pertanian, pengelolaan air, serta potensi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, BMKG mengingatkan bahwa awal musim kemarau tidak selalu identik dengan cuaca panas ekstrem. Beberapa daerah masih berpotensi mengalami hujan lokal akibat pengaruh kelembapan udara dan kondisi atmosfer setempat.

BMKG mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk rutin memantau prakiraan cuaca resmi. Informasi tersebut membantu perencanaan aktivitas dan mitigasi risiko selama musim kemarau 2026 Indonesia.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Basuki Tjahaja Purnama saksi dalam Sidang Korupsi Tata Kelola Minyak

    Sidang Korupsi Minyak Hadirkan Ahok dan Jonan di Tipikor

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 449
    • 0Komentar

    Jakarta, (duasatunews.com) – Sidang Korupsi Minyak berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa. Dalam agenda tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melanjutkan pembuktian perkara dugaan penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan jaksa menghadirkan sekitar […]

  • MANUVER PUTAR BALIK: Mafia Tanah Hanya Topeng Elite yang Terancam di Kendari

    MANUVER PUTAR BALIK: Mafia Tanah Hanya Topeng Elite yang Terancam di Kendari

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle Rahman
    • visibility 647
    • 0Komentar

    JAKARTA, Duasatunews.com — Pengalihan isu mafia tanah Kendari kini menguasai ruang publik dan percakapan media. Namun, ketika publik membacanya melalui pendekatan Issue Cycle Analysis, pola yang muncul tidak bersifat alami. Elite kekuasaan justru mendorong isu ini untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih besar. Sejak awal, narasi mafia tanah tidak hadir sebagai penegakan hukum […]

  • pejabat nyaris telanjang China di tengah pengawasan antikorupsi pemerintah Beijing

    China Kunci Karier Pejabat Berkoneksi Luar Negeri, Kategori “Nyaris Telanjang” Jadi Target Baru

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 216
    • 0Komentar

    BEIJING,Duasatunews.com — Pemerintah China memperketat pengawasan terhadap pejabat negara yang memiliki anggota keluarga di luar negeri. Kebijakan ini tidak lagi hanya menyasar “pejabat telanjang”, tetapi juga menargetkan kategori baru yang disebut “quasi-naked officials” atau pejabat nyaris telanjang. Langkah ini menutup peluang promosi dan memicu pencopotan jabatan. Otoritas China dalam setahun terakhir melakukan inspeksi langsung ke lembaga […]

  • Menlu RI Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Aspirasi Turki di ASEAN

    Menlu RI Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Aspirasi Turki di ASEAN

    • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
    • account_circle Adrian Moita
    • visibility 578
    • 0Komentar

    Jakarta, duasatunews.com — Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen dukung Turki ASEAN untuk mendorong peningkatan status hubungan Ankara menjadi mitra wicara penuh. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan sikap tersebut usai Dialog 2+2 RI–Turki di Ankara, Jumat. Sugiono menilai peningkatan status kemitraan Turki dengan ASEAN akan memperkuat kerja sama kawasan. Oleh karena itu, Indonesia aktif […]

  • penertiban aset Pemprov Sultra di sekitar rumah Nur Alam Kendari

    Nur Alam Keberatan Cara Pemprov Sultra Tertibkan Aset Daerah

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 501
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Penertiban aset Pemprov Sultra di sekitar kediaman mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Nur Alam, memicu keberatan. Nur Alam menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) belum mengedepankan komunikasi, etika pemerintahan, dan prosedur hukum. Penertiban Aset Pemprov Sultra Dipersoalkan Nur Alam Nur Alam menegaskan dirinya tidak pernah menguasai aset daerah. Ia hanya […]

  • Gedung KPK Jakarta dalam kasus OTT Bupati Pekalongan KPK

    KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Soroti Dugaan Pengondisian Proyek Outsourcing

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 304
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Duasatunews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menemukan indikasi pengaturan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia menyebut praktik itu terjadi […]

expand_less