Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Pelintasan Kereta Sebidang Disorot AHY Usai Kecelakaan Bekasi

Pelintasan Kereta Sebidang Disorot AHY Usai Kecelakaan Bekasi

  • account_circle Adrian Moita
  • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
  • visibility 129
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta (duasatunews.com) – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti banyaknya pelintasan kereta sebidang yang bersinggungan langsung dengan jalan raya. Ia mendorong percepatan pembangunan flyover di sejumlah titik rawan untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi kemacetan.

AHY menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026). Ia menilai pelintasan kereta sebidang memicu risiko kecelakaan di kawasan padat aktivitas.

Ia menjelaskan pembangunan flyover membutuhkan perencanaan matang. Pemerintah harus menyiapkan tata ruang dan lahan sebelum memulai proyek. Meski prosesnya kompleks, ia meminta semua pihak mempercepat pengerjaan agar manfaatnya segera dirasakan.

Menurut AHY, pembangunan flyover mampu mengurai kepadatan lalu lintas dan menekan potensi kecelakaan. Pemerintah akan menata ulang sistem lalu lintas setelah proyek berjalan. Pemerintah juga berencana menutup pelintasan sebidang yang sudah tidak aman.

AHY menegaskan setiap pelintasan kereta harus memiliki pengamanan. Ia meminta pemasangan palang pintu dan penempatan petugas penjaga di seluruh titik. Langkah ini penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya mencatat 15 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Kabid Dokkes Kombes Martinus Ginting menyatakan tim masih mengidentifikasi korban.

Petugas menempatkan 10 jenazah di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas juga menangani lima jenazah lainnya di RS Kota Bekasi. Tim forensik terus memastikan identitas korban sebelum menyerahkannya kepada keluarga.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang aman. Pemerintah menargetkan sistem yang lebih tertib dan aman di seluruh pelintasan kereta sebidang.

  • Penulis: Adrian Moita
  • Editor: Nur Wayda

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konflik Lahan di Tanimbar Maluku, Polisi Tetapkan 11 Tersangka

    Konflik Lahan di Tanimbar Maluku, Polisi Tetapkan 11 Tersangka

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 355
    • 0Komentar

    JAKRTA, duasatunews.com – Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar menetapkan 11 orang sebagai tersangka konflik lahan. Kasus ini terjadi di Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Konflik melibatkan warga Desa Arui Bab dan Desa Sangliat Krawain. Polisi Tetapkan Tersangka Berdasarkan Bukti Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Iptu Bryantri Maulana, menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik […]

  • sidang ASN Kemenaker kasus pemerasan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta

    ASN Kemenaker RPTKA Hadapi Sidang Tuntutan

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 175
    • 0Komentar

    JAKARTA (duasatunews.com) –  ASN Kemenaker RPTKA menghadapi sidang pembacaan tuntutan dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan tenaga kerja asing. Selain itu, perkara ini menjadi sorotan publik karena nilai kerugian yang besar. Sidang berlangsung pada Senin pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati menyidangkan perkara ini bersama hakim […]

  • HP21N desak Dirjen Minerba tolak RKAB PT BHR dalam aksi mahasiswa Sultra di Jakarta

    HP21N Desak Dirjen Minerba Tak Setujui RKAB PT BHR

    • calendar_month Sabtu, 17 Feb 2024
    • account_circle Santi
    • visibility 873
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com – Ratusan mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Jakarta, Rabu (17/1/2024). Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka menyoroti praktik tambang ilegal di Sultra. Karena itu, mereka meminta Dirjen Minerba menolak pengajuan Rencana Kerja dan […]

  • KPK geledah DJP terkait dugaan korupsi pajak

    KPK geledah DJP terkait dugaan korupsi pajak

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 329
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) – KPK geledah DJP Kementerian Keuangan di Jakarta untuk memperkuat penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan langkah ini bertujuan mengumpulkan bukti tambahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak.👉 Tautan internal: https://duasatunews.com/tag/kasus-korupsi Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan satuan tugas penyidik menangani langsung penggeledahan tersebut.“Benar. Satgas sedang melakukan penggeledahan […]

  • Penyaluran THR ASN 2026 oleh Kementerian Keuangan

    Pencairan THR ASN 2026 Capai Rp11,16 Triliun

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle adrian moita
    • visibility 272
    • 0Komentar

    JAKARTA, (duasatunews.com) — Pencairan THR ASN 2026 terus berlangsung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran tunjangan hari raya telah menjangkau jutaan pegawai pemerintah serta pensiunan di seluruh Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan pemerintah telah menyalurkan THR kepada 2.093.225 pegawai di tingkat pusat dan daerah. Selain […]

  • Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    Di Depan Presiden Prabowo, Mentan Amran Akui Kerap Jual Nama Jaksa Agung: 192 Pejabat Dicopot

    • calendar_month Rabu, 7 Jan 2026
    • account_circle Rahman
    • visibility 434
    • 0Komentar

    JAKARTA, duasatunews.com — Penertiban di sektor pertanian kembali mengemuka ke ruang publik. Kali ini, perhatian tertuju pada pernyataan Menteri Pertanian yang mengaku kerap menyebut nama pejabat penegak hukum saat pengawasan lapangan. Karena menyangkut distribusi pangan dan pupuk, isu ini langsung berdampak pada kepentingan petani dan konsumen. Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong percepatan swasembada pangan. Karena […]

expand_less